Headline
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
DEWAN Kehutanan Nasional (DKN) melaksanakan Rapat Kerja (Raker) selama dua hari pada 8-9 Juni 2023 untuk membahas dan merumuskan program kerja DKN periode 2022-2027.
Selain itu, raker kali ini juga dimanfaatkan DKN untuk merumuskan kelembagaan.
Raker ini merupakan tindak lanjut hasil Kongres Kehutanan Indonesia (KKI) VII yang menghasilkan susunan Presidium DKN 2022-2027 dan rumusan hasil kongres yang ditindaklanjuti dalam bentuk program kerja DKN.
Baca juga: Hari Hutan Internasional, Upaya Pelestarian dan Mitigasi Bencana Jadi Sorotan
Pada hari pertama, akan diberikan penguatan materi oleh beberapa narasumber yaitu: (1) Sekretaris Jenderal KLHK yang membahas kebijakan pengelolaan hutan di Indonesia. (2) Sekdit PKTL membahas kebijakan, strategi, dan rencana implementasi Indonesia FOLU Net Sink 2030.
(3) Sekdit PSKL membahas kebijakan perhutanan sosial pasca terbitnya Perpres Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial. (4) Direktur Mobilisasi Ditjen PPI KLHK membahas kebijakan perdagangan karbon. dan (5) Sekretaris Ditjen PHL membahas kebijakan karbon di hutan produksi.
Esok hari atau Jumat (9/6), Presidium DKN akan membahas program kerja dan kelembagaan DKN. Kemudian dllanjutkan dengan penentuan komisi kerja dan pemilihan pimpinan presidium.
Baca juga: KLHK Susun Rencana Kerja Sub Nasional Indonesia's Folu Net Sink NTT
Mewakili Menteri LHK, Sekretaris Jenderal Bambang Hendroyono membuka raker dan menyampaikan sambutan kepada para peserta.
Bambang menyampaikan bahwa DKN merupakan entitas penting dalam rangka menjaga keberlangsungan tata kelola sektor kehutanan yang berkelanjutan di Indonesia.
“Peran DKN dalam mendukung pembangunan bidang LHK menjadi penting melalui prinsip check and balances serta memberikan pertimbangan kebijakan melalui kegiatan konsultatif dan koordinatif,” ungkap Bambang.
Bambang juga menyampaikan apresiasi yang tinggi atas program kerja DKN selama ini, yang dapat berjalan beriringan dengan program dan visi-misi Pemerintah.
Baca juga: Siti Nurbaya Minta Rimbawan Jaga setiap Tapak Hutan
“Melalui Rakernas ini, saya optimis dapat disusun program kerja DKN yang inline dengan program dan visi-misi Pemerintah, sehingga terbangun sinergitas dan harmonisasi yang serasi antara pemerintah, DKN, dan segenap elemen masyarakat dalam mewujudkan tujuan bersama bangsa,” terang Bambang.
Representasi Lima Stakeholder
Seperti diketahui, Presidium DKN terdiri dari representasi lima stakeholder, yaitu kamar pemerintah, kamar masyarakat Adat dan komunitas lokal, kamar bisnis atau pengusaha, kamar LSM atau pemerhati, serta kamar akademisi atau peneliti.
Baca juga: Berhasil Tekan Emisi di Sektor Kehutanan, RI Terima Pendanaan Iklim US$46 Juta
Pada pengukuhan Presidium Dewan Kehutanan Nasional (DKN) periode 2022-2027 di Jakarta, akhir tahun 2022, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya meminta Presidium DKN periode 2022-2027 diharapkan selalu menjaga soliditas internal agar bisa menjalankan perannya dengan baik selama periode kepengurusan.
"Saya berharap DKN mampu senantiasa menjaga soliditas, baik secara internal dalam kehidupan berorganisasi, namun juga dalam menjalankan berbagai perannya yang banyak di lapangan," ujar Menteri LHK Siti Nurbaya, saat pengukuhan Presidium DKN periode 2022-2027 di Jakarta. (RO/S-4)
KETUA dan anggota Panitia Kerja Undang-Undang Kehutanan diminta untuk lebih terbuka dalam proses revisi Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan).
Dekan Fakultas Kehutanan Instiper Yogyakarta, Rawana menilai, program Perhutanan Sosial bisa berkontribusi positif bagi ekonomi masyarakat, tapi masih punya banyak PR.
Tanah tak lagi dipandang sekadar media tanam, tapi sebagai fondasi keberlangsungan hidup dan benteng terakhir ketahanan pangan.
STARTUP Indonesia Nosuta membuka jalan bagi mahasiswa kehutanan untuk berkarier di Jepang. Lima belas mahasiswa Program Studi Kehutanan Universitas Muhammadiyah Malang (UMM)
Menhut Raja Juli Antoni, membeberkan Indonesia-Prancis memperkuat kerja sama pengelolaan hutan berkelanjutan hingga mitigasi iklim.
BEBAN Forestry and Other Land Use (FOLU) atau sektor kehutanan dan pengunaan lahan lain dalam menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) disebut sangat berat.
KOMITMEN PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI dalam menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance/GCG)
BSKDN Kemendagri menyoroti lima pilar utama yang harus diperkuat dalam pengelolaan badan usaha milik daerah (BUMD)
Di satu sisi, wamen adalah pembantu meteri yang seharusnya bekerja menjalankan roda pemerintahan. Di sisi lainnya, komisaris BUMN bertugas mengawasi kebijakan direksi BUMN.
Pertamina dinilai telah menerapkan tata kelola yang sangat baik dengan mengimplementasikan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) sesuai standar ISO 37001:2016.
Banyak Kritikan, Komitmen Pemerintah Menjalani Sekolah Rakyat Diuji
Koperasi yang berbasis di Surabaya, Jawa Timur, ini bergerak dalam industri gula dengan fokus ekspor ke beberapa negara, seperti Hongkong, Thailand, dan Malaysia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved