Headline
Perekonomian tumbuh 5,12% melampaui prediksi banyak kalangan.
Perekonomian tumbuh 5,12% melampaui prediksi banyak kalangan.
PIHAK jemaah haji kelompok terbang (kloter) 14 embarkasi Makassar (UPG-14) mengungkapkan masalah isu penelantaran jemaah yang videonya sempat viral di media sosial sudah selesai. Pihak majmuah, yakni yang mengatur reservasi akomodasi jemaah haji, meminta maaf kepada jemaah yang terdampak.
Hal itu diungkapkan Ukkas, 47, jemaah haji asal Masamba, Luwu Utara, Sulawesi Selatan (Sulsel). Ia merupakan ketua regu 2, rombongan 3 jemaah haji UPG-14 yang mengalami perpindahan hotel di Madinah.
Ketika ditemui di Hotel Front Tiba, tempat ia kini menginap bersama seluruh jemaah UPG-14, Ukkas menceritakan kronologi kasus tersebut. Mereka tiba di Madinah Minggu (4/6).
Baca juga : Pihak Hotel Lamban, 8 Koper Jemaah Haji Tertinggal di Madinah
Total ada 393 jemaah UPG-14. Mereka dipecah menginap di Hotel Front Tiba, Haritah Frontel, dan Taibah Suites. Mereka yang menginap di Haritah Frontel diminta keluar hotel pada Rabu (7/6) pukul 13.30 waktu Arab Saudi (WAS).
"Sudah 3 malam menginap di lantai 4 Frontel, kami pulang shalat zuhur. Kami baru istirahat, tiba-tiba ada orang hotel dengan suara keras, meminta mereka angkut barang, dan tinggalkan kamar," tutur Ukkas.
Baca juga : Evakuasi ke Mekah Sehari Dua Kali, Jemaah Sakit Dibimbing Niat Ihram di KKHI
Belakangan diketahui petugas sektor 2 Daerah Kerja (Daker) Madinah PPIH Arab Saudi sudah menyosialisasikan ke ketua kloter dan rombomgan 4 untuk rencana pindah hotel. Kepindahan itu untuk menyatukan kloter UPG-14 agar seluruh jemaahnya menginap di Front Tiba. Hal itu demi memudahkan pelayanan dan koordinasi pergerakan jemaah ke Mekah nantinya.
Namun, lanjut Ukkas, karena masih salat, ketua rombongan belum menyebar informasi rencana kepindahan itu kepada para jemaah. Ukkas mengaku ia pun ketika itu belum mendapat informasi tersebut.
Karena pihak hotel sudah meminta mereka keluar, Ukkas meminta para jemaah berkemas. "Kita keluar. barang kami kumpul. Ada 100 orang."
Di lobi hotel, koper-koper jemaah menumpuk. Saat itu lah, seorang jemaah merekam sambil berkeluh kesah bahwa mereka ditelantarkan.
Kemudian, seorang pria Arab yang mengaku perwakilan majmuah datang dan meminta maaf kepada Ukkas tentang pemindahan tersebut. Ukkas lalu diajak ke Hotel Front Tiba untuk melihat kamar-kamar yang diperuntukkan bagi para jemaahnya.
Selanjutnya, proses pemindahan jemaah berlangsung sekitar 40 menit. Koper-koper besar milik jemaah terangkut semua masuk kamar masing-masing.
"Alhamdulillah, jemaah tenang. Masalah selesai," tandas Ukkas.
Sebelumnya, Kepala Seksi Layanan Akomodasi Daerah Kerja (Daker) Madinah PPIH Arab Saudi, Ali Machzumi, menerangkan jemaah UPG-14 memang dipindahkan ke penginapan lain. Akan tetapi, lokasinya justru lebih dekat dengan Masjid Nabawi.
"Jadi mereka dipindahkan ke hotel yang lebih dekat dengan masjid Nabawi. Sama sekali bukan ditelantarkan. Jemaah haji asal Kabupaten Luwu Utara sekarang sudah berada di hotelnya,” kata Ali, Kamis (9/6/2023). (Ndy)
ASOSIASI Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) meminta pemerintah untuk lebih meningkatkan peran swasta dalam penyelenggaran ibadah haji.
PENYELENGGARAAN ibadah haji tahun 2026 akan sepenuhnya dialihkan dari Kementerian Agama (Kemenag) ke Badan Penyelenggara Haji (BP Haji).
WACANApenyelenggaraan haji jalur laut tengah mengemuka. Wacana haji jalur laut disebut sebagai hal yang bukan tidak mungkin untuk dilaksanakan. Namun, membutuhkan persiapan matang,
ANGGOTA Pansus Haji 2024, Luluk Nur Hamidah mengatakan rencana pelaksanaan haji jalur laut merupakan hal yang kompleks dan harus dipertimbangkan dengan sangat matang.
MENTERI Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membenarkan adanya rencana agar penyelenggaraan haji dan umrah ke depan berada di bawah Badan Penyelenggara (BP) Haji.
FASE pemulangan jemaah haji Indonesia yang berangkat pada gelombang II dari daerah kerja (Daker) Madinah berakhir. Hal ini ditandai keberangkatan jemaah kelompok 28 Debarkasi Kertajati.
WAKIL Menteri Agama Romo Muhammad Syafii menyatakan bahwa Kementerian Agama (Kemenag) sudah tidak lagi mengurus haji dan akan lebih fokus pada layanan keagamaan serta pendidikan agama.
Universitas Yarsi siap untuk berkolaborasi memberikan edukasi kesehatan calon jamaah haji jika dilibatkan oleh pemerintah melalui Badan Penyelenggara Haji (BP Haji).
Sejumlah hal krusial seperti akomodasi, transportasi udara, dan pelunasan biaya haji sudah mulai disiapkan sejak Agustus hingga September.
AMPHURI juga mendorong DPR dalam pembahasan RUU perubahan UU tersebut agar memperhatikan keberlangsungan usaha PPIU dan PIHK.
Tugas utama KBIHU bukan mengurus layanan teknis seperti hotel, katering, atau transportasi, melainkan fokus pada aspek substansial ibadah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved