Menko PMK: Pemerintah akan Tinjau Ulang Dana untuk Beasiswa LPDP

MENTERI Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan pemerintah berencana melakukan refocusing dana abadi pendidikan. Anggaran yang biasanya digunakan untuk Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), ujarnya, akan dimaksimalkan hasilnya.

Muhadjir menjelaskan setiap tahun, pemerintah mengalokasikan 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pendidikan. Kemudian, sambungnya, disisihkan sebesar Rp2 triliun untuk dana abadi pendidikan. Namun, dana itu kini menumpuk hingga Rp136 triliun.

"Kemarin dibahas apakah perlu ditambah lagi tiap tahun? Apakah tidak kita saja dulu 20% akan difokuskan untuk pendidikan dan riset," ujar Muhadjir di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (16/1).

Baca juga: Kemendagri Siap Selesaikan Tunggakan Beasiswa Siswa Unggul Papua

Pemerintah, sambungnya, akan melakukan efisiensi dana abadi pendidikan. Salah satunya meninjau dana untuk LPDP. Anggaran pendidikan, menurutnya bisa digunakan untuk riset.

"Sudah kita tinjau apa harus diteruskan LPDP Itu dengan jumlah yang sudah hampir Rp150 triliun itu. Jadi mungkin kita setop dulu. Jadi anggaran pendidikan 20% nanti sepenuhnya bisa digunakan untuk membenahi termasuk riset dan alokasi, beasiswa dan pendidikan perguruan tinggi bisa ditingkatkan," paparnya.

Baca juga: Peningkatan Penerima Beasiswa LPDP Ciptakan SDM yang Bersaing di Dunia Global

Muhadjir menegaskan program LPDP tetap berjalan. Dana abadi yang sudah ada, ujarnya, bisa ditingkatkan manfaatnya. Misalnya, imbuh dia, ke sektor riil.

"Selama ini saham sudah untuk sukuk untuk surat berharga kan itu relatif aman, tetapi sisi manfaatnya [return saham] tidak tinggi kan. Kita rekomendasi pengelola LPDP berani investasi ke sektor yang mungkin berisiko dan terukur risikonya," paparnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjanjikan akan meningkatkan anggaran pendidikan. Hal itu disampaikan presiden dalam acara Forum Rektor Indonesia di Surabaya, Senin (15/1). Muhadjir mengatakan anggaran pendidikan tercecer di kementerian/lembaga. Namun, memang dana itu belum besar.

"Saya sambut baik arahan presiden supaya anggaran riset ke depan dibesarkan proporsinya. Kan bisa diambil dari dana pendidikan kan. Itu kan 20% otomatis tiap tahun naik. Kalau APBN naik otomatis jadi menteri pendidikan atau menteri yang ngurus pendidikan itu tidur pun sudah naik otomatis anggarannya," paparnya.

(Z-9)