Headline
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.
ANGGOTA Komisi X DPR RI Nuroji mengusulkan agar Dana Abadi Pendidikan (DAP) yang dinilai berlebih, dapat disalurkan untuk para mahasiswa jenjang sarjana yang kesulitan membayar uang kuliah tunggal (UKT). Baginya, solusi ini patut dipertimbangkan agar generasi muda bangsa tidak terjerumus pinjol demi membayar UKT yang kini kian memberatkan.
“Mengingat bunga (Pinjol)-nya mencapai 20%, jangan diarahkan (para mahasiswa untuk membayar UKT dengan) yang namanya pinjol. Ini kan memberatkan apalagi ini ada kerja sama, kan lucu,” ungkap Nuroji di Jakarta, Jumat (2/2).
Diketahui, per akhir tahun 2023, DAP mencapai Rp139 triliun. Jika dinilai sudah melebihi dari ‘cukup’, Politisi Partai Gerindra itu menilai DAP bisa dikelola dengan membuka kuota beasiswa yang lebih banyak. Hal itu bisa menjadi kebijakan tersebut lebih efektif karena memberi kemudahan untuk memperoleh akses pendidikan yang layak.
Baca juga : Marak Masyarakat Terjerat Pinjol Ilegal, BPR Diharapkan Perkuat Literasi Keuangan
“Kalau mau bantu mahasiswa, bantu dengan membuat kebijakan dari dana abadi pendidikan yang jumlahnya sangat besar. Kenapa nggak ambil dari situ? Gunanya kan juga bisa untuk meng-cover bagi yang gak mampu,” tandas Politisi Fraksi Partai Gerindra itu.
Sebelumnya, diberitakan ada 10 mahasiswa dari Institut Teknologi Bandung (ITB) yang menggunakan jasa pinjol Danacita untuk membayar UKT. Pihak ITB menegaskan, tidak mengambil keuntungan dari hal tersebut.
Wakil Rektor Wakil Rektor Bidang Keuangan, Perencanaan dan Pengembangan Muhamad Abduh menjelaskan ITB bermitra dengan Danacita untuk menyediakan skema cicilan pembayaran UKT sejak Agustus 2023. Pembayaran UKT lewat Danacita, terangnya, bukan opsi utama yang harus diambil mahasiswa. Ia menekankan masih banyak opsi lainnya yang disediakan jika mahasiswa terkendala membayar biaya kuliah. (S-3)
Bank Dunia sudah memberikan peringatan agar Indonesia berhati-hati terkait ambang batas defisit anggaran bila merealisasikan program tersebut.
Baginya, kebijakan program 'Makan Siang Gratis' ini masih belum jelas anggaran maupun nomenklaturnya.
Salah satu pelanggaran yang terjadi, seperti kasus perundungan atau tumbuhnya bibit-bibit geng di sekolah.
Politisi Fraksi Partai NasDem ini menyebut bahwa isu perundungan menjadi isu yang mengkhawatirkan sejak lama, khususnya perundungan yang terjadi di lingkungan sekolah.
Dalam mencegah anak menjadi pelaku perundungan, selain pendidikan moral dan kedisiplinan, diperlukan juga pendidikan agama.
Baginya, tidak boleh ada toleransi terhadap kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah.
Selama 5 tahun terakhir, protes dan pro-kontra akibat gagal PPDB yang mengakibatkan sekolah di swasta yang berbayar mahal dan biaya UKT selalu mewarnai setiap tahun.
Pemerintah juga telah membuat program yang disebut Indonesian International Student Mobility Awards (IISMA).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved