Peran Krusial Humas Pemerintah di Era Keterbukaan Informasi

DI era digitalisasi ini humas pemerintah punya peran krusial demi terciptanya keterbukaan informasi publik.

Humas harus mampu menyajikan informasi publik secara cepat, tepat dan luas sehingga informasi tersebut bisa tersampaikan kepada masyarakat secara utuh.

Dalam konteks itulah Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) bersama Apahabar Academy menggelar bimbingan teknis (Bimtek) bertajuk Manajemen Media Sosial dan Kehumasan di Jakarta, 25-27 Oktober 2023.

"Kalau dulu kita mencari informasi. Mau baca koran harus jalan dulu ke lapak penjualnya. Mau lihat dan dengar berita di televisi, harus punya televisi. Sekarang, sambil rebahan saja kita sudah didatangi informasi melalui banyak platform," ujar Dirjen Informasi Komunikasi Publik Kemenkominfo Usman Kansong saat menjadi keynote speaker.

Bimtek yang diikuti 21 peserta dari 14 kabupaten ini dibuka oleh Direktur Eksekutif APKASI, Sarman Simanjorang. Sementara news anchor TVOne Andromeda Mercury menyampaikan materi bertajuk Efektif Mengelola Konten Media Sosial untuk Humas.

"Tantangan yang sering dihadapi humas pemerintah di dalam arus media sosial salah satunya ialah menanggapi berita-berita miring yang merugikan. Itu sebabnya sebagai humas pemerintah harus berpegang pada kaidah kredibel, integritas, profesional, responsif, dan keterwakilan," tutur Andromeda.

Sementara pada sesi selanjutnya disampaikan editor Harian Media Indonesia Eko Suprihatno yang membawakan materi Membangun Citra Kehumasan dengan Siaran Pers yang Menarik.

"Ada perbedaan antara informasi dan berita serta cara penyampaian siaran pers yang layak untuk diberitakan. Di sisi lain humas juga harus paham etika jurnalistik dengan membedakan antara fakta privat dan fakta publik," ujar Eko.

Sedangkan sesi ke-3 disampaikan Seera Safira, news anchor TVOne yang membawakan materi Menggelar Konfrensi Pers dan Menghadapi Audiens. Seera memaparkan esensi dari press conference. Poin utama yang harus diingat yaitu terbangunnya komunikasi dua arah antara pemerintah dengan wartawan. (RO/O-2)