Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJamsostek) optimistis mampu mengantongi 53,9 juta peserta aktif pada 2024, sesuai dengan target yang dibidik. Adapun hingga 31 Januari 2024, sudah 40,9 juta peserta aktif sehingga BPJamsostek masih harus bekerja keras untuk menjangkau sekitar 13 juta pekerja lagi.
Deputi Komunikasi BPJamsostek, Oni Marbun, menuturkan pihaknya melihat rencana jangka panjang (RJP) 2021–2026. Di mana, tahun ini BP Jamsostek mengusung pertumbuhan yang berkelanjutan (sustainable growth).
“Kami masih optimistis (bisa tercapai) karena peta untuk mencapai 70 juta pekerja di 2026, kami masih optimistis. Karena kami punya ekosistem yang berbeda, dari sisi potensi kepesertaan jadi kami tidak fokus di satu ekosistem saja,” tutur Oni, di Jakarta, Selasa (19/3/2024).
Baca juga : KRPI Dorong Pemerintah Terus Beri Perlindungan Wajib Pekerja
Menurut Oni, peningkatan kepesertaan di sektor pekerja informal atau Bukan Penerima Upah (BPU) serta UMKM masih menjadi fokus utama BPJamsostek dengan strategi retensi, intensifikasi, dan ekstensifikasi. Adapun motor penggerak pada lima ekosistem yang disasar yaitu desa, pasar, e-commerce, UKM, serta pekerja rentan.
Oni pun melihat masih banyak potensi untuk menambah jumlah peserta aktif. Namun, di sisi lain, dia menyampaikan bahwa BPJamsostek juga lebih berfokus pada aspek kualitas.
“Jadi, bukan hanya akuisisi peserta yang sifatnya jumlah, tapi kami juga menyasar segmen yang lebih sustain dari sisi membayar iuran. Jadi, sustainable growth itu didorong ke arah sana,” ujar Oni.
Baca juga : Pekerja Bukan Penerima Upah Diharap Jadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan
Oni pun mengingatkan bahwa minimnya literasi yang diterima calon peserta menjadi tantangan bagi BPJamsostek, karena setiap pekerjaan memiliki risiko. “Mereka tidak mengerti risiko kerja. Padahal semua pekerjaan ada risiko, baik risiko rendah, menengah, maupun tinggi,” ucap Oni.
Untuk itu, Oni mengungkapkan, pihaknya melakukan sosialisasi dan edukasi melalui Gerakan Nasional Sejahterakan Pekerja Sekitar Anda. Lewat gerakan ini mengajak masyarakat untuk turut peduli dengan para pekerja BPU yang ada di sekitar kita dengan cara mengikutsertakan mereka menjadi peserta dengan mengakses aplikasi Jamsostek Mobile (JMO).
“Melalui aplikasi tersebut kita dapat mendaftarkan pekerja yang ada di sekitar seperti asisten rumah tangga (ART), supir pribadi, bahkan hingga orang-orang terdekat yang bekerja di sektor informal,” ungkap Oni.
Baca juga : Pelaku UMKM Ikan Hias Dapat Perlindungan dari BPJAMSOSTEK
BPJamsostek menyatakan, hanya dengan iuran mulai dari Rp36.800 per bulan, pekerja BPU akan mendapatkan perlindungan tiga program yang terdiri dari Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKm), serta Jaminan Hari Tua (JHT).
“Dengan memiliki perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan tentu para pekerja bisa bekerja tanpa rasa cemas, sebab seluruh risiko yang terjadi saat bekerja akan ditanggung BPJamsostek. Rinciannya, perawatan tanpa batas biaya, santunan kematian, hingga manfaat beasiswa pendidikan untuk dua orang anak senilai maksimal Rp174 juta,” kata Oni.
Pada kesempatan lain Kepala Kantor Cabang Jakarta Gambir, Mias Muchtar, menyampaikan pada tahun 2024 strategi BPJamsostek menargetkan pekerja informal atau bukan penerima upah maupun UMKM melalui Gerakan Nasional Sejahterakan Pekerja Sekitar Anda (Sertakan).
Baca juga : 12 Nasabah PNM Tingkatkan Keterampilan Dunia Batik Ecoprint
Selain itu pekerja rentan juga menjadi sasaran peningkatan akuisisi kepesertaan dalam program perlindungan jaminan sosial. “Saat ini BPJamsostek gencar melakukan kolaborasi dengan perusahaan-perusahaan yang menjadi mitra strategis untuk peduli terhadap pekerja rentan yang ada pada ekosistem Perusahaan,” imbuhnya.
Melalui program Sertakan, sudah banyak perusahaan yang telah memberikan kontribusi secara konsisten dan berkelanjutan untuk mendaftarkan pekerja rentan dan pekerja informal dalam program perlindungan jaminan sosial.
“Kami berharap melalui kolaborasi dengan perusahaan-perusahaan yang peduli terhadap perlindungan jaminan sosial kepada pekerja rentan dan pekerja informal ke depannya yang menjadi harapan negara yaitu peningkatan universal coverage dalam memberikan perlindungan kepada masyarakatnya dapat terwujud,” tutup Mias. (Z-6)
Trubus menyarankan agar pemerintah segera mengaktifkan kembali kepesertaan PBI BPJS dan menanggungnya sementara oleh negara sambil melakukan evaluasi.
Jika ditemukan warga miskin yang membutuhkan pelayanan kesehatan namun belum terdaftar sebagai peserta BPJS atau PBI, maka harus segera didaftarkan melalui skema UHC.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan penyelesaian masalah BPJS dapat dilakukan tanpa menunggu Perpres.
PBI BPJS Kesehatan adalah skema iuran BPJS yang dibayar pemerintah bagi warga miskin dan rentan. Ketahui pengertian, manfaat, dan penerimanya di sini.
Wamensos Agus Jabo Priyono mengatakan telah berkoordinasi dengan Kementrian Kesehatan dan Badan Jaminan Jaminan Sosial (BPJS) pasien PBI
Mensos Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan bahwa tidak boleh ada rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang menolak melayani pasien peserta BPJS segmen PBI
Kegiatan ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah, insan pers, dan pelaku industri dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Wamen UMKM Helvi Moraza menegaskan pentingnya penguatan ekosistem usaha, konektivitas rantai pasok, serta digitalisasi layanan agar UMKM
CIFOR-ICRAF Indonesia bersama Kelompok Kerja Solutions for Integrated Land and Seascape Management in Indonesia (Pokja SOLUSI) Sulawesi Tengah menggelar konsultasi publik.
kemandirian daerah dapat dicapai melalui penguatan regulasi inovasi dan perluasan replikasi praktik-praktik yang terbukti efektif.
Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo menegaskan kolaborasi multisektor merupakan fondasi utama bagi penguatan ekosistem inovasi yang berkelanjutan di Indonesia.
Sebanyak 123.320 bibit pohon ditanam di Jawa Barat dalam rangka program Penanaman Vegetasi untuk Mitigasi, bertepatan dengan Hari Pohon Sedunia.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved