Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
PERUBAHAN iklim yang semakin berbahaya membutuhkan regulasi setingkat undang-undang agar upaya literasi, mitigasi, fokus hingga respons menghadapi dampak perubahan iklim.
Guru Besar Hukum Lingkungan Universitas Indonesia, Andri G Wibisana menjelaskan regulasi yang saat ini sudah cukup banyak namun fokusnya masih pada mitigasi bahkan regulasi sebelumnya ada di kementerian yang fokusnya proyek untuk terlibat investasi.
"Adaptasi di Indonesia selama ini fokusnya masih dalam konteks kebencanaan. Seperti panas dan kekurangan masuknya dalam kebijakan kebencanaan perspektif bukan perubahan iklim Sehingga kebijakan belum cukup," kata Andri dalam talkshow Legislasi Keadilan Iklim di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, Kamis (16/5).
Baca juga : Ekonomi AS Diperkirakan tidak Stagflasi, ini Alasan Yellen
Karena tidak memiliki regulasi yang kuat setingkat UU maka Indonesia bisa dibilang tertinggal dibandingkan negara lain. Padahal Australia, Jerman, bahkan Filipina sudah punya aturan perubahan iklim.
Padahal manfaat dibentuknya regulasi perubahan iklim sangat banyak. Pertama, simbolik bahwa ketika sesuatu diundangkan maka isu tersebut sangat penting dan layak dibahas.
"Secara simbolik juga bahwa Indonesia ikut berperan dalam penanganan global yang diundangkan. Dari sisi demokrasi maka legislasi akan ada banyak dibicarakan berbeda jika di level pemerintah yang hanya mitigasi, padahal jika dibicarakan di parlemen maka semua kelompok bisa menjadi forum pembicaraan," ujar dia.
Baca juga : Miliki Petugas Perlindungan Data dan Sanksi dalam UU PDP
Selain itu, regulasi tersebut nantinya bisa menjadi semacam tanda desain arsitektur perubahan iklim selanjutnya. Yang bisa dikembangkan oleh anggota parlemen selanjutnya dan anak muda.
Di kesempatan yang sama Anggota Komisi III DPR RI Benny K. Harman menyebut di parlemen sudah disiapkan Rancangan Undang-undang atau RUU Perubahan Iklim yang nantinya diharapkan akan diusulkan RUU menjadi inisiatif dewan. Termasuk naskah akademik yang sedang disiapkan.
"Kami anggap penting legislasi perubahan iklim sebab perubahan iklim bagi kami sudah jadi ancaman pada eksistensi umat manusia sehingga perlu ada peraturan aktivitas yang berdampak pada perubahan iklim dan perubahannya berbagai jenis," ungkapnya.
Harus ada UU yang jamin keadilan iklim tapi untuk generasi saat ini dan mendatang. Diketahui saat ini pemerintah sudah memiliki Perpres, Protokol Kyoto, Perjanjian Paris, dan sebagainya.
"Meskipun ini masih sporadis dan dibutuhkan UU komprehensif merangkum semua persoalan. Masih banyak juga masyarakat hingga yang duduk di pemerintahan masih kurang literasi terkait perubahan iklim. Sehingga jika banyak literasi yang digaungkan maka akan banyak orang juga yang memahami kondisi bahaya dari perubahan iklim," pungkasnya. (Iam/Z-7)
SEPANJANG akhir 1997, awal 1998, dan puncaknya Mei 1998, sebagai mahasiswa semester dua, saya berdiri bersama ratusan demonstran yang menuntut reformasi.
Saat Irfan hendak melaksanakan salat, salah satu rekannya curiga dengan gerak-gerik seseorang yang diduga merupakan pencuri.
Untuk ke depannya harapan Edelyne Mia Martanegara untuk bisa menjadi suara bagi anak-anak dan remaja di seluruh Indonesia tentang pentingnya pendidikan dan kesetaraan sosial.
Ketua BKSAP DPR RI, Fadli Zon, kembali dipercaya dan terpilih menjadi Ketua Organisasi Parlemen Asia Tenggara Anti Korupsi atau SEAPAC, untuk masa jabatan 2023-2025.
Isu yang saat ini tengah dibahas dan diperjuangkan oleh AIPA ialah terkait eksploitasi seksual anak dalam perjalanan dan pariwisata.
Hoyle berhasil mengalahkan 6 pesaing lainnya dengan memenangkan dukungan 325 suara dari 540 anggota parlemen.
KEHADIRAN Rumah Baca Sayyidil Khusna di Mersam, Batanghari, Jambi, menjadi harapan bagi warga sekitar untuk masa depan anak-anak penerus desa tersebut.
BBW Books di Padalarang digelar selama 11 hari sejak tanggal 23 Mei - 2 Juni 2024.
Kanal Jelita dapat menjadi jembatan untuk banyak komunitas wanita di luar sana untuk memperkenalkan komunitas mereka kepada masyarakat.
Project ini merupakan sebuah inisiatif yang bertujuan memberdayakan satu juta ibu di Indonesia melalui peningkatan keterampilan digital.
Peserta juga diberikan pelatihan tentang bagaimana memperoleh penghasilan tambahan bagi kesejahteraan keluarga memanfaatkan platform digital.
Program literasi keuangan bagi anak mencakup metode interaktif seperti permainan digital, sesi kelas, dan kegiatan berbasis komunitas.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved