Headline
Seorang mahasiswa informatika membuat map Aksi Kamisan di Roblox.
Seorang mahasiswa informatika membuat map Aksi Kamisan di Roblox.
PIHAK jemaah haji kelompok terbang (kloter) 14 embarkasi Makassar (UPG-14) mengungkapkan masalah isu penelantaran jemaah yang videonya sempat viral di media sosial sudah selesai. Pihak majmuah, yakni yang mengatur reservasi akomodasi jemaah haji, meminta maaf kepada jemaah yang terdampak.
Hal itu diungkapkan Ukkas, 47, jemaah haji asal Masamba, Luwu Utara, Sulawesi Selatan (Sulsel). Ia merupakan ketua regu 2, rombongan 3 jemaah haji UPG-14 yang mengalami perpindahan hotel di Madinah.
Ketika ditemui di Hotel Front Tiba, tempat ia kini menginap bersama seluruh jemaah UPG-14, Ukkas menceritakan kronologi kasus tersebut. Mereka tiba di Madinah Minggu (4/6).
Baca juga : Pihak Hotel Lamban, 8 Koper Jemaah Haji Tertinggal di Madinah
Total ada 393 jemaah UPG-14. Mereka dipecah menginap di Hotel Front Tiba, Haritah Frontel, dan Taibah Suites. Mereka yang menginap di Haritah Frontel diminta keluar hotel pada Rabu (7/6) pukul 13.30 waktu Arab Saudi (WAS).
"Sudah 3 malam menginap di lantai 4 Frontel, kami pulang shalat zuhur. Kami baru istirahat, tiba-tiba ada orang hotel dengan suara keras, meminta mereka angkut barang, dan tinggalkan kamar," tutur Ukkas.
Baca juga : Evakuasi ke Mekah Sehari Dua Kali, Jemaah Sakit Dibimbing Niat Ihram di KKHI
Belakangan diketahui petugas sektor 2 Daerah Kerja (Daker) Madinah PPIH Arab Saudi sudah menyosialisasikan ke ketua kloter dan rombomgan 4 untuk rencana pindah hotel. Kepindahan itu untuk menyatukan kloter UPG-14 agar seluruh jemaahnya menginap di Front Tiba. Hal itu demi memudahkan pelayanan dan koordinasi pergerakan jemaah ke Mekah nantinya.
Namun, lanjut Ukkas, karena masih salat, ketua rombongan belum menyebar informasi rencana kepindahan itu kepada para jemaah. Ukkas mengaku ia pun ketika itu belum mendapat informasi tersebut.
Karena pihak hotel sudah meminta mereka keluar, Ukkas meminta para jemaah berkemas. "Kita keluar. barang kami kumpul. Ada 100 orang."
Di lobi hotel, koper-koper jemaah menumpuk. Saat itu lah, seorang jemaah merekam sambil berkeluh kesah bahwa mereka ditelantarkan.
Kemudian, seorang pria Arab yang mengaku perwakilan majmuah datang dan meminta maaf kepada Ukkas tentang pemindahan tersebut. Ukkas lalu diajak ke Hotel Front Tiba untuk melihat kamar-kamar yang diperuntukkan bagi para jemaahnya.
Selanjutnya, proses pemindahan jemaah berlangsung sekitar 40 menit. Koper-koper besar milik jemaah terangkut semua masuk kamar masing-masing.
"Alhamdulillah, jemaah tenang. Masalah selesai," tandas Ukkas.
Sebelumnya, Kepala Seksi Layanan Akomodasi Daerah Kerja (Daker) Madinah PPIH Arab Saudi, Ali Machzumi, menerangkan jemaah UPG-14 memang dipindahkan ke penginapan lain. Akan tetapi, lokasinya justru lebih dekat dengan Masjid Nabawi.
"Jadi mereka dipindahkan ke hotel yang lebih dekat dengan masjid Nabawi. Sama sekali bukan ditelantarkan. Jemaah haji asal Kabupaten Luwu Utara sekarang sudah berada di hotelnya,” kata Ali, Kamis (9/6/2023). (Ndy)
SETELAH dirawat kurang lebih dua bulan di Tanah Suci, satu jemaah haji Debarkasi Padang akhirnya pulang ke Tanah Air. Ia adalah Mariatun Buyung Sutan (51) jemaah ex Kloter 05 Padang.
KETUA Komnas Haji dan Umrah, Mustolih Siradj, mengatakan bahwa pembentukan Kementerian Haji dan Umrah menjadi langkah tepat untuk memperkuat ekosistem penyelenggaraan haji.
Transformasi Badan Penyelenggara (BP) Haji menjadi Kementerian Haji melalui revisi Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah merupakan langkah besar.
SELURUH sumber daya manusia (SDM) maupun infrastruktur penyelenggaraan ibadah haji kini melebur menjadi kementerian ibadah haji dan umrah. Sebelumnya haji dan umrah ada di Kementerian Agama
Persiapan haji di Indonesia tahun depan masih dinamis, baik itu terkait revisi UU Haji sampai Badan Penyelenggara Haji yang didorong menjadi Kementerian Haji.
Rencana pemerintah untuk membentuk Kementerian Haji dinilai tidak akan menyelesaikan persoalan mendasar tata kelola penyelenggaraan ibadah haji.
Persiapan haji di Indonesia tahun depan masih dinamis, baik itu terkait revisi UU Haji sampai Badan Penyelenggara Haji yang didorong menjadi Kementerian Haji.
Amphuri menyambut positif rencana perubahan Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) menjadi Kementerian Haji dan Umrah untuk memperbaiki tata kelola haji dan umrah
KETUA Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, menegaskan bahwa Arab Saudi mengultimatum Indonesia untuk segera menentukan wilayah di Arafah untuk haji, jika tidak akan diberikan pada negara lain
Selain pengawasan kuota haji, Prof. Murniati juga menyoroti tentang langkah pemerintah terutama dalam penguatan tata kelola dana haji dan umrah.
Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menepis raker dihelat malam itu upaya kejar target pengesahan RUU akan dilakukan pada Rapat Paripurna terdekat.
Mengacu pada data Kementerian Agama, saat ini jumlah waiting list atau daftar tunggu jamaah haji Indonesia mencapai 5,2 juta jamaah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved