Headline
Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
Kumpulan Berita DPR RI
DEWAN Kehutanan Nasional (DKN) melaksanakan Rapat Kerja (Raker) selama dua hari pada 8-9 Juni 2023 untuk membahas dan merumuskan program kerja DKN periode 2022-2027.
Selain itu, raker kali ini juga dimanfaatkan DKN untuk merumuskan kelembagaan.
Raker ini merupakan tindak lanjut hasil Kongres Kehutanan Indonesia (KKI) VII yang menghasilkan susunan Presidium DKN 2022-2027 dan rumusan hasil kongres yang ditindaklanjuti dalam bentuk program kerja DKN.
Baca juga: Hari Hutan Internasional, Upaya Pelestarian dan Mitigasi Bencana Jadi Sorotan
Pada hari pertama, akan diberikan penguatan materi oleh beberapa narasumber yaitu: (1) Sekretaris Jenderal KLHK yang membahas kebijakan pengelolaan hutan di Indonesia. (2) Sekdit PKTL membahas kebijakan, strategi, dan rencana implementasi Indonesia FOLU Net Sink 2030.
(3) Sekdit PSKL membahas kebijakan perhutanan sosial pasca terbitnya Perpres Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial. (4) Direktur Mobilisasi Ditjen PPI KLHK membahas kebijakan perdagangan karbon. dan (5) Sekretaris Ditjen PHL membahas kebijakan karbon di hutan produksi.
Esok hari atau Jumat (9/6), Presidium DKN akan membahas program kerja dan kelembagaan DKN. Kemudian dllanjutkan dengan penentuan komisi kerja dan pemilihan pimpinan presidium.
Baca juga: KLHK Susun Rencana Kerja Sub Nasional Indonesia's Folu Net Sink NTT
Mewakili Menteri LHK, Sekretaris Jenderal Bambang Hendroyono membuka raker dan menyampaikan sambutan kepada para peserta.
Bambang menyampaikan bahwa DKN merupakan entitas penting dalam rangka menjaga keberlangsungan tata kelola sektor kehutanan yang berkelanjutan di Indonesia.
“Peran DKN dalam mendukung pembangunan bidang LHK menjadi penting melalui prinsip check and balances serta memberikan pertimbangan kebijakan melalui kegiatan konsultatif dan koordinatif,” ungkap Bambang.
Bambang juga menyampaikan apresiasi yang tinggi atas program kerja DKN selama ini, yang dapat berjalan beriringan dengan program dan visi-misi Pemerintah.
Baca juga: Siti Nurbaya Minta Rimbawan Jaga setiap Tapak Hutan
“Melalui Rakernas ini, saya optimis dapat disusun program kerja DKN yang inline dengan program dan visi-misi Pemerintah, sehingga terbangun sinergitas dan harmonisasi yang serasi antara pemerintah, DKN, dan segenap elemen masyarakat dalam mewujudkan tujuan bersama bangsa,” terang Bambang.
Representasi Lima Stakeholder
Seperti diketahui, Presidium DKN terdiri dari representasi lima stakeholder, yaitu kamar pemerintah, kamar masyarakat Adat dan komunitas lokal, kamar bisnis atau pengusaha, kamar LSM atau pemerhati, serta kamar akademisi atau peneliti.
Baca juga: Berhasil Tekan Emisi di Sektor Kehutanan, RI Terima Pendanaan Iklim US$46 Juta
Pada pengukuhan Presidium Dewan Kehutanan Nasional (DKN) periode 2022-2027 di Jakarta, akhir tahun 2022, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya meminta Presidium DKN periode 2022-2027 diharapkan selalu menjaga soliditas internal agar bisa menjalankan perannya dengan baik selama periode kepengurusan.
"Saya berharap DKN mampu senantiasa menjaga soliditas, baik secara internal dalam kehidupan berorganisasi, namun juga dalam menjalankan berbagai perannya yang banyak di lapangan," ujar Menteri LHK Siti Nurbaya, saat pengukuhan Presidium DKN periode 2022-2027 di Jakarta. (RO/S-4)
Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) mendorong percepatan implementasi Multi Usaha Kehutanan (MUK) berbasis lanskap di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Raja Juli Antoni mengatakan, upaya menjaga hutan merupakan hal yang bukan hanya bagian dari perintah dan tujuan Presiden Prabowo Subianto, tetapi juga bagian dari ajaran agama.
Upaya mempercepat pengembangan multiusaha kehutanan (MUK) di Provinsi Lampung terus diperkuat melalui kolaborasi antara dunia usaha dan kalangan akademisi.
Balai Penegakan Hukum (Gakkum) Kehutanan Wilayah Sulawesi dari Kementerian Kehutanan Republik Indonesia menghentikan aktivitas perambahan ilegal di kawasan hutan produksi.
Sekjen PSI sekaligus Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan ajaran Islam memiliki landasan teologis kuat untuk menjaga lingkungan dan hutan dalam perspektif ekoteologi.
Pelajari inovasi teknologi pemanenan hutan 2026 yang ramah lingkungan. Dari metode RIL hingga AI, temukan cara industri menjaga ekosistem hutan Indonesia.
Sepinya pasar rakyat di Indonesia bukan semata-mata disebabkan oleh maraknya perdagangan daring, melainkan buruknya infrastruktur dan lemahnya sistem pengelolaan pasar.
Implementasi K3 di lingkungan ASM tidak hanya sekadar menggugurkan kewajiban regulasi, melainkan sistem yang terintegrasi.
KSP M Qodari menyambut baik kehadiran DPP Gapembi yang bergerak cepat meski baru disahkan secara administratif oleh Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum pada Agustus 2025.
Kris merekomendasikan perbaikan tata kelola MBG seperti melakukan audit menyeluruh dan transparan atas seluruh rantai distribusi dan penyedia makanan.
ISO/IEC 42001:2023 ialah standar global yang mengatur sistem manajemen AI, mencakup aspek tata kelola, manajemen risiko, transparansi, serta akuntabilitas penggunaan AI.
Langkah strategis ini menandai evolusi perusahaan dalam menghadirkan standar global kepatuhan, keamanan, dan tata kelola.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved