Kemenparekraf: Industri Kreatif Indonesia tak Bisa Meniru Korsel 

KEHEBATAN Korea Selatan (Korsel) dalam menata industri kreatif tidak bisa dipungkiri. Negara tersebut sukses berdiri dengan industri kreatif sebagai tulang punggung mereka. Beberapa pihak pun berpikir kesuksesan Korsel dalam membangun ekosistem kreatif dapat ditiru oleh Indonesia. 

Direktur Industri Kreatif, Musik, Film dan Animasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) Mohammad Amin Abdullah menegaskan industri kreatif di Indonesia tidak bisa meniru Korsel. Menurutnya, Indonesia benar-benar harus memiliki metode sendiri dalam membangun ekosistem industri kreatif.  

“Apakah kita akan melakukan yang sama dengan Korea? Menurut saya, kita perlu menemukan metode kita sendiri yang cocok dengan ekosistem yang kita mau bangun,” katanya seusai menjadi pembicara dalam Acara Evoria Movement, di Bloc Bar, Jakarta Selatan, Kamis (25/4) . 

Baca juga : Festival Film Bulanan 2023 Bangkitkan Ekosistem Perfilman di Pontianak 

Selera pasar menjadi salah satu indikator untuk mengukur ketidakcocokan itu. 

Amin mengatakan, kendati film horror banyak dikritik akademisi dan pejabat, genre tersebut sebenarnya adalah kekuatan perfilman Indonesia. Dia pun menyebut film Agak Laen sebagai salah satu contoh. 

“Tetapi sebenarnya film horror itu, menurut saya, kekuatan kita. Agak Laen itu merupakan indikator bahwa sesungguhnya kalau film horror itu menjadi kekuatan kita, kita gabung dengan komedi dan drama itu menjadi naik banget,” terangnya.

Baca juga : Didukung 16 UMKM Kreatif, Pekan Puncak Apresiasi Kreasi Indonesia 2023 Sukses

Bicara industri kreatif Korsel tentu saja bicara tentang suntikan dana yang luar biasa. Dari segi budget sendiri, Amin mengatakan sebenarnya Kemenparekraf ingin menggelontorkan dana yang besar untuk industri kreatif. Dia pun memisalkan stimulus Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) film ketika pandemi covid-19. 

“Karena kita sudah terbukti, misalnya PEN film kemarin Rp114 miliar. Itu direct impact saja dari penjualan tiket langsung itu mencapai Rp400 miliar, berarti 4 kali lipat. Itu belum indirect,” ujar Amin.

“Cuma memang ada regulasi lain, dari kementerian lain, misalnya Kementerian Keuangan,” tambahnya

Baca juga : Dukung Ekosistem Perfilman, Sandiaga Uno Hadirkan Sinema Keliling di Medan

Di sisi lain, pemerintahan baru tentu saja merupakan momentum untuk merombak substansi dan teknis dengan tujuan mengembangkan industri. Untuk pemerintahan selanjutnya, Amin menyarankan untuk memperluas definisi kebudayaan yang ada. 

“Kalau saya mungkin ini ya, pengertian kebudayaan mungkin kita lebih perluas lagi. Jadi kalau pemajuan kebudayaan itu adalah salah satunya adalah, pariwisata, ekonomi kreatif itu adalah nama lain dari pemajuan kebudayaan,” ungkap Amin.

"Kalau seandainya kebudayaan, pariwisata, dan ekonomi kreatif itu tidak digabung, pariwisata dan ekonomi kreatif akan masuk ke tier 2. Dalam kementerian itu ada tier 1, tier 2, tier 3, kalau dia naik itu akan jadi besar,” pungkasnya. (Z-1)