Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
Forum Tingkat Tinggi ASEAN tentang Pembangunan Inklusif Disabilitas dan Kemitraan Pasca-2025 membahas tiga poin penting pemenuhan hak disabilitas. Tiga poin utama yang dirumuskan adalah, pertama, adanya kesamaan tujuan dan penegasan kuat dari negara-negara anggota ASEAN untuk memajukan hak-hak penyandang disabilitas, melalui langkah-langkah nasional dan regional, di tengah berbagai tantangan dan keterbatasan, seperti dampak pandemi covid-19.
Kedua, pentingnya kolaborasi dan kemitraan yang erat, tidak hanya di dalam negara anggota ASEAN, namun juga di luar ASEAN. Ketiga, komitmen untuk meningkatkan peran dan memastikan partisipasi penuh penyandang disabilitas.
Rumusan di atas diintisarikan dari berbagai implementasi pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas yang telah dilakukan oleh berbagai negara anggota ASEAN di antaranya Kamboja, Laos, Brunei Darussalam, Filipina, Singapura dan Timor Leste. Negara-negara tersebut menunjukkan bahwa disabilitas inklusif merupakan hal prioritas dalam penyelenggaraan negara.
Baca juga: Penanganan Disabilitas Harus Dilakukan secara Komprehensif
Menteri Sosial Tri Rismaharini sebagai penyelenggara Forum Tingkat Tinggi ASEAN mengenai Pembangunan Inklusif Disabilitas dan Kemitraan pasca 2025 mengapresiasi antusiasme negara-negara yang hadir untuk mewujudkan disabilitas inklusif.
"Saya bangga dengan semangat dan energi di ruangan ini yang membawa kita bersama-sama memastikan gerakan pembangunan inklusif disabilitas ASEAN, dari negara-negara anggota ASEAN, mitra ASEAN, serta organisasi dari dan untuk penyandang disabilitas," ujar Risma dilansir dari keterangan resmi, Kamis (12/10).
Baca juga: Makassar Sambut Peserta Forum Tingkat Tinggi ASEAN untuk Disabilitas
Dalam forum internasional tersebut, Ketua Umum Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia, Norman Yulian, mengatakan disabilitas tertinggal antara lain karena infrastruktur yang tidak memadai. Oleh karena itu, forum ini menandai komitmen bersama untuk membangun infrastruktur yang lebih inklusif bagi disabilitas.
“Pemerintah Indonesia kami rasakan sangat serius mewujudkan Indonesia yang inklusif. Dilibatkannya organisasi disabilitas dalam forum ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia mau mendengar aspirasi penyandang disabilitas dan kemudian bersama-sama berbicara tentang Indonesia yang ramah disabilitas," lanjut Norman.
Norman berharap, selain pemerintah yang telah berupaya mewujudkan Indonesia yang inklusif, sektor lain termasuk dunia kerja juga bersama-sama mewujudkan Indonesia yang inklusif. Bentuknya antara lain memberi kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk bekerja, berkarya dan mengakutualisasikan diri.
Selama ini untuk memenuhi hak-hak disabilitas, Kementerian Sosial telah membuat berberapa kebijakan di antaranya layanan rehabilitasi sosial berbasis komunitas, keluarga dan residensial; berbagai intervensi terintegrasi seperti bantuan kewirausahaan; serta penyediaan alat bantu untuk disabilitas.
Per September 2023, Kementerian Sosial telah menyalurkan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) bagi Penyandang Disabilitas senilai Rp147,7 miliar kepada 49.088 Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Selain itu juga literasi khusus bagi penyandang disabilitas senilai Rp2,2 miliar kepada 33.950 PPKS dan alat bantu aksesibilitas penyandang disabilitas senilai Rp54,7 miliar yang dilaksanakan di 31 satuan kerja di bawah Kementerian Sosial. (Z-11)
WAKIL Ketua Komisi 1 DPR RI Sukamta khawatir berharap eskalasi konflik Thailand dan Kamboja di wilayah sekitar kuil suci Preah Vihear mereda.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta khawatir meningkatnya eskalasi konflik antara Thailand dan Kamboja akan melemahkan stabilitas kawasan Asia Tenggara.
PENGAMAT ASEAN, Dinna Prapto Raharja, menilai konflik bersenjata antara Thailand dan Kamboja berpotensi menimbulkan dampak serius terhadap stabilitas kawasan Asia Tenggara.
SEJUMLAH negara dan organisasi internasional menyerukan deeskalasi terkait konflik di perbatasan Thailand-Kamboja. Kedua belah pihak diharapkan menahan diri.
Kegiatan lokakarya ini merupakan bagian dalam program eMpowering Youths Across ASEAN (eYAA): Angkatan ke-5, yang diselenggarakan di Universitas Chulalongkorn, Bangkok, Thailand.
Bentrok Thailand-Kamboja memanas sejak Kamis (24/7) pagi ketika militer Thailand meluncurkan serangan udara ke sasaran militer di Kamboja.
17,85% penyandang disabilitas berusia lebih dari 5 tahun di Indonesia tidak pernah mengenyam pendidikan formal.
MESKI semangat inklusi terus digaungkan, nyatanya hanya sebagian kecil penyandang disabilitas yang berhasil menembus dunia kerja.
PEMBERDAYAAN penyandang disabilitas perlu terus ditingkatkan untuk mendukung proses pembangunan nasional. Saat ini berbagai tantangan masih kerap dihadapi oleh penyandang disabilitas.
Isu kesehatan dan hak reproduksi bagi penyandang disabilitas, terutama perempuan, adalah isu yang fundamental namun kerap terabaikan oleh para pemangku kebijakan.
Penyandang disabilitas mendapat perhatian khusus dengan disediakannya ruang dan fasilitas pendukung, termasuk lowongan pekerjaan inklusif.
Talkshow tersebut menyoroti peran penting keuangan digital dalam meningkatkan kemandirian ekonomi penyandang disabilitas.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved