Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
KESADARAN pemerintah dan masyarakat harus ditumbuhkan untuk bergerak bersama melakukan upaya pencegahan dan pengobatan dalam menghadapi peningkatan kasus demam berdarah dengue (DBD) di Tanah Air.
"Pemerintah di setiap daerah harus mampu menggerakkan masyarakat dan aparatnya untuk bersama aktif melakukan pencegahan dengan pemberantasan sarang nyamuk (PSN) dan menjaga kebersihan lingkungan di setiap daerah," kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Jumat (22/3).
Kementerian Kesehatan RI hingga pekan ke-11 di tahun 2024 mencatat 35.556 kasus DBD dengan angka kematian 290 kasus. Jumlah itu jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan periode yang sama pada 2023. Ketika itu kasus DBD pada minggu ke-11 tahun 2023 dilaporkan 15.886 kasus dengan 118 kematian.
Baca juga : Pengendalian DBD Butuh Kolaborasi Kuat Pemerintah dan Masyarakat
Menurut Lestari, tren peningkatan kasus dan kematian akibat DBD harus menjadi perhatian bersama, mulai dari upaya pencegahan hingga kecepatan deteksi dan pertolongan dalam setiap kasus yang terjadi.
Rerie, sapaan akrab Lestari mendorong agar para pemangku kepentingan dan masyarakat bergerak bersama secara aktif melakukan gerakan PSN dengan 3M (Menguras tempat penampungan air. Menutup tempat-tempat penampungan air. Mendaur ulang berbagai barang yang memiliki potensi untuk dijadikan tempat berkembang biak nyamuk Aedes Aegypti).
Selain itu, ujar Rerie, yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu, berpendapat, pemahaman masyarakat tentang gejala DBD dan penanganan daruratnya juga harus disosialisasikan dengan masif dalam upaya mempercepat pertolongan sehingga mampu menekan angka kematian.
Baca juga : Mengenal Lebih Penyakit DBD dan Apa Penyebabnya?
Menurut Rerie, kesiapan para tenaga kesehatan dan kelengkapan kesehatan lainnya di daerah dalam menghadapi potensi ledakan kasus DBD harus segera direalisasikan dengan baik.
Koordinasi pemerintah pusat dan daerah, tegas Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, harus benar-benar diwujudkan dalam menghadapi tren peningkatan kasus DBD di tanah air.
Segenap daya dan upaya, tegas Rerie, harus dilakukan secara bersama oleh segenap anak bangsa untuk mengendalikan dan mengatasi penyakit DBD, agar kita tidak terus kehilangan generasi penerus bangsa karena penyakit yang sudah berjangkit di Indonesia sejak 1968 itu. (Z-6)
ORGANISASI Kesehatan Dunia (WHO) secara resmi memasukkan virus Nipah (NiV) ke dalam daftar patogen prioritas yang berpotensi memicu pandemi berikutnya.
Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Kementerian Kesehatan, Azhar Jaya, memaparkan lokasi 66 rumah sakit tersebut tersebar di berbagai wilayah.
Ia mengatakan sebagai upaya pencegahan virus Nipah maka yang bisa dilakukan yaitu menjaga protokol kesehatan, dan mengetahui cara penularannya.
Di Indonesia, gangguan penglihatan akibat kelainan refraksi yang tidak terkoreksi masih menjadi tantangan serius.
Kemenkes bekerja sama dengan Philips, Graha Teknomedika, dan Panasonic Healthcare Indonesia sepakat untuk melakukan transfer teknologi dan produksi alkes berteknologi tinggi secara lokal.
Rencana ini mengemuka dalam Diseminasi Hasil Studi Implementasi Skrining HPV DNA yang digelar hari ini, Selasa (27/1/2026), di Kementerian Kesehatan RI.
KEWASPADAAN terhadap ancaman gangguan kesehatan mental anak dan remaja harus ditingkatkan dan menjadi kepedulian bersama untuk segera diatasi.
KEMAMPUAN story telling atau bercerita sangat dibutuhkan untuk memberi pemahaman yang benar bagi masyarakat terkait langkah pengobatan yang tepat dalam mengatasi kanker.
BANGUN kewaspadaan masyarakat untuk mengantisipasi ancaman penyebaran virus Nipah di tanah air.
Aspek inklusivitas harus menjadi fondasi utama dalam proses pembangunan nasional.
DORONG upaya pencegahan pekerja anak di tanah air secara konsisten dengan menerapkan kebijakan yang komprehensif dan didukung sejumlah pihak terkait.
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menegaskan pentingnya membangun ekosistem hukum yang kuat serta edukasi yang memadai untuk melindungi anak-anak.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved