Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
JEMAAH haji Indonesia yang berangkat pada gelombang kedua mulai diberangkatkan dari Mekah ke Madinah pada 10 Juli 2023. Mereka akan berada di Kota Nabawi selama lebih kurang delapan hari sebelum pulang ke Tanah Air.
Proses kepulangan jemaah haji dari Madinah ke Tanah Air akan dimulai pada 19 Juli 2023. Meski masih sepekan ke depan, Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi Daerah Kerja (Daker) Madinah sudah sibuk menyiapkan dokumen jemaah haji Indonesia untuk proses kepulangan mereka.
Saat ini, petugas Layanan Kepulangan (yanpul) Daker Madinah mulai menata dokumen-dokumen jemaah.
Baca juga : Hari ke-52, Jumlah Jemaah Haji Wafat Mencapai 616 Orang
Salah satu Petugas Yanpul Ribut Nur Huda mengatakan, proses pengumpulan dan penyiapan dokumen jemaah haji gelombang kedua sudah dilakukan sejak 10 Juli 2023, pada awal kedatangan mereka di Madinah.
“Jemaah yang akan pulang dari Madinah, dokumennya kami siapkan. Prosesnya, diawali paspor jemaah dikumpulkan di Terminal Hijrah, untuk diamankan oleh Muassasah Adilah,” katanya, Rabu (12/7).
Muassasah Adilah adalah lembaga yang dipercaya dan ditunjuk resmi pemerintah Arab Saudi melalui Kementrian Haji dan Umrah Arab Saudi, yang bekerja secara integral melayani jemaah haji Indonesia, termasuk dokumen penting jemaah.
Baca juga : 64.149 Jemaah Haji Tiba di Tanah Air, Sepertiga dari yang Diberangkatkan
“Setelah itu, dokumen diserahkan ke penampungan paspor sesuai dengan negaranya, dan disitu akan dicek kelengkapannya, termasuk pemberian boarding pass untuk jemaah,” sambungnya.
Dia menyebut, selain memberikan boarding pass di masing - masing paspor jemaah, pihaknya juga memeriksa paspor jemaah.
Jika ada paspor jemaah yang tidak ada, pihaknya akan segera melakukan koordinasi, untuk memastikan apakah paspor tersebut terselip atau memang tidak ada (hilang).
Baca juga : Simak Tiga Tanda Kemabruran Haji
Proses ini yang membutuhkan waktu sehingga pemeriksaan kelengkapan paspor jemaah dilakukan lebih awal.
“Jika memang paspor jemaah tidak ada, kami segera berkoordinasi dengan KJRI untuk pembuatan SPLP (Surat Perjalanan Laksana Paspor) agar jemaah bisa terbang ke Indonesia. Pembuatan SPLP tidak membutuhkan waktu lama,” jelasnya.
“Kami di sini intinya menyiapkan paspor, dan boarding pass kepulangan jemaah. Jika ada kendala dengan dokumen jemaah bisa diselesaikan sejak dini. Kami siap menyiapkan itu. Jadi, saat pulang nanti, jemaah tidak disibukkan dengan proses administrasi terkait dengan dokumen,” tandasnya. (Z-4)
KETUA Komnas Haji dan Umrah Mustolih Siradj menjelaskan bahwa ada beberapa hal yang harus dipersiapkan pada haji 2024 mendatang, dengan mengacu pada penyelenggaraan ibadah haji tahun ini.
DITJEN Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama tengah mengkaji ulang skema pemberangkatan petugas haji 1445 H/2024 M. Kemenag juga mengkaji sistem remunerasi petugas haji.
Ssebetulnya pelarangan beribadah haji sudah diberlakukan melalu Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2015 di mana terdapat jeda 10 tahun untuk haji reguler jika ingin berangkat haji.
Saat ini, ada 43 jemaah haji Indonesia yang masih menjalani perawatan di RS Arab Saudi. Tim KUH KJRI Jeddah akan terus melakukan pendampingan.
MENTERI Agama Yaqut Cholil Qoumas mengatakan masih terdapat beberapa jemaah haji tertinggal di Arab Saudi karena sakit dan hilang. Ini penjelasan Menag Yaqut.
HINGGA 23 Juli 2023 pukul 24.00 WIB jemaah haji yang telah tiba di Tanah Air sebanyak 135.475 orang, tergabung dalam 353 kelompok terbang (kloter).
MENTERI Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membenarkan adanya rencana agar penyelenggaraan haji dan umrah ke depan berada di bawah Badan Penyelenggara (BP) Haji.
FASE pemulangan jemaah haji Indonesia yang berangkat pada gelombang II dari daerah kerja (Daker) Madinah berakhir. Hal ini ditandai keberangkatan jemaah kelompok 28 Debarkasi Kertajati.
KETUA Komnas Haji dan Umrah Mustolih Siradj menyampaikan apresiasi atas komitmen dan keseriusan Presiden Prabowo untuk mewujudkan Kampung Haji Indonesia di Arab Saudi.
Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sultan B Najamudin mengungkapkan sejumlah catatan dan persoalan dari Tim Pengawas (Timwas) DPD terkait penyelenggaraan ibadah haji 2025.
WAKIL Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Abdul Fattah Mashat menyampaikan apresiasi atas sukses penyelenggaraan haji 2025 saat mengunjungi PPIH Daker Mekah.
PT Pos Indonesia (PosIND) dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menjalin kerja sama strategis guna memperkuat layanan logistik haji dan umrah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved