Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
KESADARAN pemerintah dan masyarakat harus ditumbuhkan untuk bergerak bersama melakukan upaya pencegahan dan pengobatan dalam menghadapi peningkatan kasus demam berdarah dengue (DBD) di Tanah Air.
"Pemerintah di setiap daerah harus mampu menggerakkan masyarakat dan aparatnya untuk bersama aktif melakukan pencegahan dengan pemberantasan sarang nyamuk (PSN) dan menjaga kebersihan lingkungan di setiap daerah," kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Jumat (22/3).
Kementerian Kesehatan RI hingga pekan ke-11 di tahun 2024 mencatat 35.556 kasus DBD dengan angka kematian 290 kasus. Jumlah itu jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan periode yang sama pada 2023. Ketika itu kasus DBD pada minggu ke-11 tahun 2023 dilaporkan 15.886 kasus dengan 118 kematian.
Baca juga : Pengendalian DBD Butuh Kolaborasi Kuat Pemerintah dan Masyarakat
Menurut Lestari, tren peningkatan kasus dan kematian akibat DBD harus menjadi perhatian bersama, mulai dari upaya pencegahan hingga kecepatan deteksi dan pertolongan dalam setiap kasus yang terjadi.
Rerie, sapaan akrab Lestari mendorong agar para pemangku kepentingan dan masyarakat bergerak bersama secara aktif melakukan gerakan PSN dengan 3M (Menguras tempat penampungan air. Menutup tempat-tempat penampungan air. Mendaur ulang berbagai barang yang memiliki potensi untuk dijadikan tempat berkembang biak nyamuk Aedes Aegypti).
Selain itu, ujar Rerie, yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu, berpendapat, pemahaman masyarakat tentang gejala DBD dan penanganan daruratnya juga harus disosialisasikan dengan masif dalam upaya mempercepat pertolongan sehingga mampu menekan angka kematian.
Baca juga : Mengenal Lebih Penyakit DBD dan Apa Penyebabnya?
Menurut Rerie, kesiapan para tenaga kesehatan dan kelengkapan kesehatan lainnya di daerah dalam menghadapi potensi ledakan kasus DBD harus segera direalisasikan dengan baik.
Koordinasi pemerintah pusat dan daerah, tegas Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, harus benar-benar diwujudkan dalam menghadapi tren peningkatan kasus DBD di tanah air.
Segenap daya dan upaya, tegas Rerie, harus dilakukan secara bersama oleh segenap anak bangsa untuk mengendalikan dan mengatasi penyakit DBD, agar kita tidak terus kehilangan generasi penerus bangsa karena penyakit yang sudah berjangkit di Indonesia sejak 1968 itu. (Z-6)
DIREKTUR Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) , Siti Nadia Tarmizi, memaparkan urgensi perbaikan sistem deteksi dini kanker payudara.
KEMENTERIAN Kesehatan (Kemenkes) menegaskan imunisasi campak-rubella (MR) merupakan langkah paling efektif untuk mencegah penularan campak.
Iuran JKN yang dikelola BPJS Kesehatan perlu naik setiap dua tahun guna mencegah defisit dan menjaga keberlanjutan layanan kesehatan.
RI perkuat imunisasi dan surveilans usai 2 WNA Australia positif campak pasca-perjalanan dari Jakarta & Bandung. Cek detail kasus dan langkah Kemenkes di sini.
Penyakit Tidak Menular (PTM) kini mengintai usia produktif. Kenali gejala, data terbaru 2026, dan panduan deteksi dini untuk menjaga produktivitas masa depan.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan dr. Piprim Basarah Yanuarso diberhentikan dari PNS karena pelanggaran disiplin.
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat tegaskan pentingnya kesiapsiagaan bencana sebagai wujud nilai Empat Pilar Kebangsaan dan solidaritas sosial masyarakat.
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menegaskan peran strategis Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) dalam meningkatkan kualitas SDM.
Lestari Moerdijat: Nilai-Nilai Perjuangan RA Kartini Tetap Relevan hingga Saat Ini.
Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat dorong distribusi guru kompeten dan insentif tepat di wilayah 3T untuk wujudkan pemerataan pendidikan nasional di tahun 2026.
Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat mendesak pemerintah antisipasi kenaikan jumlah penyandang disabilitas melalui layanan publik dan puskesmas ramah disabilitas.
Upaya membangun sumber daya manusia (SDM) nasional yang berdaya saing tak akan pernah tuntas selama akses pendidikan anak usia dini (PAUD) masih timpang.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved