Headline
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
KESADARAN pemerintah dan masyarakat harus ditumbuhkan untuk bergerak bersama melakukan upaya pencegahan dan pengobatan dalam menghadapi peningkatan kasus demam berdarah dengue (DBD) di Tanah Air.
"Pemerintah di setiap daerah harus mampu menggerakkan masyarakat dan aparatnya untuk bersama aktif melakukan pencegahan dengan pemberantasan sarang nyamuk (PSN) dan menjaga kebersihan lingkungan di setiap daerah," kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Jumat (22/3).
Kementerian Kesehatan RI hingga pekan ke-11 di tahun 2024 mencatat 35.556 kasus DBD dengan angka kematian 290 kasus. Jumlah itu jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan periode yang sama pada 2023. Ketika itu kasus DBD pada minggu ke-11 tahun 2023 dilaporkan 15.886 kasus dengan 118 kematian.
Baca juga : Pengendalian DBD Butuh Kolaborasi Kuat Pemerintah dan Masyarakat
Menurut Lestari, tren peningkatan kasus dan kematian akibat DBD harus menjadi perhatian bersama, mulai dari upaya pencegahan hingga kecepatan deteksi dan pertolongan dalam setiap kasus yang terjadi.
Rerie, sapaan akrab Lestari mendorong agar para pemangku kepentingan dan masyarakat bergerak bersama secara aktif melakukan gerakan PSN dengan 3M (Menguras tempat penampungan air. Menutup tempat-tempat penampungan air. Mendaur ulang berbagai barang yang memiliki potensi untuk dijadikan tempat berkembang biak nyamuk Aedes Aegypti).
Selain itu, ujar Rerie, yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu, berpendapat, pemahaman masyarakat tentang gejala DBD dan penanganan daruratnya juga harus disosialisasikan dengan masif dalam upaya mempercepat pertolongan sehingga mampu menekan angka kematian.
Baca juga : Mengenal Lebih Penyakit DBD dan Apa Penyebabnya?
Menurut Rerie, kesiapan para tenaga kesehatan dan kelengkapan kesehatan lainnya di daerah dalam menghadapi potensi ledakan kasus DBD harus segera direalisasikan dengan baik.
Koordinasi pemerintah pusat dan daerah, tegas Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, harus benar-benar diwujudkan dalam menghadapi tren peningkatan kasus DBD di tanah air.
Segenap daya dan upaya, tegas Rerie, harus dilakukan secara bersama oleh segenap anak bangsa untuk mengendalikan dan mengatasi penyakit DBD, agar kita tidak terus kehilangan generasi penerus bangsa karena penyakit yang sudah berjangkit di Indonesia sejak 1968 itu. (Z-6)
Sebanyak 13 provinsi belum mencapai target cakupan imunisasi bayi lengkap 90% dalam tiga tahun terakhir dan tren anak yang belum mendapatkan imunisasi dasar meningkat signifikan.
BEBAN penyakit pneumonia di Indonesia masih tergolong tinggi, khususnya pada kelompok usia dewasa dan lansia, serta individu dengan penyakit penyerta.
Direktur Penyakit Tidak Menular Kemenkes, mengatakan bahwa kandungan gula garam dan lemak pada (GGL) pada makanan yang dikonsumsi ditengarai menjadi salah satu penyebab obesitas pada anak.
Rasio dokter di Indonesia hanya sekitar 0,60 hingga 0,72 dokter per 1.000 penduduk. Angka itu jauh di bawah standar WHO yaitu 1 dokter per 1.000 penduduk.
Sebanyak 103 lokasi Koperasi Desa Merah Putih akan menjadi proyek percontohan untuk kehadiran klinik dan apotek desa.
DIREKTUR Penyakit Menular, Kementerian Kesehatan, Ina Agustina Isturini, mengatakan bahwa Indonesia menempati posisi ketiga dalam penemuan kasus kusta di dunia pada 2023.
WAKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan butuh kehati-hatian dalam menentukan langkah yang tepat untuk menghadapi tantangan dampak gejolak ekonomi global.
DUKUNGAN penuh peningkatan kualitas sekolah vokasi untuk melahirkan sumber daya manusia (SDM) yang terampil sangat diperlukan sebagai bagian dari upaya menekan angka pengangguran.
PERLUASAN akses pendidikan tinggi harus terus dilakukan. Salah satunya dengan mengedepankan digitalisasi sebagai bagian langkah strategis dalam pembangunan SDM unggul.
Selain dukungan dalam bentuk kebijakan, efektivitas sistem perlindungan perempuan dan anak sangat membutuhkan political will dari para pemangku kepentingan.
MASA pengenalan lingkungan sekolah (MPLS) siswa baru di beberapa daerah sudah akan dimulai, bersamaan dengan dimulainya tahun ajaran baru.
PEMBERDAYAAN penyandang disabilitas perlu terus ditingkatkan untuk mendukung proses pembangunan nasional. Saat ini berbagai tantangan masih kerap dihadapi oleh penyandang disabilitas.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved