Forum ASEAN Hasilkan Rekomendasi Makassar untuk Dukung Penyandang Disabilitas

Forum Tingkat Tinggi ASEAN menghasilkan Rekomendasi Makassar untuk memperkuat komitmen dalam pemberdayaan penyandang disabilitas, mewujudkan inklusivitas serta mengangkat harkat dan martabat penyandang disabilitas. Rekomendasi tersebut dihasilkan dalam Forum Tingkat Tinggi ASEAN tentang Pembangunan Inklusif Disabilitas dan Kemitraan Pasca-2025 yang berlangsung di Makassar, Sulawesi Selatan, pada 10-12 Oktober 2023.

Rekomendasi pertama adalah mempercepat implementasi ASEAN Enabling Masterplan 2025 dengan pengarusutamaan hak penyandang disabilitas dalam kerja sama ASEAN. 

Kedua, mendukung lebih lanjut tinjauan dan laporan implementasi ASEAN Enabling Masterpan 2025 dengan menyertakan partisipasi penyandang disabilitas.

Baca juga: Forum Tingkat Tinggi ASEAN Bahas Tiga Poin Penting Pemenuhan Hak Disabilitas

Ketiga, memastikan pembangunan inklusif disabilitas sebagai bagian mendasar dari Visi Komunitas ASEAN 2045. 

Keempat, mendorong Mitra Wicara ASEAN untuk mengarusutamakan pemberdayaan dan hak-hak penyandang disabilitas melalui kerja sama dengan ASEAN, termasuk dalam menyediakan infrastruktur inklusif disabilitas.

Baca juga: Penanganan Disabilitas Harus Dilakukan secara Komprehensif

Kelima, memberikan kebijakan kesejahteraan sosial dan pembangunan yang lebih inovatif untuk memberdayakan dan melindungi hak-hak penyandang disabilitas. 

Keenam, Meningkatkan upaya bersama untuk memastikan partisipasi dan akses yang setara bagi penyandang disabilitas dalam layanan publik serta menghilangkan hambatan stigma dan diskriminasi seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan.

Ketujuh, memperkuat upaya untuk menyediakan data disabilitas yang lebih baik dan inklusif. 
Kedelapan, memperkuat akses terhadap teknologi pendukung berdasarkan kebutuhan yang sesuai untuk meningkatkan akses terhadap pendidikan inklusif, intervensi kesehatan, lapangan kerja dan kewirausahaan.

Kesembilan, memperkuat pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai penyandang disabilitas dan hak-hak mereka, serta melawan persepsi negatif, dan mendorong rasa saling menghormati dan memahami.

Terakhir, mendorong sektor usaha untuk berkomitmen dalam mempromosikan dan menerapkan model bisnis dan rantai nilai yang inklusif disabilitas, serta mendukung akses yang lebih baik bagi penyandang disabilitas terhadap pekerjaan, termasuk sebagai wirausaha.

Selain menyampaikan sepuluh rekomendasi, para peserta dari negara ASEAN juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Sosial, atas penyelenggaraan Forum Tingkat Tinggi ASEAN yang dinilai sangat baik dan bermanfaat.

Pada pidato penutupan, Menteri Sosial Tri Rismaharini mengatakan, inklusif disabilitas merupakan suatu pendekatan, cara pandang yang perlu menjadi arus utama di semua sektor, antara lain pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, politik-keamanan, perdagangan dan investasi.

“Pembangunan inklusif disabilitas memerlukan kolaborasi dan tidak bekerja secara terpisah. Pemerintah, swasta dan organisasi penyandang disabilitas harus bersinergi dan bekerja sama,” tegas Risma.

Risma juga menekankan perlunya memperkuat ketersediaan data disabilitas, sehingga bisa membuat kebijakan dan intervensi yang tepat. Selain itu dia juga menekankan, berwirausaha serta memajukan teknologi dan inovasi merupakan salah satu upaya nyata dalam memberdayakan penyandang disabilitas dan meningkatkan kemandirian mereka. (Z-11)