Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
INFRASTRUKTUR sekolah yang berkualitas dan tahan bencana harus menjadi prioritas dalam proses pembangunan sarana dan prasarana pendidikan di Tanah Air.
"Posisi wilayah Indonesia yang rawan bencana seharusnya diantisipasi dengan tepat, salah satunya dengan membangun infrastruktur sekolah yang tahan bencana," kata Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Rabu (28/6). Berdasarkan kajian dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Bank Dunia, sebanyak 75% sekolah di Indonesia berada di lokasi rawan bencana.
Hingga saat ini belum ada mekanisme pemeliharaan gedung sekolah yang efektif disesuaikan dengan tingkat kerusakannya dengan memperhatikan prinsip-prinsip ketahanan bencana. Hasil kajian itu menyarankan pemeliharaan gedung sekolah secara rutin, sehingga biaya rehabilitasi gedung sekolah akan lebih terjangkau dibandingkan dengan pembiayaan rehabilitasi gedung yang rusak berat.
Baca juga: Alumni 84 Menggelar Pengecekan Kesehatan di SMAN 68
Menurut Lestari, hasil kajian BNPB dan Bank Dunia itu harus ditindaklanjuti segera dengan perencanaan yang tepat. Apalagi, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, sekolah merupakan tempat generasi penerus bangsa menuntut ilmu dalam rangka meningkatkan kualitas berpikir dan menanamkan akhlak yang baik.
Menurut Rerie yang juga anggota Komisi X DPR dari Dapil II Jawa Tengah, keamanan dan kenyamanan dalam menuntut ilmu harus dijamin, salah satunya dengan mengupayakan sarana dan prasarana sekolah yang berkualitas baik dan tahan terhadap bencana. Catatan Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun ajaran 2021/2022 menunjukkan hampir di semua jenjang pendidikan mengalami peningkatan kerusakan sarana sekolah.
Baca juga: Contoh Yel-yel MPLS Keren untuk SMA, SMK, dan SMP
Tercatat 60,60% ruang kelas SD dalam kondisi rusak ringan atau sedang pada tahun ajaran 2021/2022. Angka tersebut lebih tinggi 3,47% jika dibandingkan setahun sebelumnya yang sebesar 57,13%.
Di jenjang SMP, ruang kelas yang mengalami rusak ringan atau sedang sebesar 53,30%. Persentasenya lebih tinggi 2,74% dibandingkan pada tahun ajaran 2020/2021 sebesar 50,56%.
Persentase ruang kelas rusak ringan atau sedang di SMA tercatat sebesar 45,03% pada tahun ajaran 2021/2022. Proporsinya meningkat 2,16% poin dibandingkan setahun sebelumnya yang sebesar 42,87%.
Kondisi tersebut, tegas Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, harus mendapat perhatian serius dari para pemangku kebijakan, agar sarana dan prasarana publik, termasuk sekolah, benar-benar memiliki kualitas terbaik demi keamanan dan kenyaman generasi penerus bangsa saat menuntut ilmu. Rerie sangat berharap proses pembangunan di sektor pendidikan dapat dilakukan secara benar dan transparan sesuai dengan perencanaan yang telah disepakati. Dengan begitu, tambah dia, dukungan terhadap upaya negeri ini membangun sumber daya manusia yang tangguh dan berkarakter kuat melalui sektor pendidikan, dapat diwujudkan secara maksimal. (Z-2)
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menegaskan kebinekaan harus menjadi kekuatan bangsa di tengah momentum perayaan Nyepi dan Idul Fitri.
Tradisi mudik Lebaran harus mampu dimanfaatkan untuk melestarikan nilai-nilai persatuan dan toleransi di tengah masyarakat.
WAKIL Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat mendorong pengakuan negara terhadap eksistensi masyarakat adat dengan segera mengesahkan RUU Masyarakat Hukum Adat (RUU MHA).
RUU PPRT resmi jadi inisiatif DPR RI pada 12 Maret 2026. Lestari Moerdijat tegaskan pentingnya UU PPRT untuk perlindungan pekerja dan kepastian hubungan kerja.
Lestari mengingatkan bahwa tantangan mudik tahun ini semakin kompleks, terutama dengan adanya ancaman krisis iklim yang berpotensi mengganggu mobilitas masyarakat.
Lestari Moerdijat soroti pentingnya kebijakan struktural bagi kesetaraan perempuan di IWD 2026. Simak data kesenjangan gender dan perlindungan perempuan terbaru.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved