Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
DEWAN Kehutanan Nasional (DKN) melaksanakan Rapat Kerja (Raker) selama dua hari pada 8-9 Juni 2023 untuk membahas dan merumuskan program kerja DKN periode 2022-2027.
Selain itu, raker kali ini juga dimanfaatkan DKN untuk merumuskan kelembagaan.
Raker ini merupakan tindak lanjut hasil Kongres Kehutanan Indonesia (KKI) VII yang menghasilkan susunan Presidium DKN 2022-2027 dan rumusan hasil kongres yang ditindaklanjuti dalam bentuk program kerja DKN.
Baca juga: Hari Hutan Internasional, Upaya Pelestarian dan Mitigasi Bencana Jadi Sorotan
Pada hari pertama, akan diberikan penguatan materi oleh beberapa narasumber yaitu: (1) Sekretaris Jenderal KLHK yang membahas kebijakan pengelolaan hutan di Indonesia. (2) Sekdit PKTL membahas kebijakan, strategi, dan rencana implementasi Indonesia FOLU Net Sink 2030.
(3) Sekdit PSKL membahas kebijakan perhutanan sosial pasca terbitnya Perpres Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial. (4) Direktur Mobilisasi Ditjen PPI KLHK membahas kebijakan perdagangan karbon. dan (5) Sekretaris Ditjen PHL membahas kebijakan karbon di hutan produksi.
Esok hari atau Jumat (9/6), Presidium DKN akan membahas program kerja dan kelembagaan DKN. Kemudian dllanjutkan dengan penentuan komisi kerja dan pemilihan pimpinan presidium.
Baca juga: KLHK Susun Rencana Kerja Sub Nasional Indonesia's Folu Net Sink NTT
Mewakili Menteri LHK, Sekretaris Jenderal Bambang Hendroyono membuka raker dan menyampaikan sambutan kepada para peserta.
Bambang menyampaikan bahwa DKN merupakan entitas penting dalam rangka menjaga keberlangsungan tata kelola sektor kehutanan yang berkelanjutan di Indonesia.
“Peran DKN dalam mendukung pembangunan bidang LHK menjadi penting melalui prinsip check and balances serta memberikan pertimbangan kebijakan melalui kegiatan konsultatif dan koordinatif,” ungkap Bambang.
Bambang juga menyampaikan apresiasi yang tinggi atas program kerja DKN selama ini, yang dapat berjalan beriringan dengan program dan visi-misi Pemerintah.
Baca juga: Siti Nurbaya Minta Rimbawan Jaga setiap Tapak Hutan
“Melalui Rakernas ini, saya optimis dapat disusun program kerja DKN yang inline dengan program dan visi-misi Pemerintah, sehingga terbangun sinergitas dan harmonisasi yang serasi antara pemerintah, DKN, dan segenap elemen masyarakat dalam mewujudkan tujuan bersama bangsa,” terang Bambang.
Representasi Lima Stakeholder
Seperti diketahui, Presidium DKN terdiri dari representasi lima stakeholder, yaitu kamar pemerintah, kamar masyarakat Adat dan komunitas lokal, kamar bisnis atau pengusaha, kamar LSM atau pemerhati, serta kamar akademisi atau peneliti.
Baca juga: Berhasil Tekan Emisi di Sektor Kehutanan, RI Terima Pendanaan Iklim US$46 Juta
Pada pengukuhan Presidium Dewan Kehutanan Nasional (DKN) periode 2022-2027 di Jakarta, akhir tahun 2022, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya meminta Presidium DKN periode 2022-2027 diharapkan selalu menjaga soliditas internal agar bisa menjalankan perannya dengan baik selama periode kepengurusan.
"Saya berharap DKN mampu senantiasa menjaga soliditas, baik secara internal dalam kehidupan berorganisasi, namun juga dalam menjalankan berbagai perannya yang banyak di lapangan," ujar Menteri LHK Siti Nurbaya, saat pengukuhan Presidium DKN periode 2022-2027 di Jakarta. (RO/S-4)
WAHANA Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menilai pencabutan 28 perizinan berusaha di Sumatra harus dipandang sebagai langkah awal, bukan akhir.
WAHANA Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumatra Utara (Sumut) mengingatkan bahwa pencabutan izin perhutanan terhadap 28 perusahaan oleh pemerintah berisiko menjadi kebijakan simbolik.
Pemerintah mencabut izin 28 perusahaan kehutanan dan non-kehutanan di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat terkait pelanggaran hukum dan kerusakan lingkungan.
Industri kehutanan nasional dinilai tengah memasuki fase transisi yang menuntut pembaruan model bisnis dan penguatan kolaborasi berbasis ilmu pengetahuan.
Dampak banjir dan longsor yang melanda Desa Lama Baru, Kecamatan Sei Lepan, Kabupaten Langkat, Sumatra Utara, masih dirasakan warga hingga kini.
PRAKTISI ekologi dari Forum Masyarakat Katolik Indonesia (FMKI), Maria Ratnaningsih menyoroti arah kebijakan pembangunan nasional yang dinilai semakin menjauh dari prinsip keberlanjutan.
Langkah strategis ini menandai evolusi perusahaan dalam menghadirkan standar global kepatuhan, keamanan, dan tata kelola.
Dorongan agar dunia usaha menempatkan integritas sebagai prinsip utama dalam menjalankan operasional bisnis kembali ditegaskan melalui ajang Corporate Governance Perception Index 2025.
15 TPS3R di Karawang melayani lebih dari 6.900 rumah tangga dan menciptakan lapangan kerja baru.
PERHIMPUNAN Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS) Plaza Asia mencatat prestasi signifikan dengan berhasil menyelamatkan dana sebesar Rp8,45 miliar selama masa bakti 2022-2025.
Selain itu, Dharma Jaya juga akan mengembangan olahan daging sehingga pilihan konsumsi protein hewani dapat lebih bervariasi.
Local Government Index diharapkan dapat melengkapi instrumen evaluasi yang sudah dijalankan oleh Kemendagri seperti EPPD.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved