Mensos Sebut Jaminan Sosial Harus Dimiliki oleh Seluruh Masyarakat

MENTERI Sosial Tri Rismaharini mengatakan bukan hanya warga miskin yang harus memiliki jaminan sosial. Warga menengah atau warga mampu pun dapat berisiko jatuh miskin karena tidak memiliki jaminan kesehatan saat dia sakit. Maka dari itu, menurutnya, jaminan sosial harus dimiliki seluruh masyarakat.

“Dulu di Surabaya, saya menyebutnya Sadikin (Sakit Menjadi Miskin). Jadi dia itu keluarga yang tidak miskin, bisa makan. Tapi begitu harus bayar operasi Rp100 juta, dia langsung jatuh miskin,” ungkap Risma, Kamis (30/11).

Lebih lanjut, Risma menyebutkan, untuk masyarakat miskin dan rentan, Kementerian Sosial telah menyediakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dipergunakan untuk data sumber BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI). Data ini pun selalu diperbarui karena tiap harinya selalu ada kelahiran, kematian, orang yang sudah lepas dari kemiskinan, atau justru baru saja jatuh miskin.

Baca juga: BPJS Ketenagakerjaan Klaten Sosialisasi Manfaat Program Jaminan Sosial di Desa Sidowayah

Saat ini, masih banyak kelompok pekerja rentan, yang umumnya bekerja di sektor informal, belum menjadi peserta dari program jaminan sosial ketenagakerjaan. Hal ini berarti banyak pekerja yang belum terjamin.

Untuk mengatasi permasalah tersebut, Tenaga Profesional Bidang Sosial Budaya Lemhannas RI Dadang Solihin menyebutkan ada beberapa hal yang bisa diupayakan untuk menguatkan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, yaitu penguatan payung hukum baik di pusat maupun di daerah, penyediaan dana sesuai regulasi.

“Ada beberapa hal yang diperlukan dalam penguatan jamsosnaker, yaitu penerbitan instruksi presiden atau mandat bagi pemerintah daerah. Kedua meminta pemerintah daerah untuk terus melindungi dan menyediakan dana perlindungan untuk pekerja wilayah sesuai regulasi yang ada,” papar Dadang.

Baca juga: DJSN: Capres dan Parpol Peserta Pemilu 2024 Minim Pemahaman Jaminan Sosial

Selain hal tersebut di atas, pemerintah juga harus memberikan dukungan dalam bentuk mewajibkan kepesertaan jamsosnaker, sosialisasi jamsosnaker, dan membangun ekosistem ketenagakerjaan yang kondusif.

“Pemerintah juga harus mendorong pekerja formal yang berstatus pekerja rentan untuk diwajibkan mendaftarkan program jamsosnaker, sosialisasi program jamsosnaker, dan BPJS ketenagakerjaan membangun ekosistem ketenagakerjaan yang kondusif,” imbuh Dadang. (Z-1)