Headline
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
PENGURUS Ikatan Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) dr Iqbal Mochtar berharap dimulainya Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Berbasis Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama (RSP-PU)/Hospital Based mampu mengutamakan kesejahteraan dokter dengan tetap memberikan upah atau gaji kepada dokter yang menjalani pendidikan spesialis.
"Saya tidak melihat adanya kelebihan yang signifikan dibandingkan dengan university based. Namun yang digadang-gadang dokter yang ikut PPDS hospital based akan diberi gaji," kata Iqbal saat dihubungi, Minggu (5/5).
Sebenarnya istilah gaji itu bukan istilah baru sejak beberapa tahun silam dalam Undang-Undang (UU) Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sudah disebutkan bahwa dokter yang menjalani pendidikan spesialis harus diberikan gaji. Namun selama ini tidak diimplementasikan.
Baca juga : Tidak Ada Insentif, Beban PPDS di Indonesia Lebih Berat Dibanding Negara Lain
"Sekarang ini diharapkan pemberian gaji kepada peserta PPDS hospital based diberikan gaji atau uang jasa. Asal usul uang jasa, bagaimana prosesnya, berapa banyak, dan bagaimana implikasinya kita belum tahu secara jelas," ujar dia.
Tetapi, lanjut Iqbal, yang paling mungkin terjadi adalah dokter yang menjalani pendidikan hospital based harus menandatangani kontrak dengan Kementerian Kesehatan dan siap ditempatkan terpencil dan daerah lainnya yang membutuhkan oleh Kemenkes.
Ia menjelaskan selama ini sistem pendidikan dokter spesialis ada dua jenis yaitu university based dan hospital based. Setiap negara memilih sesuai dengan kondisi dan situasi kapabilitasnya.
Misalnya di Eropa Timur dan Malaysia masih menggunakan university based sementara sebagian Eropa Barat sudah menggunakan hospital based. Sementara di Indonesia pendidikan dokter spesialis menggunakan university based artinya universitas yang melakukan seleksi penerimaan kemudian melakukan training, menguji, dan memberikan ijazah kepada dokter yang lulus.
"Sekarang ini ingin diubah selain universitas bisa selenggarakan pendidikan dokter spesialis, rumah sakit juga diberikan kesempatan penyelenggaraan pendidikan dokter spesialis," pungkasnya.(H-2)
Kemenkes membuka peluang beasiswa sebanyak 2.000 bagi dokter umum dan spesialis untuk melanjutkan pendidikan, termasuk di luar negeri.
Isu-isu mendasar dalam kesehatan nasional, seperti pemerataan layanan kesehatan, akses obat-obatan, dan peningkatan fasilitas medis, masih jauh dari harapan.
Kemendikbud-Ristek akan membuat Peraturan Menteri terkait dengan pencegahan dan penanganan kekerasan di perguruan tinggi menjadi perluasan aturan yang lebih komprehensif.
Menurut Patrianef, yang ditakuti seorang residen tidak hanya senior, tapi bisa juga keluarga pasien, perawat, hingga beban kerja yang berat.
ANGGOTA Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mengatakan, kolegium memiliki peran penting untuk mendukung upaya pemberantasan perundungan atau bullying di PPDS.
PESERTA Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) diminta jangan takut untuk segera melapor bila mengalami atau melihat bullying alias perundungan di tempat kerja.
Hingga saat ini, layanan tes HIV tersedia di 514 kabupaten/kota, layanan IMS di 504 kabupaten.
Dari 356 ribu ODHIV tersebut, sekitar 67 persen atau 239.819 orang sedang dalam pengobatan dan sekitar 55 persen atau 132.575 virusnya tersupresi.
Data Kementerian Kesehatan menunjukkan di periode 2024, ada lebih dari 4.500 kasus IMS pada rentang kelompok muda.
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) berencana melanjutkan wacana standardisasi kemasan rokok untuk seluruh bungkus rokok yang beredar di pasaran.
PENYAKIT hipertensi, diabetes melitus, hingga masalah gigi menjadi penyakit yang banyak ditemukan dalam program Cek Kesehatan Gratis (CKG).
Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur melakukan penyelidikan epidemiolog menyusul temuan 2 kasus covid-19 di provinsi tersebut.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved