Perlindungan Anak di Indonesia: 46 Persen Mengalami Kekerasan, Apa yang Harus Kita Lakukan?

BAYANGKAN seorang anak remaja—keponakan, tetangga, bahkan mungkin anak kita sendiri—menyimpan luka yang tak kasat mata.

Luka bukan karena jatuh saat bermain, melainkan luka akibat bentakan yang menghancurkan harga diri, cubitan yang diklaim sebagai "pendidikan", atau bahkan pengalaman traumatis yang merampas rasa aman mereka. Sayangnya, ini bukan skenario fiksi.

Analisis data Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) 2021 menunjukkan kenyataan pahit: hampir setengah (46,2%) anak usia 13–17 tahun di Indonesia pernah mengalami kekerasan, berdasarkan survei dengan 4.903 responden.

Baca juga : Sistem Perlindungan terhadap Setiap Warga Negara Harus Konsisten Ditingkatkan

Temuan ini diungkap oleh Dwi Octa Amalia, praktisi kesehatan masyarakat yang terlibat dalam penelitian ini, yang dipublikasikan dalam jurnal BMJ Open pada tahun 2025.

“Angka ini bukan sekadar statistik. Setiap persen mewakili pengalaman anak-anak Indonesia yang hidup dalam ketakutan, kehilangan kepercayaan diri, dan tidak memiliki ruang aman,” tegas Octa.

Kekerasan yang Mengakar di Tempat Seharusnya Aman

Lebih menyedihkan lagi, kekerasan terhadap anak-anak ini bukan terjadi di tempat asing. Justru, rumah dan sekolah—dua ruang yang seharusnya menjadi tempat perlindungan—sering kali menjadi tempat paling rentan.

Baca juga : Kasus Kekerasan Anak dalam Pandangan Fikih Perlindungan Anak

“Pelakunya sering kali bukan orang asing, melainkan orang tua, guru, atau orang dewasa yang dekat dengan mereka. Bahkan kekerasan emosional sering dinormalisasi dengan dalih mendisiplinkan,” jelasnya.

Menurut analisis lanjut dari SNPHAR, jenis kekerasan yang paling banyak dialami anak-anak adalah kekerasan emosional (41,6%), diikuti oleh kekerasan fisik (13,8%), dan kekerasan seksual (6,9%).

Dampaknya tidak hanya dirasakan pada masa kecil. Kekerasan ini meningkatkan risiko gangguan kesehatan mental, penyakit kronis, dan menurunkan kualitas hidup hingga masa dewasa. Yang lebih mengkhawatirkan, siklus ini bisa berulang lintas generasi.

Siapa yang Paling Rentan?

Analisis lanjut SNPHAR juga mengidentifikasi kelompok anak dengan risiko paling tinggi:

Anak yang bekerja: Risiko kekerasan meningkat hampir dua kali lipat dibandingkan anak yang tidak bekerja (Odds Ratio/OR 1,85). Lingkungan kerja sering kali minim pengawasan, sehingga mereka lebih mudah dieksploitasi.

Anak yang tidak tinggal dengan orang tua kandung: Risiko meningkat 1,3 kali lipat (OR 1,25). Anak yang tinggal terpisah dari orang tua kehilangan pengawasan dan dukungan utama, meningkatkan risiko pengabaian dan kekerasan, terutama jika pengasuh kurang peduli atau tidak teredukasi.

Anak yang pernah menyaksikan kekerasan: Risiko melonjak hampir tujuh kali lipat (OR 6,78). Menyaksikan kekerasan membuat anak terbiasa dengan perilaku tersebut, meningkatkan risiko menjadi korban kekerasan, serta berdampak buruk pada kesehatan mental dan perkembangan sosial mereka.

Fakta-fakta ini menegaskan bahwa kekerasan terhadap anak bukan hanya soal tindakan individu, tetapi juga soal sistem, budaya, dan ketidaksiapan lingkungan dalam memberikan perlindungan yang utuh.

Mengapa Banyak Kasus Tak Terungkap?

Kekerasan terhadap anak sering dianggap sebagai urusan domestik, bukan masalah publik.

“Masih banyak yang menganggap kekerasan sebagai ‘aib keluarga’ yang tidak boleh dibicarakan. Akibatnya, banyak korban memilih diam karena takut atau malu, dan pelaku tetap bebas tanpa konsekuensi,” kata Octa prihatin.

Ketidaksiapan sistem pelaporan yang ramah anak di sekolah, kurangnya edukasi tentang kekerasan, dan budaya yang menyalahkan korban memperparah situasi ini.

Kapan Harus Bergerak?

Pertanyaannya bukan lagi siapa yang bertanggung jawab, melainkan kapan kita semua akan mulai bertindak?
Menurut Octa, perlindungan anak adalah urusan kolektif yang tidak bisa diserahkan hanya kepada satu pihak.

“Pemerintah memang memegang peran penting. Kita sudah punya Undang-undang Perlindungan Anak, tapi tantangannya adalah bagaimana memastikan implementasinya berjalan konsisten di berbagai level dan menyentuh akar permasalahan di lapangan,” jelasnya.

Sekolah juga harus lebih dari sekadar tempat belajar. Lingkungan pendidikan harus benar-benar aman bagi anak, bukan hanya dari kekerasan fisik, tetapi juga dari perundungan, diskriminasi, dan tekanan psikologis yang bisa berdampak pada kesehatan mental mereka.

“Media dan tokoh masyarakat bisa menjadi agen perubahan dengan menyuarakan nilai-nilai perlindungan anak dan menantang budaya kekerasan yang sering dinormalisasi,” ujarnya.

Peran orang tua juga tak bisa diabaikan. Banyak kekerasan terjadi bukan karena niat jahat, melainkan karena kurangnya pemahaman dan keterampilan dalam mengasuh.

“Itulah kenapa edukasi pengasuhan positif sangat penting. Orang tua perlu diberi dukungan agar bisa membesarkan anak tanpa kekerasan, terutama di tengah tekanan ekonomi dan sosial,” kata Octa.

Keluarga Sebagai Fondasi Pertama dan Terpenting

Di tengah berbagai upaya perlindungan anak, keluarga tetap menjadi aktor paling penting. Keluarga adalah ruang pertama dalam membentuk karakter, empati, dan ketahanan anak menghadapi dunia luar. Dalam keluarga yang hangat, penuh kepercayaan, dan terbuka, anak lebih merasa aman untuk mengungkapkan ketakutan dan pengalaman traumatis yang mereka alami.

“Keluarga adalah tempat pertama anak belajar merasa aman, dihargai, dan didengarkan. Ketika peran ini tidak terpenuhi secara optimal, berbagai intervensi eksternal sering kali belum cukup untuk benar-benar memulihkan rasa aman dan kepercayaan diri anak,” ujar Octa.

Membangun keluarga yang sehat secara emosional, finansial, dan spiritual bukan hanya urusan privat, melainkan langkah strategis membangun generasi emas Indonesia yang kuat sejak fondasinya.

Apa yang Bisa Kita Lakukan?

Menurut Octa, perlindungan anak tidak bisa diserahkan pada satu institusi saja. Dibutuhkan gerakan kolektif yang melibatkan semua pihak.
Berikut langkah konkret yang bisa dilakukan:

• Deteksi dan intervensi dini – Identifikasi anak-anak dalam situasi rentan dan beri pendampingan sedini mungkin.
• Edukasi masyarakat – Bangun kesadaran bahwa kekerasan bukan hal tabu, melainkan masalah bersama yang harus diungkap dan ditangani.
• Perkuat layanan perlindungan – Pastikan jalur pelaporan dan rehabilitasi korban yang aman, mudah diakses, dan ramah anak.
• Dukung keluarga – Fasilitasi edukasi pengasuhan positif tanpa kekerasan serta dukungan bagi keluarga mengatasi tekanan psikososial dan ekonomi.

Menjadikan Perlindungan Anak Sebagai Gerakan Nasional

Anak-anak hari ini adalah wajah Indonesia di masa depan. Melindungi mereka bukan hanya tugas negara, tetapi tanggung jawab setiap individu.

“Jika kita benar-benar ingin membangun generasi emas, maka kita perlu mulai dari memastikan setiap anak tumbuh dalam rasa aman, didengarkan, dan diberdayakan,” pungkas Octa.

Saatnya berhenti bertanya siapa yang harus bergerak. Kita semua—dimulai dari rumah, diperkuat di sekolah, disuarakan lewat media, dan didukung oleh kebijakan yang berpihak pada anak—harus bertindak sekarang. Karena masa depan bangsa ditentukan oleh bagaimana kita memperlakukan anak-anak hari ini. (Z-10)