Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KONSERVASI kawasan hutan yang cukup dan kecukupan tutupan hutan untuk setiap Daerah Aliran Sungai (DAS) untuk mengoptimalkan manfaat lingkungan, lingkungan, sosial dan ekonomi bagi masyarakat setempat pada sekurang-kurangnya 30% dari luas DAS dan pulau, didistribusikan secara proporsional.
Hal ini menjadi keharusan karena menyangkut hajat hidup masyarakat.
Hutan tidak hanya memenuhi kebutuhan manusia, terutama penduduk setempat, tetapi juga melindungi lingkungan dan keanekaragaman hayati, termasuk jasa ekologis.
Baca juga: SKK Migas dan Imbang Tata Alam Hijaukan DAS Seluas 592 Ha di Meranti, Riau
Mengelola das dengan pendekatan ekosistem dan biodiversitas, menurut Chay Asdak, Guru Besar Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Universitas Padjadjaran (Unpad) dapat dilakukan melalui pendekatan solusi berbasis alami atau Nature-Based Solution (NBS). Pemanfaatan lahan alamiah strategis, lanskap untuk upaya konservasi nilai dan fungsi ekosistem.
Hutan lahan basah, riparian area, dan elemen lanskap alami lainnya adalah infrastruktur alam.
Infrastruktur alami diwujudkan melalui mekanisme insentif dan disinsentif, ketika insentif atau bantuan teknis kepada pemilik tanah untuk mengelola secara ramah lahan hutan.
Baca juga: Dukung Investasi Jangka Panjang, PLN Indonesia Power Rehabilitasi DAS Serayu
Berikutnya, mekanisme imbal jasa lingkungan menjadi langkah efisien dan pendekatan efektif untuk mengamankan infrastruktur alam.
Luas Minimum Tutupan Hutan 30% Kurang Efektif
Dalam diskusi media yang diselenggarakan oleh Sustainitiate bersama Sekolah Pascasarjana Universitas Padjajaran, Agus Setyarso, Deputy Director, Pusat Sains Kelapa Sawit Instiper Yogyakarta pun menyampaikan hasil kesimpulannya bahwa ketetapan luas minimum tutupan hutan sebesar 30% kurang efektif.
Angka yang seharusnya dapat menjaga tutupan hutan untuk sementara ini adalah 40%.
Baca juga: Kabupaten Pasuruan Diprediksi Terancam Kekeringan Tahun 2050
Namun, hal ini bukan berarti bahwa ada kebebasan untuk melepaskan kawasan hutan meskipun sudah di atas ambang batas.
Kesimpulan lain juga disampaikan adalah terkait rehabilitasi lahan dan restorasi lanskap yang mana keduanya menjadi alternatif yang tidak dapat dihindari untuk memulihkan fungsi DAS atau lanskap pada ecoregion. (RO/S-4)
Bencana banjir terparah saat ini melanda Desa Tebing Tinggi di Kabupaten Balangan, ketinggian air mencapai lebih dua meter
Mikroplastik tidak hanya membawa risiko dari bahan dasarnya sendiri seperti ftalat dan BPA yang bersifat pengganggu hormon, tetapi juga bertindak seperti magnet yang menyerap racun lain
Miliaran tahun silam, air pernah mengalir di permukaan Mars. Para ilmuwan sepakat bahwa planet ini pernah memiliki jaringan Sungai.
Perubahan warna air kali terjadi pada Sabtu (4/10) sore hingga petang kemarin.
Pada era modern saat ini, peradaban terbaik untuk Kabupaten Bekasi adalah mengembalikan hamparan sungai sepanjang mungkin tanpa ada yang membatasi.
Para peneliti menemukan lebih dari 15.000 km aliran sungai kuno di Mars, menunjukkan Planet Merah pernah hangat dan basah akibat hujan.
Polda Riau mengungkap kasus dugaan pelanggaran konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem di Kabupaten Bengkalis.
Studi terbaru ungkap hutan hujan Australia tak lagi jadi penyerap karbon. Suhu tinggi dan kekeringan membuat hutan justru melepaskan CO2 ke atmosfer.
Regenesis juga menegaskan keselarasan APP Group dengan Rencana Aksi Strategis Keanekaragaman Hayati Indonesia (IBSAP) 2025-2045 yang diluncurkan pemerintah
KETUA Delegasi RI untuk COP29, Hashim Djojohadikusumo, mengatakan Presiden RI Prabowo Subianto telah menyetujui reboisasi atau penghijauan kembali besar-besaran.
PT Eigerindo MPI, distributor brand EIGER Adventure, berkolaborasi dengan Yayasan Wanadri untuk menanam dan merawat 10.000 bibit mangrove di Belitung
SEKRETARIS Jenderal KLHK Bambang Hendroyono mendorong pemerintah secara kolaboratif menciptakan kebijakan yang mendukung pengelolaan hutan berkelanjutan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved