Vaksin DBD Belum Menjadi Program Nasional, Pilihan Ada di Masyarakat

PEMERINTAH belum belum menjadikan vaksinasi penyakit dengue (DBD) sebagai keharusan untuk program pencegahan DBD bagi masyarakat. Karena itu, pilihan untuk melakukan vaksin DBD sebagai bentuk pencegahan masih menjadi keputusan masing-masing orang.

"Prinsipnya vaksin untuk mencegah dengue memang sudah ada tetapi belum menjadi program nasional menjadi pilihan kepada masyarakat," ujar Asisten Kesejahteraan Rakyat  Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Widyastuti di Balaikota DKI Jakarta, Senin (1/4).

Ia mengatakan, program tersebut belum memang menjadi program nasional. Ia juga menjelaskan belum menyiapkan program vaksinasi.

Baca juga : Pentingnya Peran Masyarakat dalam Lindungi Keluarga dari Ancaman DBD

"Kami belum kesitu namun kami sedang terus melakukan kegiatan intervensinya melalui promotif, kuratif, preventif, rehabilitatif," jelas Widyastuti.

Perlu Kejelasan Pemerintah

Sebagai informasi, vaksin DBD saat ini dinyatakan oleh pemerintah sudah dapat diberikan kepada masyarakat. Epidemiolog Gilbert Simanjuntak mengatakan, dikutip dalam Centers for Disease Control and Prevention (CDC) Atlanta disebutkan bahwa keampuhan (efficacy) vaksin ini (Dengvaxia(R)) sebesar 80% untuk mencegah infeksi bergejala, masuk RS atau infeksi DBD berat.

"Artinya ada kemungkinan 20% terinfeksi ringan berat walau telah divaksinasi. Dilaporkan bahwa keampuhan vaksin dapat bertahan 6 tahun," ujar Politisi PDIP itu melalui keterangan tertulis.

Baca juga : Vaksin Dengue untuk DBD Direncanakan Masuk Program Imunisasi Nasional

Selain itu, wanita hamil dan menyusui memiliki risiko karena data keamanan untuk kondisi ini tidak ada.

"Pemberian vaksin sesuai anjuran CDC, mengharuskan ada infeksi DBD sebelumnya lewat tes laboratorium (serologi). Apabila anak hasilnya tes serologinya belum pernah terinfeksi, dan diberi vaksin, ada kemungkinan malah jadi terinfeksi ringan hingga berat dan dirawat di RS," jelas Gilbert.

Ia menjelaskan, anjuran CDC yakni diberikan pada usia minimal 9 tahun, tetapi informasi di masyarakat dapat diberikan pada usia minimal 6 tahun, tanpa tes laboratotium.

"Perbedaan indikasi ini dengan CDC Atlanta tentu membutuhkan penjelasan dari pemerintah," pungkasnya.

(Z-9)