Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
Senyum manis menghiasi wajah Sri Hartanti. Ia menjadi salah satu penyandang disabilitas yang menerima bantuan usaha dari Kementerian Sosial.
Sudah sekian tahun sejak usaha menjahit ia tekuni. Akhirnya, tahun ini ia mendapat bantuan pemerintah. Ucapan syukur terlontar ketika Sentra Terpadu Prof. Dr. Soeharso di Surakarta memberinya bantuan mesin obras berikut mejanya. Selain itu ia juga mendapat sembako untuk kebutuhan sehari-hari.
“Alhamdulillah, saya diberi bantuan mesin obras. Saya sudah tidak usah repot-repot pergi obras di tempat lain. Saya senang sekali. Apalagi bantuannya tidak hanya mesin obras. Saya juga dapat sembako,” ucap perempuan 46 tahun itu dengan mata berkaca-kaca.
Baca juga: Langkah Menuju Kesetaraan Penyandang Disabilitas di Lingkungan BUMN
Mesin obras adalah alat yang didambakannya. Sebelumnya, ia mesti mengantarkan bahan pakaian yang akan diobras ke toko lain. Sebagai penderita lumpuh layu, ia memiliki mobilitas yang sangat terbatas. Untuk pergi ke toko obras, tentu Sri membutuhkan upaya ekstra.
“Saya tidak bisa jalan sejak usia satu tahun. Waktu itu kata ibu saya, saya sedang belajar jalan. kemudian saya sakit panas, terus disuntik sama mantri (tenaga Kesehatan). Disuntik terus kalau lagi panas, terus lemes, akhirnya saya tidak bisa jalan sampai sekarang,” ibu dua anak ini mengisahkan.
Baca juga: Tech to Empower 2023 Ingin Majukan UMKM Penyandang Disabilitas
Hidup sebagai penyandang disabilitas tidak mudah, namun ia menjalaninya dengan lapang dada. Sri kembali mengenang pada saat sekolah, SD dan SMP ia menimba ilmu di sekolah luar biasa. Ia pun sempat menerima diskriminasi dari teman-temannya.
“Waktu SMA, saya minder karena dianggap lemah oleh teman-teman. Yang mau bergaul dengan saya hanya satu atau dua orang. Karena itu saya berpikir waktu itu saya harus menunjukkan kalau saya mampu,” tutur warga Kelurahan Pajang, Laweyan, Surakarta, itu.
Kini Sri Hartanti sudah menikah. Meskipun sang suami juga penyandang disabilitas, mereka tetap berjuang mengupayakan kesejahteraan untuk keluarganya. Sri menjahit baju dan sang suami berjualan es.
“Untuk menjahit, pendapatan sebulan sekitar Rp1,5 juta. Suami juga berjualan es. Pendapatannya cukup untuk hidup seadanya. Alhamdulillah, mendapat bantuan meja jualan es dan peralatannya, semoga bisa lebih laris,” ucapnya.
Sri berharap dapat lebih cepat menyelesaikan permintaan jahitan dari para pelanggannya. Ia bertekad selalu mandiri, tidak mengandalkan lingkungan sekitarnya, bahkan sangat ingin meringankan beban suami dan keluarganya.
Bantuan kepada Sri Hartanti diberikan dalam rangka Kampanye Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas yang diselenggarakan Sentra Prof. Dr. Suharso Surakarta. Total ada 4 orang penyandang disabilitas penerima bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial (Atensi).
Bantuan Atensi untuk Klaster Disabilitas sebagai modal usaha, di antaranya berupa peralatan obras untuk menjahit baju, perlengkapan membuat kue, peralatan berjualan es dan motor roda tiga untuk keperluan mobilitas usaha penyandang disabilitas, dengan total mencapai Rp85.568.500.
“Bantuan menyasar para penyandang disabilitas. Mereka memiliki hak yang sama dengan warga negara lainnya. Negara melalui Kementerian Sosial memiliki tugas untuk melindungi dan memfasilitasi pemenuhan hak-hak mereka,” kata Plt Kepala Sentra Terpadu Dr. Soeharso, Supriyono, pada saat penyerahan bantuan. (Z-11)
Fokus utama KND bukan sekadar pada perolehan medali, melainkan memastikan negara hadir dalam memberikan hak yang setara bagi atlet disabilitas.
DALAM rangka memperingati Hari Edukasi Lingkungan Sedunia 2026, Ascott Jakarta berkolaborasi dengan Komunitas Penyandang Disabilitas
Data BPS dalam Survei Sosial Ekonomi pada Maret 2024, sekitar 22,5 juta orang atau 8,23% penduduk Indonesia menyandang disabilitas.
Berdasarkan data Dinas Sosial Kota Padang, tercatat sebanyak 33 penyandang disabilitas menjadi korban terdampak langsung musibah banjir tersebut.
Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyelenggarakan FGD investasi inklusif.
Upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas membutuhkan kolaborasi nyata antara negara dan masyarakat sipil.
Kemensos mengirimkan Tim Asesmen khusus ke Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), untuk memverifikasi status sosial ekonomi keluarga YBS.
Kementerian Sosial (Kemensos) mengirim Tim Asesmen ke Ngada, NTT, untuk mendalami kondisi keluarga YBS, anak SD yang bunuh diri beberapa waktu lalu.
Kemensos menonaktifkan 13,5 juta peserta BPJS Kesehatan dari segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) sepanjang 2025.
Peserta JKN yang dinonaktifkan tersebut bisa mengaktifkan kembali status kepesertaan JKN-nya jika yang bersangkutan memenuhi beberapa kriteria.
Persoalan keterbatasan kapasitas, terutama pada Sekolah Rakyat yang belum memiliki gedung sendiri dan masih memanfaatkan sentra atau balai milik Kementerian Sosial.
Abidin mendorong adanya koordinasi cepat antara Kementerian Sosial dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk mempercepat pembangunan fisik sekolah di tingkat kabupaten.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved