Headline

Kenaikan harga minyak dunia mungkin terjadi dalam 4-5 hari dan akan kembali normal.

Fokus

Presiden menargetkan Indonesia bebas dari kemiskinan pada 2045.

Pemerintah Targetkan Penurunan Stunting 14% pada 2024

Indriyani Astuti
22/6/2023 16:13
Pemerintah Targetkan Penurunan Stunting 14% pada 2024
Ilustrasi penyuluhan tentang program pencegahan stunting pada ibu hamil(Antara)

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Brian Sri Prahastuti mengatakan pemerintah menargetkan penurunan prevalensi stunting 14% pada 2024. Ia menjelaskan penurunan stunting bersifat multidimensi, yakni tidak hanya menjadi beban sektor kesehatan sehingga keberhasilannya ada pada sinergi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan.

“Stunting tidak hanya tanggung jawab pemerintah pusat, tapi juga bersama-sama dengan pemerintah daerah. Jadi kalau terdapat hambatan atau tantangan dalam pelaksanaan berbagai rencana aksi di daerah, sampaikan kepada pemerintah pusat,” ujarnya, Kamis (22/6).

Presiden Joko Widodo, ujarnya, terus memantau capaian program penurunan stunting melalui instrument Sistem Monitoring dan Evaluasi (Sismonev) dan Database Isu Strategis (Distra).

Baca juga: Prevalensi Stunting di Tanah Datar Turun

Brian menyampaikan dari hasil monitoring dan evaluasi (monev) KSP ada beberapa daerah yang lebih dulu berhasil menurunkan prevalensi stunting.

"Praktik baik ini harus dapat direplikasi ke daerah lain agar target prevalensi stunting 14% dapat kita capai,” tutupnya.

Baca juga: Sukses Turunkan Stunting, BKKBN Usulkan Ganjar Terima Tanda Jasa Satyalancana Wira Karya

Presiden Joko Widodo menargetkan penurunan prevalensi stunting sebesar 14% pada 2024. Dalam mengejar target tersebut, dibutuhkan setidaknya penurunan sekitar 3,8% per tahun hingga 2024 nanti. Pada 2022 angka stunting Indonesia yakni 21,6% berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) terbaru yakni 2022.

Presiden Jokowi sebelumnya menyampaikan kekesalannya atas penanganan program stunting di daerah. Sebab, anggaran penanganan stunting tidak optimal dan tidak tepat sasaran. Menurut presiden, anggaran di daerah lebih banyak untuk rapat-rapat ataupun hal-hal yang tidak konkrit.

Hal itu ia sampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengawasan Internal Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), pekan lalu. (Z-10)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Gana Buana
Berita Lainnya