Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISIONER Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Aris Adi Leksono mengimbau pemerintah agar mempertimbangkan penerapan pembelajaran jarak jauh (PJJ) untuk anak sekolah di sekitar Jabodetabek. Aris menekankan PJJ yang harus dipersiapkan harus lebih berkualitas, tidak seperti masa pandemi covid-19 lalu.
Learning loss pascapandemi covid-19, kata Aris, belum selesai teratasi dengan baik. Karenanya PJJ pada masa darurat polusi udara Jakarta harus dipersiapkan, baik dari segi materi pelajaran, kesiapan guru, dan motivasi belajar peserta didik.
“Satuan Pendidikan harus dapat mempersiapkan PJJ atau hybrid Learning dengan maksimal, baik dari aspek infrastruktur, SDM, kurikulum, koordinasi orangtua, dan lainnya,” kata Aris kepada Media Indonesia, Jumat (18/8).
Baca juga: ASN WFH, Penumpang MRT Diprediksi tidak akan Menurun
Aris menjelaskan menjaga keselamatan, kesehatan, serta memberikan pelayanan pembelajaran yang bermutu adalah hak anak sebagaimana telah diatur dalam UU 35/2014, UU 23/2002 tentang Perlindungan Anak serta UU 20/2003 tentang UU Sistem Pendidikan Nasional.
“Atas dasar itu, semua pihak harus berkolaborasi secara sinergis untuk melindungi anak pada masa darurat polusi udara di Jakarta dan sekitarnya,” imbuhnya.
Selain itu, Aris juga menyampaikan demi keselamatan dan kesehatan peserta didik dan satuan pendidikan, diimbau juga agar peserta, guru, tenaga kependidikan, serta orangtua/wali memakai masker, atau alat pelindung pernapasan lainnya jika ingin menerapkan sekolah tatap muka.
Baca juga: Menteri LHK Bentuk Satgas Pengendalian Pencemaran Udara Jabodetabek
“Satuan pendidikan juga harus menjaga kebersihan lingkungan, serta menerapkan dengan ketat program pembiasaan hidup bersih dan sehat (PHBS). Satuan pendidikan harap segera berkoordinasi dengan Puskesmas terdekat untuk membantu melakukan screning kondisi kesehatan peserta didik, serta ikut mengawal, mengontrol, dan mengawasi pelaksanaan PHBS pada satuan pendidikan,” tandasnya.
Berdasarkan data situs pemantau kualitas udara IQAir pada pukul 06.00 WIB, indeks kualitas udara (AQI) di Jakarta berada di angka 170 atau masuk dalam kategori tidak sehat dengan polusi udara PM2.5.
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) juga telah mengeluarkan beberapa arahan sebagai upaya mengurangi polusi udara di Jakarta dalam Rapat Terbatas (Ratas) yang digelar di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (14/8). Salah satu arahan Presiden RI adalah mempertimbangkan opsi untuk bekerja dari rumah (work from home/WFH).
Atas dasar kondisi darurat dan arahan Presiden Tersebut, KPAI berharap semua pihak, terutama pemerintah daerah agar melindungi keselamatan dan kesehatan anak.
Rencana WFH juka akan berimbas pada penerapan kebijakan pembelajaran pada satuan pendidikan di wilayah Jabodetabek. Opsi pembelajaran bisa berupa Pembelajaran Jarak Jauh (PPJJ), atau Hybrid Learning. (Z-1)
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak memangkas anggaran pendidikan sebagaimana narasi yang beredar di publik.
Teddy menjelaskan bahwa program MBG justru dirancang untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM) sejak dini, mulai dari jenjang PAUD hingga SMA.
Kepala BPIP Yudian Wahyudi menegaskan bahwa pendidikan Pancasila harus menjadi arus utama dalam pembentukan karakter generasi muda
Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Azis Subekti, meminta publik untuk bersikap jernih dan jujur dalam membaca struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
EMPAT alumni telah mengembalikan dana sebesar Rp1 hingga Rp2 miliar karena terbukti dijatuhi sanksi akibat tak menjalankan kewajiban mereka. Hal itu disampaikan Direktur Utama LPDP
BELAKANGAN ini, ruang media sosial diramaikan perbincangan mengenai istilah 'bahasa ibu' yang memantik refleksi publik.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengakui bahwa tantangan polusi di Ibu Kota semakin kompleks, sehingga regulasi lama seperti Perda Nomor 2 Tahun 2005 sudah tidak lagi memadai.
Penelitian terbaru mengungkap polusi udara telah ada sejak Kekaisaran Romawi Kuno.
Konsentrasi partikel halus () di Tangerang Selatan kerap melampaui ambang batas aman yang direkomendasikan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
Riset Northwestern University ungkap asap kayu di rumah menyumbang 20% polusi mematikan di AS.
Penelitian terbaru mengungkap bagaimana retakan es Arktik dan polusi ladang minyak memicu reaksi kimia berbahaya yang mempercepat pencairan es kutub.
Studi itu menemukan hubungan antara paparan partikel super kecil polutan udara (PM2,5) dan nitrogen dioksida dengan peningkatan risiko tumor otak.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved