KRPI Dorong Pemerintah Terus Beri Perlindungan Wajib Pekerja

ADA tiga isu penting terkait perjuangan kesejahteraan pekerja Indonesia yang dikaji sepanjang tahun ini. Ketiga isu tersebut akan menjadi fokus perjuangan Konfederasi Rakyat Pekerja Indonesia (KRPI).

Demikian dikatakan Ketua Umum KRPI Rieke Diah Pitaloka melalui keterangan tertulis, Selasa (27/12). Menurut dia, KRPI akan kembali mengorganisir kekuatan pekerja di Tanah Air agar dapat bangkit, maju, dan sejahtera

Isu pertama dalam catatan akhir tahun KRPI, terang dia, terkait pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Sampai saat ini total pemanfaatan JKN mencapai 392,9 juta kunjungan atau sebesar Rp90,33 triliun. Sementara program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan realisasi klaimnya mencapai Rp1,79 triliun.

"Masalah jaminan sosial sangat krusial bagi rakyat pekerja Indonesia. Kami mendorong pemerintah untuk terus memberi perlindungan wajib bagi pekerja mikro, pekerja migran Indonesia, pekerja bukan penerima upah, pekerja jasa konstruksi, pekerja non-ASN, bahkan pekerja outsourcing di pelabuhan. Bahkan bagi mereka yang terkena PHK maka iuran jaminan sosialnya wajib ditanggung negara selama enam bulan. Ini amanat Undang-undang," kata Rieke.

Kedua, mengenai isu perbaikan status pekerja yang tergabung di dalam KRPI. Menurut dia, masih ada beberapa PR besar yang harus diselesaikan.

"Sopir angkutan terus diperjuangkan untuk mendapatkan jaminan BPJS. Teman-teman pekerja honorer di pemerintahan akan kami perjuangkan intensif agar prioritas pengangkatan dipastikan bagi pelayan publik yang telah mengabdi puluhan tahun. Begitupula dengan perbaikan nasib pekerja PT Pos Indonesia, nelayan Indonesia, pekerja seni dan juga pekerja pelabuhan."

Adapun isu ketiga tentang satu data nasional yang akurat. Rieke menilai penting bagi Indonesia untuk memiliki data yang akurat lewat program Data Desa Presisi (DDP). Seluruh kebijakan negara bagi rakyat nantinya harus mengacu kepada kondisi riil dan akurat.

"Sandang, pangan, papan, kesejahteraan sosial, perlindungan hukum, dan semua bidang kesejahteraan rakyat dan pekerja nasional hanya akan terpenuhi dengan data yang akurat. Data yang diproduksi berdasarkan kondisi riil, bukan data hasil produksi oknum," kata dia.

Rieke menyebut mereka yang mempermainkan data negara sebagai sindikat. Ia pun menginstruksikan kepada seluruh jaringan KRPI nasional untuk bersama-sama memperjuangkan lahirnya aturan penting tentang penyelenggaraan DDP untuk menghapus sindikat ini.

"Di balik data fiktif, ada nasib ratusan juta rakyat dan pekerja Indonesia. Kita akan berjuang untuk melahirkan peraturan pemerintah (PP) mengenai sistem penyelenggaraan Data Desa Presisi. Kita akan sikat semua sindikat," tandasnya. (J-2)