Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (UTA'45) Jakarta menjalin kerja sama dengan Komisi Nasional Disabilitas untuk menyediakan pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas. Kerja sama itu merupakan bentuk dukungan dunia pendidikan tinggi dalam mencerdaskan seluruh anak bangsa, tidak terkecuali kaum difabel.
Adapun, salah satu program yang dijalankan adalah Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) untuk penyandang disabilitas yang memenuhi syarat.
"Fasilitas untuk disabilitas di perguruan tinggi harus memadai. Harus ada sistem pembelajaran yang ramah disabilitas karena mereka juga mampu berkarya, berprestasi dan sama dengan yang lain," ujar Wakil Rektor II UTA’45 Jakarta Brian Matthew melalui keterangan tertulis, Senin (21/8).
Baca juga: Kementerian Agama Rilis Situs Web Ramah Disabilitas
Selain itu, tahun ini, dalam rangka Dies Natalis ke-63, FH UTA’45 Jakarta, juga menyelenggarakan Seminar Nasional bertema Revitalisasi Pancasila sebagai Sumber Hukum di Indonesia.
"Seminar bertujuan memberikan pengetahuan tentang menjalankan nilai Pancasila secara penug. Perlunya literasi atau praktik dan contoh-contoh baik tentang perilaku inklusif pada disabilitas, dan adanya kerjasama antar berbagai pihak dalam menjangkau kesetaraan antarsesama sebagai warga negara dalam perwujudan nilai Pancasila," jelas Dekan FH UTA’45 Jakarta Wagiman.
Baca juga: Yayasan Pendidikan Pelita Harapan Luncurkan Dua Klinik Layanan Kesehatan Mental
Sementara itu, Ketua Umum Komite Nasional Disabilitas Dante Rigmala mengatakan negara harus hadir untuk menyamaratakan kesetaraan antara warga negara penyandang disabilitas, termasuk kesetaraan hak-hak mereka.
Oleh karena itu, sambungnya, negara hadir melalui Komisi Nasional Disabilitas yang punya tugas pemantauan, evaluasi dan akreditasi atas perlindungan hak disabilitas, baik yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat umum.
“Para penyandang disabilitas juga memiliki masa depan yang panjang dan sangat memungkinkan untuk kita mendukung pemenuhan penyandang disabilitas. Sehingga kami berharap kerja sama antara kampus ini adalah pengarusutamaan isu disabilitas di kalangan mahasiswa dan ekosistem di perguruan tinggi,” tutur Dante.
Kerja sama tersebut juga menjadi bukti, bahwa perguruan tinggi dapat menjadi cerminan dan secara tidak langsung dapat membantu menyosialisasikan bahwa penyandang disabilitas dapat didukung oleh banyak pihak termasuk di lingkup pendidikan tinggi.
“Sehingga kita mengharapkan dapat memberikan kedudukan dan jaminan bagi warga negara sebagai landasan bagi pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam kehidupan, termasuk dalam pendidikan,” terangnya. (RO/Z-11)
Magister Data Sains Universitas Mercu Buana merupakan program unggulan yang adaptif terhadap disrupsi digital dan relevan terhadap kebutuhan industri.
WAKIL Rektor Bidang Mutu dan Kerja Sama Universitas Paramadina, Iin Mayasari, mengatakan bahwa perguruan tinggi sedang mengalami tekanan yang cukup tinggi karena tuntutan untuk publikasi.
Pendidikan kedokteran bukan hanya tentang meraih gelar akademik, tetapi juga membentuk jati diri sebagai pelayan kesehatan yang berintegritas.
Program ini mengedepankan pembelajaran berbasis pada pengalaman lewat proyek nyata mitra industri serta lembaga.
SEKITAR 100 akademisi berkumpul dalam satu inisiatif untuk menembus dominasi publikasi ilmiah internasional di Tangerang pada 21-22 Juni 2025.
Program Kosabangsa menjembatani hasil riset kampus dengan kebutuhan nyata masyarakat, sehingga kampus tidak lagi menjadi menara gading yang terputus dari realitas sosial.
17,85% penyandang disabilitas berusia lebih dari 5 tahun di Indonesia tidak pernah mengenyam pendidikan formal.
MESKI semangat inklusi terus digaungkan, nyatanya hanya sebagian kecil penyandang disabilitas yang berhasil menembus dunia kerja.
PEMBERDAYAAN penyandang disabilitas perlu terus ditingkatkan untuk mendukung proses pembangunan nasional. Saat ini berbagai tantangan masih kerap dihadapi oleh penyandang disabilitas.
Isu kesehatan dan hak reproduksi bagi penyandang disabilitas, terutama perempuan, adalah isu yang fundamental namun kerap terabaikan oleh para pemangku kebijakan.
Penyandang disabilitas mendapat perhatian khusus dengan disediakannya ruang dan fasilitas pendukung, termasuk lowongan pekerjaan inklusif.
Talkshow tersebut menyoroti peran penting keuangan digital dalam meningkatkan kemandirian ekonomi penyandang disabilitas.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved