Perlu Upaya untuk Menekan Prevalensi Diabetes di Daerah

MENINGKATNYA prevalensi diabetes, terutama di daerah terpencil, memerlukan upaya bersama baik dari pemerintah, masyarakat, hingga pihak swasta.

"Prevalensi diabetes yang terus meningkat di Indonesia memerlukan tindakan yang segera dan komprehensif. Upaya pencegahan sangatlah penting untuk mengurangi dampaknya yang merugikan," kata Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tidak Menular Kementerian Kesehatan Eva Susanti dalam keterangan resmi, Sabtu (19/8).

Prevalensi diabetes di Indonesia terus meningkat dari 10,7 juta jiwa pada 2019 menjadi 19,5 juta pada 2021, membawa Indonesia ke peringkat kelima di dunia.

Baca juga: Layanan Diabetes Sasar Daerah Terpencil di Jawa Barat

Laporan BPJS 2020 menunjukkan hanya 2 juta jiwa yang telah terdiagnosa dan mendapatkan penanganan melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dan hanya 1,2% kasus yang dapat mengontrol kadar gula darah mereka dengan baik untuk menghindari komplikasi.

Oleh karena itu, pencegahan dan penanganan penyakit tidak menular (noncommunicable disease, NCD) merupakan satu dari lima fokus utama yang tercantum dalam government-to government memorandum of understanding (G2G MoU) yang ditandatangani Indonesia dan Denmark pada 2021.

"Upaya pencegahan sangatlah penting untuk mengurangi dampaknya yang merugikan," ucapnya.

Baca juga: Waspadai Leher Hitam pada Anak

Selain itu, perlunya kerja sama dengan swasta dalam upaya meningkatkan akses penanganan diabetes di daerah terpencil dan sangat terpencil dinilai sangat efektif.

Seperti Affordability Project melibatkan Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Perkumpulan Endokrinologi Indonesia (Perkeni), dan Novo Nordisk Indonesia. Inisiatif bersama ini berhasil memfasilitasi kegiatan skrining, edukasi, dan perawatan diabetes di 46 fasilitas kesehatan primer di Jawa Barat.

Sejak diluncurkan, Affordability Project telah melakukan intervensi terhadap penduduk sehat, penduduk berisiko serta pasien diabetes dengan memperkuat program posbindu untuk meningkatkan pemahaman mengenai diabetes dan skrining faktor risiko penyakit tidak menular dan memperkuat kapasitas dan kapabilitas layanan kesehatan primer dalam mengelola diabetes secara optimal.

Untuk menjangkau pasien di daerah terpencil dan sangat terpencil, program ini juga telah melakukan peningkatan kapasitas dan kapabilitas tenaga Kesehatan dan menyediakan perlengkapan untuk memonitor dan mengelola gula darah, termasuk menyediakan insulin.

"Proyek Affordability Project telah memberikan contoh nyata bagaimana kerja sama antara sektor publik dan swasta dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mengatasi masalah kesehatan masyarakat," ujarnya.

"Model kemitraan semacam ini memiliki potensi untuk diadopsi dalam berbagai inisiatif pencegahan dan pengendalian penyakit, sejalan dengan upaya pemerintah dalam tranformasi layanan kesehatan, sehingga bersama-sama kita dapat meraih hasil yang lebih baik dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia," tambahnya.

Sementara itu, Ketua Umum PP Perkeni, Suastik, menyampaikan kerja sama dengan pihak swasta dalam program asil dari Affordability Project dengan tegas menggarisbawahi fakta bahwa masih banyak pasien yang belum mencapai target gula darah yang diinginkan.

"Hal ini mendorong perlunya penanganan yang lebih komprehensif, yang melibatkan langkah-langkah mulai dari pencegahan, skrining, hingga pengobatan yang optimal," ujar Suastik.

Plt Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Vini Adiani Dewi menambahkan proyek percontohan Affordability Project telah berhasil melakukan skrining diabetes untuk 118.521 individu.

"Kami mencatat 5% dari mereka menderita diabetes, mencerminkan prevalensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan Data Riskesdas tahun 2018. Selain itu, kami juga berhasil melakukan pemeriksaan HbA1c dan menjangkau sebanyak 2.744 pasien dengan rerata HbA1c 9.3% di mana semakin menguatkan kebutuhan akan pelayanan diabetes yang komprehensif dan berkesinambungan," ungkapnya. (Z-1)