Headline
Gaikindo membeberkan penyusutan penjualan mobil di Tanah Air.
Gaikindo membeberkan penyusutan penjualan mobil di Tanah Air.
FEDERASI Serikat Guru Indonesia (FSGI) meminta para pendidik untuk menjaga netralitas dalam pemilihan umum (pemilu), terlebih bagi pendidikan yang berstarus Aparatur Sipil Negara (ASN). Para pendidik diminta tidak menyampaikan pilihan politiknya saat mengajar di kelas, termasuk di media sosial karena akan menggiring pilihan peserta didik.
Hal itu diungkapkan Sekjen FSGI Heru Purnomo dalam keterangan yang diterima, Selasa (30/1). "FSGI mendorong Dinas-dinas Pendidikan di berbagai daerah untuk mengingatkan jajarannya dan para pendidik atau tenaga pendidikan untuk menjaga netralitas dalam pemilu. Pejabat dinas-dinas pendidikan juga harus mencontohkan keteladanan atas netralitas ini," jelasnya.
Bagi FSGI, kekhawatiran ini sangat beralasan mengingat dugaan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Kabid SMP Dinas Pendidikan Kota Medan, Sumut yang memberikan arahan kepada sejumlah orang dalam ruangan tertutup untuk memilih pasangan tertentu dalam pilpres 2024. Rekaman peristiwa tersebut menjadi viral di media sosial. Atas kejadian tersebut, FSGI mendorong Bawaslu Kota Medan bertindak tegas," jelas Heru
Sedangkan Ketua Dewan Pakar FSGI Retno Listyarti menyatakan, FSGI menduga kuat saat ini banyak indikasi yang mengarah pada potensi ketidaknetralan aparat termasuk ASN akibat pernyataan Presiden Jokowi pada 24 Januari 2024 di Bandara Halim Perdanakusumah. Saat itu, Jokowi menyarakan presiden serta para menteri boleh memihak kepada pasangan tertentu asalkan tidak menggunakan fasilitas negara dan dilakukan saat cuti. "Tindakan ini mungkin tidak melanggar aturan, namun bisa melanggar etika sebagai pejabat public karena ada konflik kepentingan," jelas Retno
Terkait hal itu, ungkap Retno, FSGI mengeluarkan beberapa rekomendasi terkait pemilu yang akan berlangsung pertengahan Februari mendatang. Pertama meminta kepada Presiden Jokowi untuk menjaga netralitas dan mencegah konflik kepentingan
Kedua, mendesak kampanye capres dan cawapres dilakukan secara elegan, menarik kreatif, mencerahkan sehingga dapat menjadi teladan dan pendidikan politik yang baik bagi para peserta didik seluruh Indonesia. Ketiga, FSGI mendorong Bawaslu atau lembaga-lembaga pengawas pemilu menjadi garda terdepan untuk memastikan Pemilu akan terlaksana secara langsung umum bebas dan rahasia (Luber) serta jujur dan adil (Jurdil).
Keempat, FSGI mendorong dinas-dinas pendidikan di berbagai daerah mengingatkan jajarannya dan para pendidik/tenaga pendidikan untuk menjaga netralitas dalam Pemilu. Kelima, mendorong kesadaran masyarakat tentang pentingnya netralitas presiden dalam pemilu. Dan keenam mendorong partisipasi aktif para pemilih muda untuk mengawal pemilu yang Luber dan Jurdil. (RO/R-2)
KEMENTERIAN Agama (Kemenag) menargetkan pencatatan pernikahan secara nasional mencapai dua juta pasangan pada 2025.
PRESIDEN Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi) Mirah Sumirat mengaku prihatin atas kejadian 35 anggota DPRD Purwakarta menerima bantuan subsidi upah (BSU).
Dia mengimbau kepada seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) agar lebih ketat dalam mengawasi kehadiran dan aktivitas para bawahannya selama jam dinas.
Pada Pelantikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap I Tahun 2024 di pelataran Kantor Gubernur Sulsel, Kamis, 31 Juli 2025, sosok Lalu Syafii menarik perhatian.
Mendagri Tito Karnavian menyebut eksistensi IPDN menjadi sangat penting karena merupakan pusat untuk melahirkan para pemikir di bidang ilmu pemerintahan.
Ini adalah salah satu upaya strategis Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam rangka memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
BELUM lekang dari ingatan publik pengesahan UU No 20/2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), kini kita kembali disuguhkan wacana revisi UU yang sama yang menyimpan api dalam sekam.
Banten menjadi provinsi dengan dugaan pelanggaran netralitas kepala desa terbanyak selama tahapan Pilkada 2024 berjalan.
Pihaknya sudah melakukan sejumlah persiapan untuk menghadapi berbagai sengketa perselisihan hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK).
NI-Polri tetap menjaga netralitasnya hingga tahapan akhir penetapan Pramono-Rano sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih.
Cucun menekankan agar penyelenggara Pemilu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Pilkada 2024.
Wali Kota Cilegon Helldy Agustian menegaskan bahwa dirinya tidak akan berkator selama masa tenang hingga hari usai pencoblosan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved