Headline
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
Kumpulan Berita DPR RI
IBU Kota Nusantara (IKN) dirancang menjadi kota hutan berkelanjutan yang mempunyai target kota pertama nol emisi di Indonesia pada 2045.
Hal ini tentunya memerlukan kolaborasi yang kuat dan dukungan penuh dari berbagai pihak, mulai dari aparatur sipil negara, lembaga masyarakat, mitra pembangunan, hingga perusahaan swasta.
Pada awal Desember 2023, Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) telah merilis Nusantara's Net Zero Emission Strategy, sebuah dokumen yang menunjukkan komitmen kota ini untuk ikut ambil bagian dalam upaya global mengakselerasi aksi iklim.
Baca juga: Polri Siapkan Satgas Pembebasan Lahan di IKN
IKN akan menjadi kota pertama di Indonesia yang memiliki Regionally and Locally Determined Contribution (RLDC) sebagai panduan untuk menjadi model kota hijau dan berkelanjutan di masa depan.
IKN sebagai kota berkelanjutan dan pusat inovasi hijau yang berfokus terhadap pengurangan emisi karbon.
Badan Otorita IKN melalui Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam bersama mitra pendukung lainnya melakukan transformasi hutan tanaman Industri (HTI) menjadi hutan hujan tropis dalam mewujudkan kota hutan berkelanjutan IKN.
Agenda tersebut merupakan bagian dari prinsip pembangunan IKN yang didesain untuk memiliki kapasitas lebih dari 65% kawasan hutan tropis.
Program reforestasi IKN ditandai dengan pembangunan Miniatur Hutan Hujan Tropis pada lahan seluas 97 hektare yang terdiri dari areal hutan hujan tropis, Rumah Galeri, taman hutan dan area pendukung lainnya.
Baca juga: Pembangunan IKN Capai 16,1% dari APBN, Banggar DPR: Pendanaan Harus Berimbang
Sebagai bagian dari keterlibatan pemerintah dan swasta, pembangunan Miniatur Hutan Hujan Tropis ini dilakukan tiga perusahaan yang memberi perhatian khusus mengenai pelestarian alam dan keanekaragaman hayati serta pembangunan yang berkelanjutan.
Tiga perusahaan tersebut yaitu PT Multi Harapan Utama (MHU), PT Tirta Investama (Danone) dan PT Indo Tambangraya Megah (ITM) serta Universitas Mulawarman (Unmul)
Pembangunan proyek ini diawali dengan acara Groundbreaking Miniatur Hutan Hujan Tropis Nusantara yang dilaksanakan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Sub-WP 1A pada Rabu (20/12/2023).
Rangkaian acara dimulai dengan kunjungan ke Rumah Galeri, paparan program dan penanaman pohon simbolis.
Saat hadir pada acara tersebut, Presiden Joko Widodo memimpin simbolis penanaman pohon dalam Groundbreaking Miniatur Hutan Hujan Tropis Nusantara. Turut hadir pula perwakilan direksi dari MHU, Danone, ITM, Unmul serta sejummah pejabat pemerintah.
MHU, anak usaha MMS Group Indonesia (MMSGI), mengembangkan 30 hektare area Miniatur Hutan Hujan Tropis. Selain itu, MHU turut serta membangun kawasan Hutan Lindung seluas 1,000 hektare.
Baca juga: Kemenko Perekonomian Diskusikan Konsep Smart City di IKN
Perlu dicatat juga rumah kayu pintar dengan menggunakan solar cell pada area Rumah Galeri merupakan hasil karya dari Idea Borneo, Mitra Binaan UMKM MHU yang melibatkan warga desa Ring 1 MHU.
Partisipasi MHU merupakan salah satu wujud nyata implementasi nilai perusahaan yang diturunkan dari MMSGI sebagai perusahaan induk.
Kesempatan ini merupakan momen yang membanggakan dimana Perusahaan dapat berkontribusi dalam program landmark pemerintah untuk Indonesia yang lebih hijau.
Sendy Greti, CEO MMS Group Indonesia, mengatakan,“MMSGI dan seluruh ekosistemnya mempunyai visi untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di Indonesia."
"Dalam kesempatan ini kami merasa terhormat dapat berkontribusi langsung dalam program yang mendukung Pembangunan IKN sebagai Kota Hutan Berkelanjutan yang sejalan dengan agenda Indonesia Net Zero Emission 2060,” kata Sendy dalam keterangan pers, Jumat (29/12/2023).
Baca juga: Tirta Investama Jalin Kolaborasi Bangun Miniatur Hutan Hujan Tropis di IKN Nusantara
Senada dengan hal tersebut, COO MHU, Faiz Fauzan mengatakan,”IKN sebagai Kota Hutan Berkelanjutan merupakan program strategis pemerintah, kami selalu siap untuk mendukung pengembangannya."
"Terlebih hal ini sejalan dengan prinsip induk perusahaan kami MMSGI. Selain penanaman pada area hutan hujan tropis, rumah kayu pintar pada area Rumah Galeri juga dibangun oleh UMKM lokal binaan MHU," jelasnya.
"Saya selaku perwakilan Manajemen MHU merasa bangga dan berterima kasih kepada OIKN atas kesempatan yang diberikan kepada kami,” ucap Faiz. (RO/S-4)
Presiden Prabowo didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo.
Kepastian anggaran menyusul terbitnya Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari pemerintah pusat.
Satuan Tugas (Satgas) Penanggulangan Aktivitas Ilegal Otorita IKN memprioritaskan penanganan terhadap berbagai bentuk aktivitas ilegal seperti penambangan, pembukaan lahan
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Tamsil Linrung, menegaskan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) harus mencerminkan arah baru pembangunan Indonesia.
Anggota Komisi II DPR RI Indrajaya menilai, pemangkasan HGU di IKN perlu mempertimbangkan dampak terhadap investasi dan pembangunan di IKN.
Pembangunan kawasan strategis bagi lembaga Legislatif dan Yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN) resmi bergulir.
Kunjungan Banggar DPR RI ke IKN menegaskan komitmen politik dan pendanaan, dengan progres pembangunan legislatif–yudikatif serta investasi mencapai ratusan triliun.
Penetapan IKN sebagai ibu kota politik pada 2028 merupakan strategi komunikasi politik Prabowo semata, bukan kepastian teknis dalam mewujudkan komitmen membangunnya.
Dalam rangkaian El John Pageants Festival, para finalis mengikuti berbagai agenda karantina dan ditempatkan di Rusun ASN yang seluruh furniturnya dicat menggunakan Propan PU Hygiene.
IKN dapat menjalankan fungsinya sebagai ibu kota politik jika infrastruktur dan seluruh sarana pendukung untuk tiga lembaga negara, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif telah rampung.
Riant menilai, sejak awal keputusan pembangunan IKN di Kalimantan Timur memang dianggap sepihak oleh pemerintah.
Hal tersebut disampaikan Basuki menanggapi pertanyaan Anggota Komisi II DPR Muhammad Khozin terkait unggahan dan pemberitaan soal maraknya penyakit masyarakat di kawasan IKN.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved