Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
DALAM kunjungan kerja (kunker) ke Prancis, Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo melakukan diskusi secara intensif dengan International Energy Agency (IEA) usai menandatangani kerja sama mematangkan skema Just Energy Transition Partnership Investment and Policy Plan (JETP IPP).
PLN bersama IEA memetakan langkah strategis ke depan agar dapat mengakselerasi proyek transisi energi di Indonesia dalam Focus Group Discussion (FGD) di IEA Headquarters, 9 Rue de la Fédération, 75015 Paris, Prancis., pada Selasa (18/4).
Dalam kesempatan itu, Darmawan Prasodjo menjelaskan dalam mempercepat pencapaian target Net Zero Emission (NZE), PLN telah melakukan banyak upaya mengurangi emisi karbon, seperti mengurangi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang sebelumnya telah direncanakan dalam RUPTL 2019-2028 sebesar 13,3 gigawatt (GW) dan membuat Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) hijau di mana komposisi penambahan pembangkit berbasis energi baru terbarukan menjadi mayoritas (51,6%) dalam bauran energi.
Baca juga: PLN Berkomitmen Hadirkan Energi Bersih yang Terjangkau
"Langkah-langkah ini dilakukan PLN untuk bisa mengurangi emisi dari sektor pembangkitan. PLN telah mengambil tindakan konkret untuk mendukung pencapaian JETP, dengan menyelaraskan penyusunan RUPTL saat ini dengan JETP. Oleh karena itu, PLN siap untuk berkolaborasi dengan investasi dan rencana kebijakan JETP IPP," ujar Darmawan.
Darmawan menambahkan, dalam upaya pengurangan emisi, PLN telah melakukan banyak langkah advance seperti menggantikan 1,1 GW PLTU dengan energi terbarukan dan 800 megawatt (MW) dengan gas alam. PLN juga melakukan teknologi co-firing pada 36 PLTU yang akan terus bertambah menjadi 52 PLTU serta melakukan dedieselisasi PLTD sebanyak 1 GW.
"Kami juga sudah melakukan uji coba perdagangan karbon pertama di 26 pembangkit listrik PLN. Selain itu juga mengaktifkan konsumsi energi terbarukan melalui layanan energi hijau atau Renewable Energy Ceritificate (REC)," tambah Darmawan.
Baca juga: Sambut Prospek Cerah Pengembangan Panas Bumi, PGE Punya Fundamental Keuangan Kuat
PLN dan IEA sepakat bahwa langkah Indonesia ini perlu dukungan semua pihak lewat kolaborasi investasi maupun pendanaan. Lewat FGD tersebut, PLN dan IEA mematangkan strategi bagaimana melaksanakan agenda besar tersebut lewat skema JETP IPP.
PLN dan IEA juga membahas strategi proyek transisi energi yang perlu mengedepankan prinsip affordability bagi masyarakat agar merasakan dampak dari sisi ekonomi. Implementasi transisi energi yang membutuhkan biaya yang sangat besar juga perlu dingkaji dampaknya terhadap kondisi keuangan PLN maupun kemampuan keuangan negara.
Bahkan PLN juga akan meningkatkan pembangunan transimisi jaringan interkoneksi antar pulau serta green enabling transmission line sehingga bisa menyalurkan daya dari pembangkit EBT ke pusat beban. PLN mengembangkan konsep smart grid dalam pembangunan jaringan ini sehingga mampu meningkatkan keandalan listrik bagi masyarakat.
Baca juga: Bidik Nett Zero Emission, Sektor Migas Tidak Ditinggalkan
"Upaya kami ini mampu mengurangi emisi karbon hingga 3,7 miliar ton CO2 ke depan. Kami bersama IEA memetakan hingga rinci terkait strategi, kebutuhan infrastruktur pendukung, rencana pembangunan interkoneksi jaringan hingga peluang kolaborasi yang menarik bagi investor," tambah Darmawan.
Head Renewable Energy Division International Energy Agency, Paolo Frankl mendukung penuh langkah PLN dan Indonesia dalam menjalankan proyek transisi energi. Frankl menilai, dukungan penuh negara-negara di dunia dan juga industri global mampu menjadi upaya bersama dalam masa depan bumi yang lebih baik.
"IEA mendukung penuh langkah PLN dan Indonesia dalam menjalankan proyek transisi energi. Bersama PLN kami akan memetakan langkah strategis untuk mencapai target NZE," pungkas Frankl. (S-3)
Sepanjang tahun 2025, NBRI mencatat sejumlah capaian strategis, antara lain penguatan kapasitas SDM nasional melalui program pelatihan, Battery School, dan industrial training.
KOMISI XII DPR meminta pemerintah memastikan bahwa rencana pembangunan 50 pembangkit listrik berbasis sampah tidak berujung mangkrak karena persoalan biaya.
Rancangan pembangunan jaringan interkoneksi antarpulau telah ditetapkan dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034.
Pemerintah terus memperkuat arah kebijakan energi nasional dengan mempercepat pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT). Langkah ini untuk memperkuat ketahanan energi nasional.
SURVEI ARCI menyatakan sebanyak 75,5 persen warga Jawa Timur menyatakan puas terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran di bidang energi.
UPAYA pengembangan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) di Indonesia, termasuk di Kalimantan Selatan (Kalsel), terhabat karena ketergantungan energi fosil.
Asisten II menyampaikan bahwa kegiatan FGD ini merupakan langkah strategis dan penting bagi Pemerintah Kota Sorong dalam mengintegrasikan seluruh upaya pembangunan dan investasi di daerah.
RUU Perekonomian Nasional perlu memperjelas posisi hukum ekonomi kerakyatan agar memiliki kekuatan implementatif dalam kebijakan negara.
KPU proses penyusunan peraturan teknis penyelenggaraan pemilu atau legal drafting akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan dilakukan secara terbuka.
Urusan pangan sangat penting karena di dalamnya terdapat unsur politik dan kesejahteraan masyarakat.
AI dapat digunakan untuk memperkuat rantai pasok keuangan, khususnya untuk UMKM, serta integrasi AI dalam kebijakan moneter, pengawasan regulasi (SupTech), dan infrastruktur pembayaran.
Agenda FGD merupakan upaya mendukung terciptanya ekosistem hidrogen nasional guna mendukung akselerasi transisi energi dalam upaya mewujudkan ketahanan dan swasembada energi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved