Kurikulum Merdeka Terus Diimplementasikan

IMPLEMENTASI Kurikulum Merdeka secara terbatas dimulai pada 2021 di Sekolah Penggerak yang berada di 111 kabupaten/kota. Pada 2022 dimulai implementasi Kurikulum Merdeka untuk Jalur Mandiri. Berdasarkan data Pusat Kurikulum dan Pembelajaran (Puskurjar) Kemendikbudristek, saat ini sudah hampir 70 persen satuan pendidikan di seluruh Indonesia telah menerapkan Kurikulum Merdeka melalui Program Sekolah Penggerak, SMK Pusat Keunggulan, dan Implementasi Kurikulum Merdeka Jalur Mandiri.

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Puskurjar Kemendikbudristek, Zulfikri Anas, mengutarakan sekitar 30 persen sekolah yang belum mengimplementasikan Kurikulum Merdeka sebenarnya sudah mendapatkan informasi Kurikulum Merdeka melalui program Guru Berbagi atau komunitas-komunitas belajar. Informasinya sudah sampai lewat Platform Merdeka Mengajar (PMM), webinar, komunitas belajar, dan sebagainya.

"Saya berkunjung melihat komunitas belajar di berbagai daerah sudah aktif dimotori oleh guru penggerak. Jadi sekolah-sekolah yang belum menerapkan Kurikulum Merdeka mungkin karena belum yakin," katanya saat Workshop Pendidikan: Sosialisasi Kurikulum Merdeka di Kota Tangerang Selatan, Banten, Rabu (30/8).

Dikatakan, Kemendikbudristek telah merancang kurikulum sesederhana mungkin sehingga dapat diterapkan secara fleksibel dalam situasi apapun. Menurutnya, prinsip utama dalam Kurikulum Merdeka adalah materinya sederhana, esensial, fleksibel, dan kontekstual serta relevan dengan kebutuhan peserta didik dan kebutuhan di daerah masing-masing.

Kurikulum Merdeka juga fokus pada penguatan karakter sehingga memberikan keleluasaan kepada guru untuk berkreasi dalam kondisi apapun. “Yang penting meningkatkan kualitas hubungan antara guru dengan murid. Supaya murid punya keinginan belajar, cinta belajar, dan semangat belajar sepanjang hayat,” ujarnya.

Ia menuturkan, setiap anak memiliki potensi yang berbeda satu sama lain, karena itu kita harus bisa memfasilitasi potensi yang berbeda-beda itu agar mereka bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa kemerdekaan berpikir hendaknya diberikan kepada anak agar memiliki rasa percaya diri. Hal itu sejalan dengan Kurikulum Merdeka yang merangsang anak agar bisa menerapkan olah hati, olah pikir, olah rasa, olah karsa, dan olah raga.

"Dalam situasi apapun, yang penting adalah mindset gurunya yang tidak lagi mengejar ketuntasan materi kurikulum, tapi membantu anak untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi fitrahnya," tandasnya.

Di acara yang sama, anggota Komisi X DPR RI, Rano Karno memberikan apresiasinya terhadap implementasi Kurikulum Merdeka. Menurutnya, penyederhanaan kurikulum dalam kondisi khusus di masa pandemi telah memitigasi ketertinggalan pembelajaran atau learning loss. Karena itu perubahan kurikulum penting untuk dilakukan secara lebih komprehensif sehingga terwujudlah Kurikulum Merdeka.

"Saya mengundang semua pihak untuk bersama-sama menjalankan perjalanan pendidikan yang menarik ini. Jadilah penggerak perubahan positif dan menjadi inspirasi bagi siswa, serta memberikan sumbangsih bagi kemajuan pendidikan kita," ujarnya.

Ia menjelaskan, ada tiga prinsip pembelajaran dalam Kurikulum Merdeka. Pertama, pembelajaran intrakurikuler, yaitu pembelajaran yang dilakukan secara terdiferensiasi sehingga siswa dapat memahami konsep sesuai dengan waktu yang dibutuhkan dan guru bebas memilh perangkat ajar sesuai dengan karakter siswanya. Kedua, pembelajaran kokurikuler, yaitu menerapkan projek penguatan profil pelajar Pancasila yang berfokus pada pengembangan karakter dan kompetensi umum siswa.

Ketiga, pembelajaran esktrakurikuler, yaitu pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan bidang yang diminati siswa dan sumber daya yang dimiliki satuan pendidikan. “Jalan untuk memajukan pendidikan tidak selalu mudah. Mari kita bekerja sama untuk masa depan yang lebih gemilang melalui kebijakan Kurikulum Merdeka," imbuh Rano.

Workshop Pendidikan: Sosialisasi Kurikulum Merdeka di Tangerang Selatan, Banten, dihadiri perwakilan Dinas Pendidikan Pemkot Tangsel, Dinas Pendidikan Provonsi Banten, puluhan pemangku kepentingan di bidang pendidikan. Peserta workshop antara lain guru dari berbagai jenjang pendidikan sekolah negeri maupun swasta; perwakilan dosen; perwakilan orang tua dari perkumpulan komite sekolah; dan organisasi terkait.

Workshop Pendidikan: Sosialisasi Kurikulum Merdeka di Tangerang Selatan, Banten, dihadiri perwakilan Dinas Pendidikan Pemkot Tangsel, Dinas Pendidikan Provinsi Banten, puluhan pemangku kepentingan di bidang pendidikan. Peserta workshop antara lain guru dari berbagai jenjang pendidikan sekolah negeri maupun swasta; perwakilan dosen; perwakilan orang tua dari perkumpulan komite sekolah; dan organisasi terkait. (R-2)