KPAI Dorong Revisi Regulasi PPDB Karena Selalu Timbulkan Polemik

KOMISIONER Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Aris Adi Leksono menyesalkan kegaduhan yang terjadi di masyarakat dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ini. 

Meski sistem PPDB telah berlangsung selama tujuh tahun, Aris mengatakan karut-marut di tiap pelaksanaannya selalu saja terjadi.

“Tujuannya memang bagus ya, untuk pemerataan kualitas pendidikan, tidak ada kastanisasi pendidikan. Tetapi realitasnya setiap tahun selalu ada polemik. Apalagi tahun ini, terkait kecurangan itu, pemalsuan KK, ada juga pungutan liar uang PPDB dan seterusnya, menjadi catatan dari KPAI bahwa sistem ini harus segera dievaluasi dan diperbaiki,” tegas Aris kepada Media Indonesia, Jumat (14/7).

Baca juga : PPDB DKI Jakarta Selesai, Disdik: Prosesnya Berjalan Lancar

Aris sepakat regulasi Permendikbud No 1 Tahun 2021 memang harus segera direvisi untuk dapat menyesuaikan dengan dinamika di masyarakat. Ia mengaku cukup jengah setiap tahun KPAI selalu mendapat laporan dan keluhan dari masyarakat terkait PPDB.

Selain itu, Aris mengingatkan kecurangan, pemalsuan data, pungutan liar, dan praktik kotor semacam itu secara tidak langsung akan berdampak pada kualitas pendidikan dan pembentukan karakter anak Indonesia.

Baca juga : Disdik Jabar Pastikan Pecat Kepala Sekolah yang Terima Siswa Titipan PPDB

“Coba bayangkan, anak mau sekolah sudah diawali dengan hal-hal yang tidak baik. Melakukan kecurangan, manipulasi data, pemalsuan Kartu Keluarga dan seterusnya. Jika kita menyadari, hal itu juga bisa berdampak pada anak yang bersangkutan. Jika si anak tahu bahwa proses masuk sekolahnya didapat dari kecurangan, maka di dalam perjalanan berikutnya akan ada efek pada sikap si anak,” jelas Aris.

“Mereka akan merasa saya nggak perlu berjuang, saya pasti masuk. Saya tidak perlu berjuang, sudah pasti maju. Karena orang tua saya mampu dan seterusnya. Itu pasti akan ada dampak negatif terhadap perjalanan anak yang ketika masuk sekolah diawali dengan kecurangan,” tambahnya.

Aris berpesan setelah ada evaluasi secara menyeluruh, PPDB di tahun-tahun berikutnya juga perlu melibatkan pihak RT dan RW setempat yang terdekat dengan sekolah. Masyarakat, kata Aris, perlu terlibat aktif untuk mengawasi dan memberikan data calon peserta didik secara berkala.

“Penting juga dalam masa PPDB itu terus disosialisasikan ke masyarakat, utamanya di sekitar satuan pendidikan. Biar mereka memahami bagaimana teknis zonasi, cover area zonasi dan seterusnya. Bila perlu melakukan pendataan, deteksi dini potensi anak yang akan masuk ke sekolah itu berapa orang, umurnya berapa dan seterusnya. Sehingga masyarakat di sekitar situ sudah teredukasi dari awal. Umurnya cukup, dikasih tahu, umur tidak cukup diberi tahu. Bukan karena ada tahunan, begitu hari H, ada masalah, lalu ramai seperti sekarang,” tandasnya. (Z-5)