Headline
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Masalah kesehatan mental dan obesitas berpengaruh terhadap kerja pelayanan.
DPR RI kembali mengadakan Lomba Orasi Bintang Orator (LOBO) dengan mengusung tema ‘Masukan Terhadap RUU Pengawasan Obat dan Makanan’ yang saat ini tengah dilakukan pembahasan oleh Komisi IX DPR RI.
Anggota Komisi IX DPR RI Ratu Ngadu Bonu Wulla sebagai juri pun mengapresiasi lomba ini karena dapat melibatkan partisipasi masyarakat dalam penyusunan undang-undang terutama mengenai RUU Pengawasan Obat dan Makanan.
Ajang LOBO bisa menjadi masukan terkait RUU Pengawasn Obat dan Makanan dari sembilan peserta yang telah berhasil sampai tahap akhir.
Baca juga: RUU POM Diharapkan Bisa Perkuat Pengawasan Obat Makanan di Daerah
“Memang sekarang perlu melibatkan masyarakat luas ya, baik itu pelajar, mahasiswa dan masyarakat umum, untuk bisa memberikan masukan terkait dengan rancangan undang-undang yang sedang dibahas ya," kata Ratu seusai penjurian di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (8/5).
"Karena apa? ketika undang-undang ini nanti sudah disahkan, kita berharap itu bisa diterima, tidak ada lagi mungkin judicial review lah atau mungkin ada suara-suara sumbang atau mungkin suara-suara yang ingin merubah ya, tapi benar-benar ini (RUU) diterima,” tutur Ratu.
Baca juga: Urgensi RUU Pengawasan Obat dan Makanan
Ia juga mengapresiasi masukan-masukan bagus yang telah diberikan oleh para peserta sehingga dapat menambahkan catatan dalam pembahasan RUU Pengawasan Obat dan Makanan.
Masukan Bisa Menjadi Highlight
Adapun masukan yang menjadi highlight baginya yakni pertama terkait dengan persoalan kelembagaan yang masih lemah pengawasannya karena keterbatasan kelembagaan yang tidak sampai ke tingkat kabupaten.
“Jadi memang sangat terbatas sedangkan peredaran obat dan makanan itu sampai ke masyarakat ya dan bahkan memang kita tahu sudah banyak korban-korban," ucap Ratu.
"Oleh karena itu dengan penguatan kelembagaan ini bisa membentuk jaringan BPOM sampai ke tingkat kabupaten untuk melakukan pengawasan lebih efektif dan bisa menjangkau masyarakat yang berada di pelosok-pelosok,” pungkasnya.
Baca juga: Indomie di Taiwan, Badan POM Mengaku Sudah Mitigasi Risiko Residu EtO
Masukan berikutnya yaitu terkait dengan kewenangan dalam hal penyidikan yang saat ini masih lemah.
"Sehingga ini kan masalah obat dan makanan ini terkait dengan kesehatan masyarakat kan kasihan kalau sampai makanan ini dikonsumsi, obat yang dikonsumsi itu tidak layak untuk dikonsumsi masyarakat," kata Ratu.
"Nah ini menjadi tanggung jawab Negara, bagaimana Negara memberikan perlindungan kepada masyarakat lewat regulasi-regulasi yang akan dibuat, salah satunya lewat pembahasan rancangan undang-undang pengawasan obat dan makanan,” jelasnya.
Baca juga: Mi Instan Indonesia Ditarik di Taiwan, BPOM Diminta Segera Cek dan Lakukan Uji Sampling
Politikus Fraksi Partai NasDem ini pun berharap kedepannya, kegiatan Lomba Orasi Bintang Orator ini dapat diikuti oleh lebih banyak peserta sehingga masukan-masukan yang terjaring akan lebih banyak lagi.
Selain itu, pelibatan masyarakat perlu terus ditingkatkan dalam rancangan undang-undang lainnya sehingga DPR RI dapat melahirkan legislasi yang berkualitas.
Baca juga: Pengawasan Lemah, Unair Dorong UU Pengawasan Obat dan Makanan Disahkan
“Karena ini sangat penting saya pikir. Karena memang kita terbatas kadang-kadang kan ada salah satu wilayah yang tidak memiliki anggota DPR atau Dapil yang kosong, nah mungkin dengan adanya masukan begini kan, rakyat merasa mendapatkan kesempatan, negara memberikan mereka juga ruang partisipasi untuk memberikan masukan,” tutupnya.
Adapun hasil penjurian terhadap sembilan finalis peserta Lomba Orasi Bintang Orator ini adalah juara pertama diperoleh Dwi Khusnul Khotimah (Siswi SMAN 1 Krian, Sidorajo, Jawa Timur), juara dua Miftahul Huda (Mahasiswa Fakultas Hukum UIN SUSKA, Pekanbaru, Riau) dan juara tiga Masruri (Guru MA GUPPI Banjarsari, Lampung Selatan, Lampung. (RO/S-4)
Pelapor yang merasa laporannya tidak ditindaklanjuti oleh penyelidik atau penyidik dapat membuat laporan kepada atasan atau pengawas penyidikan.
Pada Masa Sidang III ini, Dasco mengatakan DPR RI akan memprioritaskan pembahasan delapan rancangan undang-undang (RUU) yang saat ini sedang dalam tahap Pembicaraan Tingkat I.
Keluhan terbesar dari KUHAP yang berlaku saat ini adalah soal minimnya perlindungan hak tersangka dan minimnya peran advokat.
Bagi Fraksi PKS, salah satu langkah untuk membela Paestina adalah dengan menginisiasi RUU untuk memboikot produk asal Israel.
RUU BPIP dan RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia telah menjadi usulan Komisi XIII DPR RI.
Parlemen mengesahkan RUU yang mengusulkan penyelidikan penasihat khusus terhadap Presiden Yoon Suk-yeol atas kegagalan darurat militer.
Kenaikan gaji seharusnya dilihat sebagai pelaksanaan tugas negara dalam memenuhi hak keuangan para hakim dan tidak perlu dikaitkan dengan tujuan lain.
Demokrasi tidak bisa dipisahkan dari politik karena sesungguhnya politik adalah bagian yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari
Penelitian terbaru ungkap dampak pengawasan terhadap otak manusia, mulai dari perubahan perilaku hingga gangguan kognitif bawah sadar.
Yanto membeberkan bahwa MA merupakan lembaga yang paling banyak memiliki pengawas. Ada Badan Pengawas MA RI, hingga Komisi Yudisial (KY) yang mengawasi gerak-gerik MA.
Puadi menuturkan bahwa sebagian besar pelaksanaan PSU telah berjalan lancar meskipun masih ditemukan beberapa catatan dan evaluasi di beberapa wilayah.
Pencegahan dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah daerah serta aparat keamanan, khususnya kepolisian dan kejaksaan yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved