Headline
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTUR Jenderal (Dirjen) Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 (Dirjen PSLB3) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Rosa Vivien Ratnawati menegaskan, pemerintah Indonesia mendukung penuh dan akan terlibat aktif untuk terbentuknya Plastic Treaty.
Platic Treaty merupakan salah satu upaya dan dukungan internasional dalam menyelesaikan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh polusi plastik yang telah menjadi isu global.
Penegasan Dirjen Rosa Vivien ini dikemukakan pada sidang penutupan Second Session of the Intergovernmental Negotiating Committee (INC-2) yang dilaksanakan pada Jumat (2/6) waktu setempat di Markas UNESCO di Paris, Prancis.
Baca juga: RI Dukung Penuh Agenda Global Akhiri Polusi Plastik Termasuk di Laut
Pada pleno penutupan itu, para delegasi negara-negara pihak menyepakati untuk Sekretariat INC menyiapkan draf awal Plastic Treaty untuk selanjutnya akan dibahas pada INC-3 yang akan diselenggarakan di Nairobi, Kenya. November, 2023.
Wujudkan Plastic Treaty
Secara umum negara-negara yang hadir sepakat untuk segera mewujudkan Plastic Treaty ini dengan memperhatikan
1. Harmonisasi standar penerapan sirkular ekonomi, Extended Producer Responsibility (EPR), dan penerapan 3R secara global;
2. Penggunaan data dan informasi serta bukti ilmiah yang akan digunakan dalam pengambilan keputusan.
Selain itu negara peserta juga akan mendukung dalam usaha merubah perilaku masyarakat dalam penggunaan plastik, mobilisasi pendanaan untuk mendorong upaya penerapan EPR oleh produsen, menciptakan kerja sama untuk mengatasi polusi plastik dengan menerapkan No one left behind
Baca juga: Delegasi Indonesia Dukung Penuh Agenda Global Akhiri Polusi Plastik
Di akhir penutupan INC-2 meeting ini, Ketua Secretariat INC, Meza-Cuadra mengutip dari penulis Prancis “It is sad to think that nature speaks and that humanmind doesn’t listen.” (Menyedihkan untuk berpikir bahwa alam berbicara dan pikiran manusia tidak mendengarkan)
Dukung Penguh Agenda Global
Sebelumnya, dalam sidang pleno keempat the Second Session of the Intergovernmental Negotiating Committee (INC-2) di Paris, Rabu (31/5). Dirjen Rosa Vivien telah menegaskan, Indonesia mendukung penuh agenda global untuk mengakhiri polusi plastik termasuk di lingkungan laut karena sangat sejalan dengan kebijakan dan regulasi nasional pemerintah dalam memerangi limbah dan polusi plastik.
Baca juga: Masyarakat Harus Beri Sanksi Produsen yang Tak Peduli atas Limbah Produknya
“Kami memiliki komitmen yang kuat untuk bergabung dengan gerakan global untuk mengakhiri polusi plastik melalui pembentukan instrumen yang mengikat secara hukum internasional,” kata Rosa Vivien.
Seperti diketahui, pertemuan The Second Session of The Intergovernmental Negotiating Committee to Develop an International Legally Binding Instrument on Plastic Pollution, Including in The Marine Environment (INC-2) dilaksanakan di Markas UNESCO di Paris, Prancis.
Baca juga: Sampah Plastik Ancam Keseimbangan Ekosistem Hewan di Laut
Dari tanggal 29 Mei – 2 Juni 2023, rombongan Delegasi Republik Indonesia (DELRI) dari tiga kementerian, dipimpin oleh Dirjen PSLB3 Kementerian LHK, Rosa Vivien Ratnawati,
Dalam pertemuan INC-2 tersebut, pembahasan dititikberatkan pada penyusunan kesepakatan internasional terkait menanggulangi polusi yang disebabkan oleh plastik dengan mengedepankankan pendekatan komprehensif yang membahas daur hidup plasti sebagaimana telah diamanatkan pada Resolusi UNEA 5/14. (RO/S-4)
Prabowo Subianto menegaskan pentingnya kepemimpinan yang berakar pada pemahaman sejarah dan pengabdian kepada rakyat di tengah kompleksitas Indonesia sebagai bangsa majemuk.
Pemulihan pascabencana dapat berjalan karena kolaborasi lintas sektor. Pemerintah pusat, daerah, dan berbagai pemangku kepentingan disebut saling bahu-membahu.
pemda dan Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN) dapat mendukung program pemerintah pusat dengan mekanisme pinjaman atau utang oleh pemerintah pusat menggunakan APBN
Dana hibah ini merupakan bentuk dukungan konkret Pemprov DKI terhadap pemerintah pusat, sekaligus bagian dari perencanaan pembangunan daerah.
Otonomi daerah sejatinya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pemerataan pembangunan.
Luthfi mengaku belum mengetahui pihak awal yang mengusulkan itu. Di sisi lain, dia menekankan bahwa Jateng merupakan wilayah dengan penerapan aglomerasi.
Menurut Menteri Lingkungan Hidup, Dr. Hanif Faisol Nuroqif, di tengah ancaman kepunahan berbagai satwa endemik, penyelamatan keanekaragaman hayati adalah prioritas
Volume besar itu tentunya memperparah tekanan terhadap lahan seluas 142 hektar yang sudah menampung sampah Ibu Kota selama lebih dari tiga dekade.
Dunia saat ini tengah menghadapi tiga ancaman serius yang disebut “Triple Planetary Crisis” oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Pemerintah tekankan komitmen industri jalankan EPR demi kelola sampah plastik. Target 100% pengelolaan tercapai pada 2029 lewat kolaborasi multi-pihak.
KLHK melalui Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) menyegel empat perusahaan yang diduga terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla)
‘’Kolaborasi, termasuk dengan kerja sama dengan pihak swasta menjadi kunci untuk membangun sistem pengelolaan sampah yang efektif, bernilai ekonomis dan ramah lingkungan,”
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved