Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
ANGGOTA Komisi X DPR RI Illiza Sa'aduddin Djamal menyampaikan bahwa pentingnya membuka formasi pustakawan baik untuk PPPK maupun CPNS. Hal tersebut disampaikan sebagai tanggapan atas kekhawatiran akan kekurangan pustakawan dalam menghadapi situasi darurat literasi di Indonesia.
llliza, menyampaikan bahwa keluhan dan aspirasi dari beberapa daerah yang dikunjungi terkait kondisi keberadaan pustakawan saat ini. "Kita banyak menerima aspirasi tentang keberadaan pustakawan, kita darurat literasi tapi kemudian formasi terhadap pustakawan itu masih sangat sedikit," ujar llliza, Sabtu (7/10).
Politisi PPP ini juga menekankan pentingnya peran pustakawan dalam meningkatkan literasi di Indonesia. "Pustakawan itu menjadi kewajiban keharusan kalau kita benar-benar ingin meningkatkan literasi dan numerasi," ujarnya.
Lebih lanjut, llliza menyampaikan bahwa pustakawan memiliki peran kunci dalam mengelola perpustakaan, baik yang ada di sekolah maupun yang resmi oleh pemerintah.
Dalam konteks undang-undang ASN yang baru, lliza mendesak agar formasi pustakawan nantinya akan membuka formasi pustakawan lebih banyak. Menurutnya, pustakawan yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai akan mendorong percepatan peningkatan literasi di Indonesia. Mereka tidak hanya mengatur buku tetapi juga tahu bagaimana mengelola perpustakaan dan bagaimana mengajak orang untuk aktif membaca.
Illiza juga berharap bahwa dengan undang-undang ASN yang baru, Indonesia dapat memberikan perhatian yang lebih besar terhadap literasi dan memastikan bahwa formasi pustakawan tetap diperhatikan, sehingga dapat mengatasi tantangan literasi yang masih jauh dari harapan. (RO/S-3)
Menurut Robert, anjloknya prestasi sepak bola Indonesia saat ini karena diurus oleh orang-orang yang sama sekali tidak kompeten
Komisi X DPR-RI akan membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk membahas penguatan literasi, mulai 14 Maret 2023
Para guru menyampaikan beberapa tuntutan, yaitu mengangkat guru swasta sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tanpa diskriminasi, termasuk bagi guru TK dan guru PAUD.
Saat ini, ketersediaan pustakawan di Indonesia hanya bisa meng-cover kebutuhan sebanyak 7,51%, sementara sebesar 92,49% belum dapat terpenuhi kebutuhan pengadaannya.
Ratusan ribu guru lulusan rekrutmen PPPK masih menunggu kepastian nasib mereka yang masih tergantung tanpa kejelasan.
Politisi Fraksi Partai NasDem ini meminta proses penerimaan mahasiswa baru harus berlangsung secara transparan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang telah ditentukan.
Ia mengakui, saat ini belum banyak perpustakaan atau taman baca anak yang memiliki pustakawan yang sesuai dengan prinsip ramah anak atau hak-hak anak.
Sekarang, berkat keseriusan Wali Kota Bogor dalam membangun Perpustakaan Daerah Kota Bogor, pengunjung yang datang pada siang hari sudah bisa mencapai 300 pengunjung.
Syarif mengatakan kebutuhan ini harus dipenuhi untuk mengoptimalkan fungsi perpustakaan dalam meningkatkan literasi masyarakat.
Hingga Februari 2023, baru 5,6% dari 164.610 perpustakaan di Indonesia yang mengantongi akreditasi dari Perpusnas dan dianggap memenuhi standar nasional perpustakaan (SNP).
Indeks Pembangunan Literasi pada tahun 2022 sebesar 64,48 dari skala 100. Skor ini menunjukan tingkat literasi masyarakat Indonesia masih belum sesuai harapan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved