Headline
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
Kumpulan Berita DPR RI
KISRUH mahasiswa yang dikabarkan mundur disebabkan tidak sanggup membayar Uang Kuliah Tunggal ( UKT) turut menjadi sorotan Staf Khusus Wakil Presiden Mohamad Nasir.
Baca juga: Ketua BEM UI Sebut Lebih dari 800 Mahasiswa Baru Keberatan Dengan Biaya UKT
Mantan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) menegaskan pentingnya peran rektor memberi jalan keluar atau solusi masalah tersebut. Ia mengutarakan itu beberapa waktu lalu di pertemuan rektor di Semarang.yang diantaranya membahas soal UKT.
Baca juga: Ada 448 Calon Mahasiswa Universitas Brawijaya Mengundurkan Diri
"Dengan bahasa agak kasar saya mengingatkan mahasiswa jangan dianggap sepert sapi perah " ungkap M Nasir seusai menjadi pembicara utama di seminar wisuda Universitas Terbuka (UT,) di Pondok Cabe, Tangerang Selatan Senin (10/7).
Hemat dia, besaran UKT yang ditetapkan mesti mengacu pada kemampuan masyarakat. Guru Besar Universitas Diponegoro (Undip) ini mengutarakan terdapat kelompok masyarakat mampu dan bisa membayar UKT meskipun mahal. Namun ada kelompok masyarakat lain yang kesulitan dengan besaran UKT yang ditetapkan kalangan PTN. Ia mengingatkan untuk kelompok masyarakat tersebut, kampus atau rektor memiliki tanggung jawab memberi solusi.
"Sebagai Majelis Wali Amanah atau MWA Undip, saya meminta Rektor agar mahasiswa tidak mundur karena UKT,’’ tegasnya.
Berikutnya dicari solusi melalui beasiswa. Ia mengutarakan mengacu amanat undang undang, PTN mesti menerima minimal 20 persen mahasiswa baru dari keluarga miskin. Universitas Diponegoro yang pernah dia pimpin, dapat menerima 27 persen mahasiswa baru dari keluarga miskin.
"Tetapi ini saya hanya memberikan masukan, kalau anda membayar takut mahal, maka kuliah di UT memberikan fasilitas yang baik pula yang merupakan universitas unggulan online learning di tanah air, " cetusnya.
Rektor Universitas Terbuka Ojat Darojat menambahkan, Nasir sebagai tokoh yang selama ini turut membesarkan UT. " Beliau ketka menjadi menteri mendorong UT membangun komunitas perguruan tinggi. sehingga beliau kami sebut sebagai bapak pendidikan jarak jauh," ungkap Ojat.
Pada kesempatan seminar wisuda tersebut digelar penandatanganan Nota
Kesepahaman (MoU) antara UT dan PT. Pos Indonesia (Persero) tentang Pemanfaatan Layanan Jasa dan Potensi Masing-Masing Pihak. MoU ditandatangani Rektor UT Direktur Utama PT. Pos Indonesia (PERSERO), Faizal R. Djoemadi.
Nota Kesepahaman ini untuk pemanfaatan layanan jasa dan potensi
dari masing-masing pihak guna menciptakan sinergi dan kolaborasi yang lebih baik meningkatkan pelayanan UT. (H-3)
Melalui kerja sama ini, kantor-kantor Pos di Indonesia akan dimanfaatkan sebagai lokasi penyelenggaraan ujian online
Negara Jepang menunjukkan tingginya animo tersebut mencapai 3.000 mahasiswa menjadi tertinggi di UT-LLN dari 55 negara, disusul Korea dan Taiwan.
Di tengah dinamika pendidikan tinggi yang terus berubah, Universitas Terbuka (UT) memperkenalkan wajah baru kepemimpinannya serta arah strategis yang ingin dibangun bersama
Penandatanganan kerja sama program beasiswa ini menjadi bagian dari implementasi tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) di bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial kemasyarakatan.
UT & UIGM tutup National Meeting 2025 dengan Green Breath Activity di Danau UT, gerakan nyata menanam harapan dan komitmen keberlanjutan.
Universitas Terbuka (UT) kembali menegaskan komitmennya terhadap pengabdian kepada masyarakat.
PENDIDIKAN bisa jadi merupakan salah satu konsep dan aktivitas yang paling kompleks serta multidimensional dalam sejarah manusia.
BAGAIMANA pendidikan dapat tetap berjalan ketika banjir merenggut kelas, fasilitas, bahkan rasa aman?
Institusi pendidikan tidak boleh sekadar menjadi penonton di tengah dinamika dunia yang bergerak cepat.
Universitas Pembangunan Jaya menggelar seminar internasional membahas peran AI dalam transformasi pendidikan tinggi bersama akademisi Indonesia, Malaysia, dan Taiwan.
SELAMA puluhan tahun, Indonesia terjebak dalam delusi bahwa mutu pendidikan bisa ditingkatkan hanya dengan menyuntikkan dana ke sekolah atau mengganti label kurikulum
Sekretaris Kabinet menjelaskan bahwa anggaran pendidikan tetap berada pada porsi 20 % dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sesuai amanat konstitusi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved