Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
KESADARAN pemerintah dan masyarakat harus ditumbuhkan untuk bergerak bersama melakukan upaya pencegahan dan pengobatan dalam menghadapi peningkatan kasus demam berdarah dengue (DBD) di Tanah Air.
"Pemerintah di setiap daerah harus mampu menggerakkan masyarakat dan aparatnya untuk bersama aktif melakukan pencegahan dengan pemberantasan sarang nyamuk (PSN) dan menjaga kebersihan lingkungan di setiap daerah," kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Jumat (22/3).
Kementerian Kesehatan RI hingga pekan ke-11 di tahun 2024 mencatat 35.556 kasus DBD dengan angka kematian 290 kasus. Jumlah itu jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan periode yang sama pada 2023. Ketika itu kasus DBD pada minggu ke-11 tahun 2023 dilaporkan 15.886 kasus dengan 118 kematian.
Baca juga : Pengendalian DBD Butuh Kolaborasi Kuat Pemerintah dan Masyarakat
Menurut Lestari, tren peningkatan kasus dan kematian akibat DBD harus menjadi perhatian bersama, mulai dari upaya pencegahan hingga kecepatan deteksi dan pertolongan dalam setiap kasus yang terjadi.
Rerie, sapaan akrab Lestari mendorong agar para pemangku kepentingan dan masyarakat bergerak bersama secara aktif melakukan gerakan PSN dengan 3M (Menguras tempat penampungan air. Menutup tempat-tempat penampungan air. Mendaur ulang berbagai barang yang memiliki potensi untuk dijadikan tempat berkembang biak nyamuk Aedes Aegypti).
Selain itu, ujar Rerie, yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu, berpendapat, pemahaman masyarakat tentang gejala DBD dan penanganan daruratnya juga harus disosialisasikan dengan masif dalam upaya mempercepat pertolongan sehingga mampu menekan angka kematian.
Baca juga : Mengenal Lebih Penyakit DBD dan Apa Penyebabnya?
Menurut Rerie, kesiapan para tenaga kesehatan dan kelengkapan kesehatan lainnya di daerah dalam menghadapi potensi ledakan kasus DBD harus segera direalisasikan dengan baik.
Koordinasi pemerintah pusat dan daerah, tegas Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, harus benar-benar diwujudkan dalam menghadapi tren peningkatan kasus DBD di tanah air.
Segenap daya dan upaya, tegas Rerie, harus dilakukan secara bersama oleh segenap anak bangsa untuk mengendalikan dan mengatasi penyakit DBD, agar kita tidak terus kehilangan generasi penerus bangsa karena penyakit yang sudah berjangkit di Indonesia sejak 1968 itu. (Z-6)
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengeluhkan harga tiket pesawat yang mahal untuk menuju titik bencana di Sumatra dan Aceh.
KEMENTERIAN Kesehatan memasuki tahap lanjutan penanganan bencana Aceh Sumatra dengan fokus pada pemulihan layanan kesehatan primer melalui puskesmas di wilayah terdampak.
KEPALA Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Kesehatan, Aji Muhawarman menyampaikan prevalensi kusta di Indonesia sampai saat ini sebesar 0,91/10.000 di ratusan daerah.
Pemerintah memperluas imunisasi heksavalen melalui penguatan Program Imunisasi Nasional. Imunisasi terbukti efektif melindungi anak dari penyakit menular berbahaya.
PROGRAM Cek Kesehatan Gratis (CKG) mencatat capaian signifikan dengan jumlah kehadiran peserta menembus 70 juta orang hingga 29 Desember 2025.
Kemenkes menyatakan bahwa nakes Kemenkes menyatakan nakes tetap melayani warga di Desa Cekal dan Desa Pantan Kemuning,Kabupaten Bener Meriah, Aceh.
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan ekosistem digital demi mendukung kreativitas anak bangsa.
WAKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendorong pemanfaatan perpustakaan sebagai bagian upaya peningkatan minat baca dan literasi generasi penerus bangsa.
DALAM menghadapi ketidakpastian politik internasional, Indonesia harus konsisten mempertahankan sikap sebagai pendukung perdamaian abadi, sesuai amanat konstitusi.
Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat soroti rendahnya nilai TKA SMA (Matematika 36,10). Desak perbaikan sistem pendidikan & fokus nalar kritis.
Data BPS dalam Survei Sosial Ekonomi pada Maret 2024, sekitar 22,5 juta orang atau 8,23% penduduk Indonesia menyandang disabilitas.
Menurut Lestari, sejumlah catatan itu memperlihatkan kekerasan terhadap anak merupakan masalah yang kompleks dan memerlukan penanganan yang menyeluruh.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved