Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
MENTERI Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan pemerintah berencana melakukan refocusing dana abadi pendidikan. Anggaran yang biasanya digunakan untuk Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), ujarnya, akan dimaksimalkan hasilnya.
Muhadjir menjelaskan setiap tahun, pemerintah mengalokasikan 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pendidikan. Kemudian, sambungnya, disisihkan sebesar Rp2 triliun untuk dana abadi pendidikan. Namun, dana itu kini menumpuk hingga Rp136 triliun.
"Kemarin dibahas apakah perlu ditambah lagi tiap tahun? Apakah tidak kita saja dulu 20% akan difokuskan untuk pendidikan dan riset," ujar Muhadjir di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (16/1).
Baca juga: Kemendagri Siap Selesaikan Tunggakan Beasiswa Siswa Unggul Papua
Pemerintah, sambungnya, akan melakukan efisiensi dana abadi pendidikan. Salah satunya meninjau dana untuk LPDP. Anggaran pendidikan, menurutnya bisa digunakan untuk riset.
"Sudah kita tinjau apa harus diteruskan LPDP Itu dengan jumlah yang sudah hampir Rp150 triliun itu. Jadi mungkin kita setop dulu. Jadi anggaran pendidikan 20% nanti sepenuhnya bisa digunakan untuk membenahi termasuk riset dan alokasi, beasiswa dan pendidikan perguruan tinggi bisa ditingkatkan," paparnya.
Baca juga: Peningkatan Penerima Beasiswa LPDP Ciptakan SDM yang Bersaing di Dunia Global
Muhadjir menegaskan program LPDP tetap berjalan. Dana abadi yang sudah ada, ujarnya, bisa ditingkatkan manfaatnya. Misalnya, imbuh dia, ke sektor riil.
"Selama ini saham sudah untuk sukuk untuk surat berharga kan itu relatif aman, tetapi sisi manfaatnya [return saham] tidak tinggi kan. Kita rekomendasi pengelola LPDP berani investasi ke sektor yang mungkin berisiko dan terukur risikonya," paparnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjanjikan akan meningkatkan anggaran pendidikan. Hal itu disampaikan presiden dalam acara Forum Rektor Indonesia di Surabaya, Senin (15/1). Muhadjir mengatakan anggaran pendidikan tercecer di kementerian/lembaga. Namun, memang dana itu belum besar.
"Saya sambut baik arahan presiden supaya anggaran riset ke depan dibesarkan proporsinya. Kan bisa diambil dari dana pendidikan kan. Itu kan 20% otomatis tiap tahun naik. Kalau APBN naik otomatis jadi menteri pendidikan atau menteri yang ngurus pendidikan itu tidur pun sudah naik otomatis anggarannya," paparnya.
(Z-9)
KEPEDULIAN dan solidaritas alumni disebut penting untuk mendukung perkembangan perguruan tinggi. Salah satunya lewat dana abadi kampus.
Penggalangan dana abadi ini menjadi salah satu bukti nyata kepedulian dari para almuni khususnya dari Ikano untuk mahasiswa aktif yang mengalami permasalahan biaya pendidikan di kampus Unpad.
Anggaran tersebut merupakan bentuk pengejawantahan program prioritas peningkatan kualitas pendidikan keagamaan, seperti pondok pesantren dan sekolah-sekolah berbasis agama lain.
Pemerintah memiliki program persiapan sekolah menengah untuk masuk ke universitas-universitas terbaik di Eropa, Amerika Serikat, Australia dan negara lainnya.
Dana dalam bentuk dana abadi sekitar Rp 2 triliun akan dialokasikan di RAPBN 2025 dan dikelola oleh Badan Layanan Umum (BLU).
Dana Abadi merupakan langkah awal yang penting dalam perjalanan panjang untuk memberdayakan komunitas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sukabumi.
SOSIALISASI Buku Teks Utama (BTU) Pendidikan Pancasila merupakan bagian dari sosialisasi strategis BPIP
KEMENTERIAN Agama RI dengan meluncurkan Kurikulum Berbasis Cinta (KBC) sebagai wajah baru pendidikan Islam yang lebih humanis, inklusif, dan spiritual.
Dialog kebijakan antara Australia dan Indonesia merupakan langkah penting menuju pembangunan kemitraan yang lebih dinamis dan saling menguntungkan.
Aspek demografis ialah wilayah kajian yang kompleks karena di dalamnya kita berhadapan dengan jumlah, persebaran, dan perpindahan penduduk.
Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat setidaknya 76% anak-anak yang tidak bersekolah disebabkan oleh faktor ekonomi.
MARI kita mulai dengan pertanyaan apakah mungkin ada sekolah rakyat tanpa rakyat yang menjadi subjek?
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved