Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
JUMLAH perokok di Indonesia tiap tahun terus meningkat seiring dengan langkah pemerintah menekan lajunya lewat sejumlah kebijakan. Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Islam Negeri Jakarta, Laifa Annisa, meminta pemerintah meniru langkah Belanda untuk mengurangi jumlah perokok.
Baca juga: Pemprov DKI akan cabut KJP Plus Pelajar yang Merokok
Menurut dia, negara tersebut menerapkan mekanisme untuk mengatasi kecanduan rokok. Laifa mengatakan mekanisme tersebut sangat terstruktur dan tepat sasaran.
"Mereka punya klinik untuk mengatasi kecanduan, salah satunya untuk rokok. Jadi memang ada klinik khusus smoking cessation yang terprogram menggunakan produk alternatif," ujarnya lewat keterangan yang diterima, Kamis (26/5).
Baca juga: Ahli Pastikan TAR Berbahaya Bagi Kesehatan
Hal tersebut, kata Laifa, dapat menjadi pembelajaran bagi Indonesia. Salah satunya, untuk menciptakan program yang terstruktur menggunakan produk alternatif tembakau dan mengurangi angka perokok dewasa. Laifa mengatakan mekanisme tersebut sangat terstruktur dan tepat sasaran.
Adapun kebijakan terkait produk alternatif tembakau mendapat batu sandungan di RUU Kesehatan. Sebab, ada penyamaan produk tembakau dengan narkotika dalam rancangan beleid tersebut.
Anggota DPR Yahya Zaini mengatakan penyamaan itu tidak tepat. Dia meminta produk tembakau diatur terperinci, sesuai dengan risikonya. (Teo/H-3)
Rano mengatakan DKI Jakarta menjadi salah satu daerah di Indonesia yang belum memiliki Peraturan Daerah (Perda) mengenai KTR bersama beberapa kota lain di Provinsi Aceh dan Papua.
Sanksi yustisi berupa tilang ringan (tipiring) kepada pelanggar aturan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Malioboro dan kawasan wisata akan mulai diterapkan.
Penerbitan PP Kesehatan ini akan mengancam keberlangsungan hidup 9 juta pedagang di pasar rakyat yang menyebar di seluruh Indonesia
Jumlah perokok aktif diperkirakan mencapai 70 juta orang. Sebanyak 7,4 persen di antaranya merupakan perokok anak berusia 10-18 tahun.
Harga rokok yang terjangkau dan penjualan rokok batangan membuat rokok menjadi mudah diakses oleh anak-anak
Pemerintah perlu memperketat iklan rokok untuk mengurangi peningkatan produksi rokok setiap tahunnya. Iklan rokok saat ini masih masif terutama di media-media sosial.
Kemasan polos mempersulit pengawasan, mempermudah pemalsuan, dan membuat konsumen kesulitan membedakan produk asli dan ilegal.
Tekanan kebijakan yang terus menghantam Industri Hasil Tembakau (IHT) membuat banyak pihak mendesak pemerintah untuk segera menyusun peta jalan IHT nasional yang berkeadilan.
Anggoya Baleg DPR RI Sofwan Dedy Ardyanto, menyoroti absennya komoditas tembakau dalam daftar sektor potensial untuk hilirisasi yang dipaparkan pemerintah.
Sejumlah tokoh masyarakat dan wakil rakyat menyoroti masuknya agenda Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) dalam regulasi yang disusun oleh Kementerian Kesehatan
Industri tembakau dilemahkan oleh regulasi yang tumpang tindih dan konflik antar kebijakan, yang membuat petani semakin tertekan.
Mantan Direktur Penelitian, Kebijakan & Kerja Sama WHO, Tikki Pangestu, menilai adopsi strategi pengurangan risiko tembakau berjalan sangat lambat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved