Pemerintah bisa Tiru Belanda Tekan Jumlah Perokok

Wagub Rano Berharap Raperda Kawasan Tanpa Rokok Disetujui DPRD

Rano mengatakan DKI Jakarta menjadi salah satu daerah di Indonesia yang belum memiliki Peraturan Daerah (Perda) mengenai KTR bersama beberapa kota lain di Provinsi Aceh dan Papua.

Ketatkan Aturan KTR, Merokok di Malioboro akan Disanksi

Sanksi yustisi berupa tilang ringan (tipiring) kepada pelanggar aturan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Malioboro dan kawasan wisata akan mulai diterapkan.

Asosiasi Pasar Tolak Aturan Penjualan Rokok di PP Kesehatan

Penerbitan PP Kesehatan ini akan mengancam keberlangsungan hidup 9 juta pedagang di pasar rakyat yang menyebar di seluruh Indonesia

Koalisi Masyarakat Sipil Harap Prabowo-Gibran Perketat Akses Rokok

Jumlah perokok aktif diperkirakan mencapai 70 juta orang. Sebanyak 7,4 persen di antaranya merupakan perokok anak berusia 10-18 tahun.

Bahaya Rokok Ancam Kesehatan Jutaan Anak Indonesia

Harga rokok yang terjangkau dan penjualan rokok batangan membuat rokok menjadi mudah diakses oleh anak-anak

Pemerintah Perlu Batasi Iklan Rokok

Pemerintah perlu memperketat iklan rokok untuk mengurangi peningkatan  produksi rokok setiap tahunnya. Iklan rokok saat ini masih masif terutama di media-media sosial.

Petani Tembakau Jawa Barat Kembali Digoyang Upaya Pembatasan Kadar Tar dan Nikotin

Rekomendasi Batas Maksimal Kadar Tar dan Nikotin saat ini tengah dirancang oleh Tim Penyusun Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (KemenkoPMK)

Regulasi Tar dan Nikotin Harus Pertimbangkan Karakteristik Industri Tembakau Nasional

Proses perumusan kebijakan masih minim transparansi dan partisipasi publik, sehingga memerlukan regulatory impact assessment (RIA) yang komprehensif.

Wacana Pembatasan Kadar Maksimal Tar & Nikotin Picu Potensi Tumpang Tindih Peraturan

Regulasi yang lebih ketat berpotensi mengubah peta persaingan usaha di sektor industri hasil tembakau.

Perlu Keseimbangan Konstitusional dalam Merumuskan Kebijakan terkait Tembakau

Regulasi yang harmonis akan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan, memperkuat kepatuhan publik dan dunia usaha terhadap kebijakan pemerintah.

Pakar UNS: PP Kesehatan Harus Penuhi Hak Konstitusional Masyarakat

Melalui mekanisme Regulatory Impact Assessment (RIA), para peneliti UNS mendorong adanya pengujian dampak aturan secara berkala untuk memastikan keadilan bagi seluruh sektor.

Batasan Nikotin dan Tar Disebut Berpotensi Matikan Ekosistem Industri Hasil Tembakau

Perubahan regulasi yang mendadak akan menyebabkan kerugian besar terhadap stok tembakau yang telah dibeli industri saat ini. 

Manusia Rohani

Menjaga Arah dan Nilai NU Harvest Maslaha

Perdamaian, antara Kekuatan Koersif Negara dan Kesadaran Kolektif

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia