DIRJEN Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 (PSLB3), Kementerian Lingungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Rosa Vivien Ratnawati memimpin Delegasi Republik Indonesia yang berjumlah 19 orang dari tiga kementerian pada acara The Second Session of the Intergovernmental Negotiating Committee (INC-2) di Markas UNESCO, Paris, Senin (29/5) waktu setempat.
Acara yang dibuka Presiden Prancis Emanuel Macron melalui video message. Hal ini untuk menyusun International Legally Binding Instrument on Plastic Pollution dihadiri 2.500 delegasi dari 175 negara.
Pada sambutannya Presiden Macron menyampaikan secara tegas bahwa pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh plastik merupakan isu transnational dan telah menjadi ancaman global dan tidak mengenal batas negara, serta telah mengancam lingkungan dan kesehatan manusia.
Baca juga: Baru 42 Produsen yang Miliki Peta Jalan Pengurangan Sampah
Berdasarkan data bahwa jumlah sampah plastik yang dibuang ke lingkungan telah mencapai lebih dari 7 miliar ton.
Untuk itu Presiden Macron menyatakan bahwa kita semua harus segera melakukan tindakan, apabila tidak melakukan apa-apa, maka jumlah plastik akan meningkat tiga kali lebih besar pada tahun 2060.
Presiden Macron menggambarkan bahawa polusi plastik sebagai “ticking time bomb” serta menyerukan untuk melakukan inovasi yang dapat menciptakan new value chain untuk memisahkan, menggunakan Kembali dan medaur ulang plastik serta pemberian insentif kepada produsen untuk beralih dari linearitas ke sirkularitas.
Negosiasi Penyusunan Perjanjian Polusi Plastik
Sebanyak 19 orang yang dipimpin Dirjen PSLB 3 Rosa Vivien tersebut berasal dari KLHK, Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, dan Kementerian Perindustrian untuk melakukan negosiasi dalam penyusunan perjanjian internasional dalam menghentikan polusi plastik tersebut.
Baca juga: KLHK: 67% Konsumen Pilih Produk Ecofriendly
RI Dukung Penuh Agenda Global
Direktur Jenderal PSLB3 Rosa Vivien Ratnawati menyatakan pemerintah Indonesia mendukung penuh agenda global untuk mengakhiri polusi plastik karena hal itu sejalan dengan kebijakan dan regulasi nasional.
“Indonesia memiliki ambisi dan komitmen yang sejalan dengan ambisi dan komitmen global untuk menyusun international legally binding instrument mengakhiri polusi plastik,” tegasnya.
Baca juga: KLHK Sediakan Fasilitas Pengelolaan Sampah di Sejumlah Titik Mudik
Lebih lanjut Rosa Vivien menyatakan bahwa pada pembahasan di INC ini perlu adanya persamaan persepsi dan definisi terkait pengertian dari full life cycle of plastic karena hal ini merupakan dasar yang akan digunakan dalam negosiasi.
Selanjutanya, pada sidang INC 2 ini sangat perlu memastikan Rencana Aksi Nasional menjadi salah satu referesi utama dalam penyusunan international legally binding instrument, sehingga selain memperhatikan kapasitas masing-masing negara dalam penanganan permasalahan plastik dan menjadi salah satu bentuk implementasi no one left behind. (RO/S-4)
