Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
DPR RI kembali mengadakan Lomba Orasi Bintang Orator (LOBO) dengan mengusung tema ‘Masukan Terhadap RUU Pengawasan Obat dan Makanan’ yang saat ini tengah dilakukan pembahasan oleh Komisi IX DPR RI.
Anggota Komisi IX DPR RI Ratu Ngadu Bonu Wulla sebagai juri pun mengapresiasi lomba ini karena dapat melibatkan partisipasi masyarakat dalam penyusunan undang-undang terutama mengenai RUU Pengawasan Obat dan Makanan.
Ajang LOBO bisa menjadi masukan terkait RUU Pengawasn Obat dan Makanan dari sembilan peserta yang telah berhasil sampai tahap akhir.
Baca juga: RUU POM Diharapkan Bisa Perkuat Pengawasan Obat Makanan di Daerah
“Memang sekarang perlu melibatkan masyarakat luas ya, baik itu pelajar, mahasiswa dan masyarakat umum, untuk bisa memberikan masukan terkait dengan rancangan undang-undang yang sedang dibahas ya," kata Ratu seusai penjurian di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (8/5).
"Karena apa? ketika undang-undang ini nanti sudah disahkan, kita berharap itu bisa diterima, tidak ada lagi mungkin judicial review lah atau mungkin ada suara-suara sumbang atau mungkin suara-suara yang ingin merubah ya, tapi benar-benar ini (RUU) diterima,” tutur Ratu.
Baca juga: Urgensi RUU Pengawasan Obat dan Makanan
Ia juga mengapresiasi masukan-masukan bagus yang telah diberikan oleh para peserta sehingga dapat menambahkan catatan dalam pembahasan RUU Pengawasan Obat dan Makanan.
Masukan Bisa Menjadi Highlight
Adapun masukan yang menjadi highlight baginya yakni pertama terkait dengan persoalan kelembagaan yang masih lemah pengawasannya karena keterbatasan kelembagaan yang tidak sampai ke tingkat kabupaten.
“Jadi memang sangat terbatas sedangkan peredaran obat dan makanan itu sampai ke masyarakat ya dan bahkan memang kita tahu sudah banyak korban-korban," ucap Ratu.
"Oleh karena itu dengan penguatan kelembagaan ini bisa membentuk jaringan BPOM sampai ke tingkat kabupaten untuk melakukan pengawasan lebih efektif dan bisa menjangkau masyarakat yang berada di pelosok-pelosok,” pungkasnya.
Baca juga: Indomie di Taiwan, Badan POM Mengaku Sudah Mitigasi Risiko Residu EtO
Masukan berikutnya yaitu terkait dengan kewenangan dalam hal penyidikan yang saat ini masih lemah.
"Sehingga ini kan masalah obat dan makanan ini terkait dengan kesehatan masyarakat kan kasihan kalau sampai makanan ini dikonsumsi, obat yang dikonsumsi itu tidak layak untuk dikonsumsi masyarakat," kata Ratu.
"Nah ini menjadi tanggung jawab Negara, bagaimana Negara memberikan perlindungan kepada masyarakat lewat regulasi-regulasi yang akan dibuat, salah satunya lewat pembahasan rancangan undang-undang pengawasan obat dan makanan,” jelasnya.
Baca juga: Mi Instan Indonesia Ditarik di Taiwan, BPOM Diminta Segera Cek dan Lakukan Uji Sampling
Politikus Fraksi Partai NasDem ini pun berharap kedepannya, kegiatan Lomba Orasi Bintang Orator ini dapat diikuti oleh lebih banyak peserta sehingga masukan-masukan yang terjaring akan lebih banyak lagi.
Selain itu, pelibatan masyarakat perlu terus ditingkatkan dalam rancangan undang-undang lainnya sehingga DPR RI dapat melahirkan legislasi yang berkualitas.
Baca juga: Pengawasan Lemah, Unair Dorong UU Pengawasan Obat dan Makanan Disahkan
“Karena ini sangat penting saya pikir. Karena memang kita terbatas kadang-kadang kan ada salah satu wilayah yang tidak memiliki anggota DPR atau Dapil yang kosong, nah mungkin dengan adanya masukan begini kan, rakyat merasa mendapatkan kesempatan, negara memberikan mereka juga ruang partisipasi untuk memberikan masukan,” tutupnya.
Adapun hasil penjurian terhadap sembilan finalis peserta Lomba Orasi Bintang Orator ini adalah juara pertama diperoleh Dwi Khusnul Khotimah (Siswi SMAN 1 Krian, Sidorajo, Jawa Timur), juara dua Miftahul Huda (Mahasiswa Fakultas Hukum UIN SUSKA, Pekanbaru, Riau) dan juara tiga Masruri (Guru MA GUPPI Banjarsari, Lampung Selatan, Lampung. (RO/S-4)
Rapat kali ini untuk mendapatkan kesepakatan, baik muatan maupun rumusan substantife pasal-pasal yang ada dalam Rancangan Undang-Undang.
RANCANGAN Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja semakin banyak dibicarakan belakangan ini karena pemerintah menggunakannya sebagai konsep aturan perundang-undangan
Khusus kepada DPR, mohon kaji ulang secara mendalam RUU HIP ini agar kita tidak mengalami distorsi sejarah dan salah konsep mengenai ideologi dan haluan.
TAKHTA itu menggoda. Sama halnya dengan wanita dan harta. Karena itu, ada kearifan lokal di negeri ini yang mewanti-wanti hati-hati dengan perkara tiga 'ta' (takhta, harta, dan wanita).
RANCANGAN Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP)masih dibahas oleh Komisi I DPR RI
Tidak semua usulan DPR dalam revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disetujui pemerintah. Jokowi menegaskan tidak ingin KPK diperlemah.
Pengawasan juga dilakukan di tempat penjualan maupun distributor parsel. Kegiatan dilakukan pihaknya sepanjang bulan Ramadan
Kampanye hitam melalui penyebaran berita bohong atau hoaks merupakan tantangan besar terutama dalam masa kampanye seperti sekarang
Pemilih pemula memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga agar pemilu berjalan dengan jujur, adil, dan tanpa kecurangan.
Pemerintah perlu mempertimbangkan peningkatan alokasi anggaran bagi pengawasan partisipatif, khususnya di daerah-daerah yang memiliki keterbatasan.
Kerja-kerja pengawasan saat pilkada langsung menjadi sulit terlaksana jika nantinya kepala daerah dipilih lewat DPRD.
Oleh karena itu, ia meminta di 2025 jajaran Bawaslu memiliki banyak program yang menunjukkan peran Bawaslu dalam membangun kesadaran masyarakat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved