Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
INDONESIA mulai implementasi cakupan kesehatan universal (UHC) pada tahun 2014. Pada 1 September 2023, tingkat cakupannya telah mencapai sekitar 94,64% dari total populasi Indonesia.
Ini adalah sebuah pencapaian yang patut diapresiasi secara luas. Oleh karena itu, dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional (HKN) 2023, Indonesian Pharmaceutical Manufacturers Group (IPMG) menyelenggarakan dialog "Sehat untuk Semua: Cakupan Kesehatan Nasional sebagai Fondasi Membangun Sistem Kesehatan yang Kuat dan Berketahanan,".
Salah satu topik bahasan dialog adalah mengenai bagaimana mencari mekanisme peningkatan akses obat inovatif yang tepat untuk masyarakat.
Baca juga: Produk Obat Inovatif dari Dua Perusahaan Farmasi Hadir di Tanah Air
Dengan menghadirkan para pemangku kepentingan terkemuka, termasuk Kemenkes, BPJS Kesehatan, dan IPMG sendiri selaku perkumpulan 26 perusahaan farmasi multinasional berbasis riset dan pengembangan, dialog untuk mendorong diskusi kolaboratif dalam upaya mengatasi tantangan dalam akses obat-obatan inovatif dan mendorong keberlanjutan layanan kesehatan.
Dalam sambutannya, Direktur Ketahanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kemenkas, Roy Himawan, S.Farm, Apt. MKM, menyatakan,“Kami menyambut baik inisiatif dari IPMG, yang memiliki tujuan sejalan, yaitu membangun sistem kesehatan yang berkelanjutan."
"Kami menghargai IPMG yang telah bersama-sama membangun sistem kesehatan yang berketahanan dan menciptakan berbagai solusi agar masyarakat Indonesia bisa mendapatkan akses obat inovatif seperti halnya di Singapura atau Malaysia. Harapan kami, masyarakat tidak perlu ke luar negeri untuk mendapatkan akses obat inovatif,” jelasnya
Pentingnya UHC sebagai Fondasi
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prof. Dr. Ali Ghufron Mukti, M.Sc, Ph.D, menekankan pentingnya Universal Health Coverage (UHC) sebagai fondasi dari sistem layanan kesehatan yang kuat dan berketahanan.
Baca juga: IPMG Dorong Percepatan Akses Obat-obatan, Vaksin Inovatif, dan Kemitraan
"Dibutuhkan mekanisme pembiayaan yang berkelanjutan, untuk memastikan aksesibilitas pelayanan kesehatan termasuk akses terhadap obat-obatan inovatif yang efektif bagi peserta BPJS Kesehatan,” ungkapnya.
Ketersediaan obat inovatif, obat baru yang berkualitas tinggi, berkhasiat, dan aman, merupakan aspek penting dalam menyediakan layanan kesehatan yang komprehensif dan berkualitas bagi masyarakat.
Komitmen ini tertuang dalam Undang-Undang Kesehatan No. 17 tahun 2023, yang menekankan perlunya meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan memastikan keterjangkauan bagi seluruh masyarakat Indonesia, termasuk peningkatan akses terhadap obat-obatan.
Indonesia Terendah dalam Ketersediaan Obat Inovatif
Namun, The Pharmaceutical Research and Manufacturers of America (PhRMA) melalui penelitiannya menemukan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara terendah dalam hal ketersediaan obat-obatan inovatif.
Studi tersebut menemukan hanya 9% obat-obatan baru yang tersedia di Indonesia, jauh di bawah rata-rata kawasan Asia Pasifik yang mencapai 20 persen.
Hal ini menempatkan Indonesia di posisi ketiga terendah bersama dengan Bangladesh yang juga hanya sembilan persen setelah Sri Lanka (1%) dan Pakistan (5%).
Studi ini juga menemukan bahwa hanya 1% obat-obatan baru yang tersedia di Indonesia dalam waktu satu tahun setelah peluncuran pertama kali secara global.
Baca juga: Inovasi yang Adaptif Wujudkan Capaian UHC di Indonesia
Hal ini menempatkan Indonesia pada posisi yang kurang menguntungkan dalam menangani penyakittermasuk penyakit katastropik dibandingkan dengan negara-negara tetangganya.
Staf Khusus Menteri bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat, Kemenkes, Prastuti Soewondo, S.E., M.PH., Ph.D, mengungkapkan, "Berdasarkan data BPJS Kesehatan dan klaim pasien di rumah sakit, kebanyakan kematian tertinggi berasal dari penyakit katastropik seperti kanker, jantung, stroke dan nefrologi, kemudian juga kesehatan ibu dan anak (KIA)."
"Penyakit-penyakit ini merupakan penyakit tidak menular yang dapat menimbulkan komplikasi yang mengancam jiwa dan membutuhkan biaya tinggi," jelasnya.
Obat Inovatif Dapat Kurangi Beban Pasien
"Untuk penyakit-penyakit ini, adopsi obat inovatif yang dapat membantu mengurangi beban pasien, dilakukan secara bertahap dan sesuai kemampuan," kaya Prastuti.
Semua obat inovatif yang akan masuk ke JKN harus masuk di Formularium Nasional (Fornas) dan ada rekomendasi dari health technology assesment (HTA).
HTA sendiri sudah mempunyai strategi perbaikan pelaksanaan kajian HTA untuk meningkatkan jumlah kajian HTA, sehingga lebih banyak rekomendasi yang bisa dihasilkan.
"Metode analisisnya menggunakan adaptive HTA dan dalam prosesnya akan memperbanyak kerja sama dengan universitas dan pusat studi sebagai agen HTA tentunya melalui MOU," jelas Prastuti.
Baca juga: GPFI Satukan Persepsi Majukan Bidang Kesehatan Dan Farmasi Indonesia
Lebih lanjut Prastuti juga menyampaikan akses pasien terhadap obat-obatan inovatif ini dapat ditingkatkan melalui mekanisme koordinasi manfaat yang saat ini konsepnya tengah digodok bersama oleh seluruh pemangku kepentingan lintas lembaga termasuk pihak swasta.
Ani Rahardjo, Direktur Eksekutif IPMG, menegaskan kembali peran IPMG dalam memperkuat lanskap kesehatan, menggarisbawahi komitmen organisasi untuk mempromosikan layanan kesehatan yang berkelanjutan dan nilai inovasi.
"IPMG berdiri sebagai mitra yang berkomitmen untuk pemerintah Indonesia, secara aktif bekerja untuk memajukan kebijakan pro-pertumbuhan dan pro-inovasi demi mencapai Universal Health Coverage dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi pasien Indonesia," jelas Ani.
”IPMG terus mendorong agar dalam rangkaian proses pendapatan izin edar obat innovatif hingga dapat mengikuti proses seleksi Fornas untuk dapat dilakukan percepatan dan dapat berjalan semakin efisien dengan mengedepankan kebutuhan pasien,” tutup Ani. (RO/S-4)
Menurut data Kementerian Kesehatan, 75% kematian di Indonesia disebabkan oleh penyakit tidak menular (PTM), serangan jantung dan strok.
PRESIDEN Prabowo Subianto mencanangkan pemberian obat gratis kepada masyarakat miskin. Menurut Banggar DPR, dana itu ada di Kementerian Kesehatan atau Kemenkes
Kementerian Kesehatan dalam implementasi PP 28 Tahun 2024 baru sebatas pemanasan atau stretching.
Di ASEAN, empat negara yang sudah mengadopsi plain packaging atau standardized packaging dengan ukuran peringatan kesehatan 75%.
Kemenkes menyebut rumah sakit (RS) asing dimungkinkan untuk membuka cabang di Indonesia. Hal itu selaras dengan pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto
MoU ini mencakup penyelenggaraan kegiatan penelitian, pemanfaatan data dan informasi kesehatan, hingga penggunaan material hayati dalam riset bioteknologi.
Sebagai langkah nyata mendukung tumbuhnya industri beauty and wellness nasional, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menginisiasi pameran wellness terbesar di Tanah Air.
Monk fruit adalah pemanis alami bebas kalori yang cocok untuk penderita diabetes dan diet rendah gula. Simak manfaatnya sebagai antioksidan, antiinflamasi, dan solusi manis sehat.
MENU kopi hitam dan singkong rebus seringkali menjadi kombinasi yang cocok untuk santap pagi hari atau sebagai cemilan mengobrol dengan kerabat.
Vaksin memiliki beragam manfaat, antara lain untuk melindungi anak dari berbagai macam penyakit berbahaya seperti polio serta mencegah komplikasi berat yang dapat menyebabkan kecacatan.
Untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, dibutuhkan generasi yang tidak hanya cerdas dan kreatif, tetapi juga sehat secara fisik dan mental, memiliki ketahanan terhadap tantangan global.
Pameran ini diadakan di Lapangan Banteng dengan slogan Life Well with How Well, yang bertujuan untuk mendorong setiap orang agar dapat meraih kualitas hidup yang lebih baik melalui kesehatan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved