Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
PENGAMAT Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menilai diperlukan trobosan baru dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Kesehatan untuk menurunkan angka rokok remaja.
Trobosan tersebut bisa dari menunjukkan KTP atau pembatasan peredaran rokok, seperti penjualan minuman beralkohol.
"Jadi dibatasi peredarannya seperti miras (minuman keras). Kemudian ada layanan aduan yang bisa melaporkan anak ketika kedapatan merokok yang bisa ditindak oleh petugas sekitar," kata Trubus saat dihubungi, Minggu (28/4).
Baca juga : Ini Gejala Skoliosis yang Wajib Bunda Tahu
Petugas tersebut bisa melakukan penindakan dengan cara introgasi remaja tersebut terkait pembelian, sehingga bisa ditindaklanjuti kepada tokok terkait. Selain itu pihak sekolah juga bisa menerima laporan siswanya yang kedapatan merokok dengan memberikan hukuman peringatan, denda, hingga dikeluarkan. Sehingga ada sifatnya prefentif dan penindakan.
Selain itu ia juga menyoroti langkah pemerintah yang setengah hati mengatur konsumsi rokok di masyarakat. Menurutnya pemerintah saat dilema mengatasi produk rokok karena memberikan pemasukan cukai yang tinggi dan membuka lapangan pekerja.
"Pemerintah selama ini dapat untung dari cukai rokok dan menyerap tenaga kerja yang banyak sehingga tidak ada solusi lain yang bekerja di sektor rokok," ucapnya.
Baca juga : Bunda, Yuk Waspadai Skoliosis pada Anak!
Karena yang di hulu ada pada petani tembakau. Seharusnya pemerintah melalui BRIN dapat memunculkan produk tembakau lain selain rokok yang bisa dimanfaatkan masyarakat luas. Sehingga fungsi tembakau bisa termanfaatkan dan petani tembakau juga tetap diuntungkan.
Dihubungi terpisah Wakil Ketua Umum II Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Mahesa Paranadipa Maikel masih menunggu aturan turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan tersebut.
"Saya belum dapat draft RPP terakhir jadi masih menunggu," kata Mahesa.
Diketahui penelitian oleh Global Youth Tobacco (GYTS) pada 2019 lalu menunjukkan prevalensi perokok usia sekolah 13-15 tahun naik dari 18% menjadi 19%. (Z-3)
DUA belas organisasi masyarakat (ormas) mendesak percepatan pengesahan sejumlah Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) aturan turunan Undang-Undang Kesehatan yang tak kunjung disahkan.
YLKI mengaku selalu dilibatkan selama proses tersebut berlangsung dan prosesnya berbeda dengan 2012 lalu.
Usaha mereka dapat terancam akibat rencana larangan produk tembakau yang terdapat di Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Kesehatan.
Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO telah mengeluarkan rekomendasi terkait larangan untuk penggunaan rokok elektrik
HAMPIR dua tahun sejak pengesahan UU TPKS, 7 aturan pelaksana hingga kini belum juga ditetapkan.
Pemerintah diminta untuk mereview ulang Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Kesehatan apabila masih terdapat pasal-pasal yang merugikan para pedagang
Generasi Beta: Pahlawan atau korban revolusi teknologi? Mari kita bahas.
Dalam dekade terakhir, masyarakat Indonesia mulai akrab dengan dunia digital. Mulai dari kakek-nenek hingga cucu telah melek teknologi informasi.
Di era digital yang terus berkembang, transformasi digital bukan hanya sekadar tren. Itu telah menjadi kebutuhan mendesak dalam berbagai bidang, termasuk di bidang kesehatan.
Sistem Informasi Manajemen Puskesmas (Simpus) adalah sebuah sistem digital yang dirancang khusus untuk membantu Puskesmas dalam mengelola berbagai informasi kesehatan.
Kalian harus perbanyak minum air putih. Air putih bermanfaat baik untuk kesehatan kulit. Dengan asupan cairan tubuh yang baik maka badan dan kulit menjadi terwat.
Putri Catherine dari Wales mengumumkan sedang menjalani kemoterapi pencegahan untuk mengobati kanker. Tapi apa itu kemoterapi pencegahan?
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved