Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
SEJUMLAH rombongan jemaah haji Indonesia gelombang pertama, yakni yang singgah di Madinah, Arab Saudi, sempat mengalami ketidaknyamanan. Mereka harus berpindah hotel, bahkan ketika sampai tinggal satu hari lagi menginap di Madinah.
Direktur Bina Haji Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama (Kemenag) Arsad Hidayat membeberkan alasan di balik pemindahan tersebut.
Menurut Arsad, insiden-insiden itu merupakan bagian dari rentetan panjang peristiwa yang berawal dari penundaan-penundaan penerbangan oleh maskapai, terutama dari pihak Saudia Airlines.
Baca juga : Viral di Medsos, Begini Kronologi Isu Penelantaran Jemaah Haji
Berdasarkan catatan Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat), hingga hari ke-18 kedatangan jemaah haji Indonesia ke Arab Saudi, terdapat 116 kelompok terbang (kloter) yang mengalami penundaan penerbangan.
Beberapa kloter bahkan sampai dipecah, sehingga sebagian jemaahnya harus membentuk kloter baru dengan pemberangkatan beberapa hari kemudian. "Jadi konfigurasi yang tadinya 480 (jemaah) satu pesawat turun menjadi 405. Nah itu kan ada 75 (jemaah) yang tidak berangkat. Lalu,diberangkatkan dengan kloter berikutnya," papar Arsad, di Kantor Daerah Kerja Madinah PPIH Arab Saudi, Minggu (11/6/2023).
Baca juga : Siap-Siap, Tidak Ada Layanan Katering Haji 5 Hari di Mekah
Arsad menjelaskan, di Madinah sudah disiapkan kamar-kamar hotel untuk satu kloter awal jemaah dengan lama tinggal sesuai reservasi awal. Akan tetapi, penundaan keberangkatan membuat jemaah yang tertinggal tidak bisa menempati kamar hotel tersebut.
Di sisi lain, ada keterbatasan kapasitas hotel di kawasan Markaziyah atau area seputaran Masjid Nabawi.
"Kalau nanti yang 75 datang di kloter berikutnya pun tidak mungkin ditempatkan di tempat yang sama dengan kloter yang awalnya. Ini, sehingga menyebabkan juga pemindahan beberapa rombongan jemaah," ungkap Arsad.
Pemerintah telah beberapa kali mengajukan protes kepada Saudia Airlines sekaligus memberikan peringatan terkait penundaan keberangkatan jemaah haji yang berkali-kali terjadi.
Arsad memperkirakan Saudia Airlines kewalahan mengatur penerbangan karena kapasitas yang terbatas. Akan tetapi, pemerintah Indonesia tidak bisa mengalihkan kontrak penerbangan ke maskapai lain karena terikat aturan otoritas Saudi.
"Di dalam MoU (nota kesepahaman) persiapan haji, setiap negara pengirim jamaah itu harus mengalokasikan penerbangan yaitu 50% dari maskapai Arab Saudi. Ini juga menjadi salah satu faktor ya," paparnya.
Meski begitu, Saudia Airlines juga terikat perjanjian-peejanjian dalam kontrak dengan pemerintah Indonesia. Penundaan-penundaan penerbangan bisa masuk kategori pelanggaran kontrak sehingga semestinya ada kompensasi.
"Kita coba nanti karena kontraknya jelas ada ya. Setiap apapun yang dilakukan terkait dengan ketidaksesuaian di dalam kontrakn itu ada penilaian dan ada ukuran-ukuran. Kita coba mintakan kepada pihak Saudia Airlines," tandas Arsad.
Sebelumnya, sempat viral video yang direkam jemaah kloter 14 embarkasi Makassar (UPG-14). Perekam yang diketahui bernama Atika menarasikan rombongannya ditelantarkan karena diusir dari hotel tempat mereka menginap selama tiga hari sebelumnya.
Rupanya ada hambatan komunikasi. Para jemaah tersebut belum mendapatkan informasi dari ketua kloter bahwa mereka akan berpindah hotel. Jemaah dipindahkan ke hotel yang sama dengan kloter awal juga untuk memudahkan layanan dan koordinasi pergerakan jemaah ke Mekah.
Setelah proses pemindahan, para jemaah, termasuk Atikah, mengakui hotel baru yang mereka tempati lebih nyaman karena lokasinya yang hanya 50 meter dari Masjid Nabawi. (Z-4)
Industri haji dan umrah di Indonesia merupakan sektor vital yang tidak hanya mendukung spiritualitas umat Muslim, tetapi juga menyumbang signifikan bagi perekonomian nasional
Garuda Indonesia menargetkan nilai transaksi hingga Rp520 miliar melalui penyelenggaraan Garuda Indonesia Umrah Travel Fair (GUTF) 2026
Tidak ada toleransi terhadap kelalaian dan ketidakdisiplinan, mengingat para peserta diklat nantinya akan menjadi ujung tombak pelayanan kepada jemaah haji di Arab Saudi.
Keberadaan petugas haji perempuan dinilai krusial untuk menghadirkan layanan terhadap kebutuhan spesifik jemaah perempuan, yang tidak selalu dapat dilakukan oleh petugas laki-laki.
sebanyak 170 ribu dari total 203.320 jemaah haji reguler 2026 masuk dalam kategori risiko tinggi (risti).
MAJELIS Ulama Indonesia (MUI) didorong untuk mengeluarkan fatwa terkait tata cara dan sumber dana ibadah haji. Wacana itu disampaikan Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak.
Fokus utama kampanye ini adalah membuka akses bagi wisatawan, termasuk dari Indonesia, untuk menjelajahi sisi paling ikonik dari Arab Saudi.
HARI ini, Minggu, (8/2) yang bertepatan dengan 20 Syaban 1447 H, pemerintah Arab Saudi resmi mulai menerbitkan visa haji 2026 atau 1447 Hijriah.
TERPIDANA kasus kejahatan seksual Jeffrey Epstein mengatakan kepada seorang pengusaha Qatar bahwa Doha perlu 'bernyanyi dan menari' untuk Israel.
Donald Trump mendesak Teheran segera berunding untuk mencapai kesepakatan baru terkait senjata nuklir atau bersiap menghadapi serangan dari AS.
PUTRA Mahkota Saudi Mohammed bin Salman mengatakan kerajaan tidak akan mengizinkan wilayah udaranya atau wilayah teritorialnya digunakan untuk aksi militer apa pun terhadap Iran.
Ustaz Zakaria menekankan bahwa aturan di Tanah Haram bukan untuk membatasi jemaah, melainkan menjaga ketertiban dan kekhusyukan ibadah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved