Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
PENGOBATAN Tuberkulosis (Tb) ternyata memberikan beban yang cukup berat kepada keluarga pasien karena sangat panjang dan sangat berdampak pada produktivitas sehari-hari pasien sampai harus kehilangan pekerjaan. Terutama penyakit Tb yang memakai jenis pengobatan Tb RO atau Tuberkulosis Resisten Obat.
Ketua Yayasan Stop TB Partnership Indonesia (STPI), Nurul Luntungan mengatakan kalau sekarang pengobatan Tb RO sudah ada yang 6 bulan tetapi masih ada juga yang harus menerima pengobatan 9 bulan atau sampai 12 bulan sehingga pasien tidak dapat bekerja selama masa pengobatan tersebut.
"Itu sangat memengaruhi ekonomi keluarganya dan juga kemampuannya untuk mencukupi kebutuhan keluarganya sehingga memang dari penelitian yang dilakukan sebelumnya menunjukkan bahwa penyakit Tb RO adalah penyakit katastropik, di mana 80% orang yang terkena itu akan jatuh miskin," kata Nurul dalam diskusi publik secara daring, Kamis (22/2).
Baca juga : Tuberkulosis di Indonesia Diestimasikan Tembus 1 Juta Kasus
Sehingga untuk saat ini yang dipikirkan bagaimana bisa memberikan suatu kondisi meningkatkan keberhasilan orang dengan Tb RO ini dapat berobat sampai selesai. Dan pengobatannya tidak hanya treatment atau obat tapi juga dalam bentuk perlindungan ekonomi dan sosial.
"Saat ini pemerintah sudah memiliki program perlindungan sosial seperti program keluarga harapan, bantuan sembako, dan mungkin ada pemerintah daerah yang memiliki bantuan sosial lainnya. Namun belum ada keterhubungan antara program sosial tersebut pada orang dengan Tb," ujar dia.
Diharapkan pasien Tb RO dapat dirangkul melalui program sosial yang sudah ada dan juga pemerintah mampu mengeksplor mengadakan suatu program perlindungan sosial yang memang khusus untuk pasien Tb, khususnya Tb RO.
Sementara itu, Perhimpunan Organisasi Pasien (POP) Tb, Budi Hermawan, mengatakan banyak kepala rumah tangga yang terkena Tb menjadi beban keuangan keluarganya. "Keuangan keluarga terganggu sehingga tidak biasa membiayai keluarganya. Sayangnya tidak semua JKN cover obat dan vitamin terkait Tb," ucapnya.
Pada saat kehilangan penghasilan justru pengeluaran bertambah karena nutrisi dan makanan untuk pasien TB tinggi. "Di DKI Jakarta saja anggaran tinggi banyak warga yang belum bisa makan padahal banyak warga yang terkena Tb harus memenuhi kebutuhan kesehatannya," pungkasnya. (H-1)
Besarnya kewajiban atas Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) pemda tersebut karena jumlah penduduk di wilayah Kabupaten Bekasi yang cukup banyak.
SOSIOLOG dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Dr. Tantan Hermansah menjelaskan perlunya edukasi agar masyarakat menerapkan pola hidup sehat dan bayar iuran untuk peserta BPJS Kesehatan
Mensos Gus Ipul umumkan 869 ribu peserta PBI JKN aktif kembali setelah sempat dinonaktifkan. Simak skema reaktivasi dan syarat kelayakan terbarunya di sini.
BESARAN iuran peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dinilai perlu dievaluasi guna menjaga keberlanjutan pembiayaan layanan kesehatan di tengah meningkatnya biaya medis.
Iuran JKN yang dikelola BPJS Kesehatan perlu naik setiap dua tahun guna mencegah defisit dan menjaga keberlanjutan layanan kesehatan.
ANGGOTA Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto, menegaskan bahwa keberlanjutan BPJS Kesehatan penting. Namun kenaikan iuran BPJS Kesehatan tak menjawab persoalan defisit.
Wakil Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), menekankan pentingnya sistem jaminan kesehatan nasional.
Mensos Saifullah Yusuf mengatakan peserta PBI BPJS Kesehatan dari 11 juta 896 peserta PBI BPJS Kesehatan yang dinonaktifkan, sudah aktif kembali
SOSIOLOG dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Dr. Tantan Hermansah menjelaskan perlunya edukasi agar masyarakat menerapkan pola hidup sehat dan bayar iuran untuk peserta BPJS Kesehatan
Mensos Gus Ipul umumkan 869 ribu peserta PBI JKN aktif kembali setelah sempat dinonaktifkan. Simak skema reaktivasi dan syarat kelayakan terbarunya di sini.
BESARAN iuran peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dinilai perlu dievaluasi guna menjaga keberlanjutan pembiayaan layanan kesehatan di tengah meningkatnya biaya medis.
Iuran JKN yang dikelola BPJS Kesehatan perlu naik setiap dua tahun guna mencegah defisit dan menjaga keberlanjutan layanan kesehatan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved