AS Resmi Dukung Pengelolaan Hutan dan Tata Guna Lahan Indonesia

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (KLHK) dan Dinas Kehutanan Amerika Serikat (USFS) secara resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MOU) terkait dukungan rencana Tata Guna Hutan dan Lahan Indonesia (FOLU) Net Sink 2030. Itu merupakan langkah penting untuk meningkatkan kelestarian lingkungan dan ketahanan iklim global.

Perjanjian penting itu juga menandakan komitmen kedua negara untuk bekerja sama dalam pengelolaan hutan berkelanjutan, tata kelola karbon hutan, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, serta pendidikan dan pelatihan.

Kolaborasi tersebut selaras dengan urgensi global untuk mengatasi perubahan iklim dan degradasi lingkungan, serta mengakui peran penting hutan dalam penyerapan karbon dan konservasi keanekaragaman hayati.

“Dinas Kehutanan Amerika Serikat berharap dapat memperluas kolaborasi kami dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk membantu mencapai tujuan ambisius Indonesia pada 2030, yakni mendukung upaya global untuk memerangi perubahan iklim,” kata Kepala USFS Randy Moore melalui keterangan tertulis, Rabu (24/1).

Baca juga: Menteri LHK Siti Nurbaya Pastikan Pedagangan Bursa Karbon Transparan dan Akuntabel

Dinas Kehutanan Amerika Serikat, dengan pengalamannya yang luas dalam pengelolaan hutan dan pengendalian kebakaran hutan, akan memberikan keahlian teknis dan dukungan kepada Indonesia dalam bidang-bidang tersebut. Kemitraan itu diharapkan dapat meningkatkan kemampuan Indonesia dalam mengelola sumber daya hutan secara berkelanjutan sekaligus memberikan kontribusi signifikan terhadap tujuan FOLU Net Sink 2030.

Berdasarkan MOU tersebut, kedua pihak juga bakal bertukar pengetahuan dan praktik terbaik dalam pengelolaan hutan berkelanjutan, yang bertujuan untuk mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan. Mereka juga akan berkolaborasi dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan.

Selain itu, perjanjian juga mencakup fokus yang kuat pada pendidikan dan pelatihan. Inisiatif peningkatan kapasitas akan dikembangkan untuk memberdayakan masyarakat dan pemangku kepentingan lokal, memastikan bahwa manfaat pengelolaan hutan lestari tersebar luas dan inklusif.

Baca juga: Pengendalian Deforestasi dan Karhutla di Indonesia

MOU diharapkan dapat membuka jalan bagi praktik pengelolaan hutan yang lebih baik dan efektif di Indonesia, serta berkontribusi terhadap upaya global untuk memitigasi perubahan iklim dan meningkatkan konservasi keanekaragaman hayati.

"Saya percaya bahwa kerja sama melalui kemitraan ini akan semakin kuat karena didasarkan pada bukti-bukti yang terukur, berdasarkan prinsip kedaulatan, saling menghormati, saling percaya, dan saling menguntungkan," ujar Menteri LHK Siti Nurbaya.

Lebih lanjut, Siti mengatakan melalui Rencana Operasional FOLU Net Sink 2030, Indonesia bertekad untuk bekerja, menjadi contoh, dan mendukung pencapaian komitmen iklim global dan nasional negara ini. Dengan melakukan hal tersebut, Indonesia juga dapat memastikan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

"Oleh karena itu, MoU ini merupakan sebuah tonggak penting dalam rencana operasional Indonesia's FOLU Net Sink 2030," ujarnya.

Siti juga menyatakan kerja sama jangka panjang antara kedua belah pihak akan memperkuat upaya-upaya yang sedang berjalan dalam pengelolaan hutan multi-guna, dengan potensi penekanan khusus pada kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan hutan lestari, sistem perencanaan hutan, jasa penyuluhan hutan; penegakan hukum, khususnya untuk mendukung akademi polisi hutan Indonesia; serta kemampuan teknis pengendalian kebakaran hutan dan lahan. (Z-11)