Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
HARI RAYA Idul Fitri atau 1 Syawal 1444 H/2023 M diperkirakan berbeda antara Muhammadiyah dan pemerintah. Wakil Menteri Agama (Wamenag), Zainut Tauhid Sa'adi, mengimbau umat saling menghormati perbedaan.
"Kami mengjmbau kepada masyarakat dan umat Islam khususnya tetap saling menghormati menjaga kerukunan, persaudaraan dan saling memuliakan. Adanya perbedaan bukan sebagai faktor yang memecah belah persaudaraan sesama umat Islam dan sesama anak bangsa," kata Zainut Tauhid kepada wartawan di Jakarta, Rabu malam (12/4)
Seperti diketahui Pimpinan Pusat Muhammadiyah melalui .Majelis.Tarjikh telah menetapkan lebaran Idul Fitri 1 Syawal 1444 H Jumat tanggal 21 April 2023.
Baca juga : Isbat Awal Syawal Digelar 20 April 2023, Kemenag Pantau Hilal di 123 Titik
Di sisi lain, pemerintah melalui Kementerian Agama (.Kemenag) melalui Sidang Isbat 20 April memprediksi 1 Syawal 1444 H akan jatuh pada Sabtu, 22 April 2023.Pasalnya pada 21 April 2023, posisi hilal masih di bawah ufuk.
Kata Zainut ,Kemenag akan menggelar sidang isbat Kamis 20 April 2023." Dalam perhitungan, hilal nampak masih di bawah ufuk sehingga sangat mungkin terjadi perbedaan, " ungkap Zainut.
Baca juga : Tips Mengelola THR Agar Keuangan Tetap Sehat
Mantan Wakil Ketua.Umum MUI ini berharap pada malam Idul Fitri masyarakat.dan umat meng hindari kegiatan yang menjurus pada kegaduhan, kemacetan, tetap tertib melaksanakan takbir dengan khusyuk.
"Kami juga menghimbau umat Islam dapat menunaikan zakat fitrah dan .zakat.mal untuk membantu saudara.saudara kita yang duafa atau kekurangan".".harapnya
Dalam kesempatan itu, Zainut mengutarakan pemerintah sekarang memberikan kelonggaran yang cukup besar pada Lebaran tahun ini keleluasaan bagi masyarakat seperti.mudik lebaran. Diperkiraka. pemudik akan meningkat.memjadi 123 juta orang. sehingga pemerintah harus mlakukan persiapan aspek infrastruktur jalan, lkelaikan kendaraan, penyeberangan, pelabuhan disiapkan sedemikian rupa guna memberika kelancaran pemudik agar dimanfaatkan sebaik.baiknya.
" Mari kita ikuti pesan atau ketentuan yang telah dutetapkan pemerintah seperti pengaturan ganjil genap ,tetap memperhatikan faktor kesehatan karena kita masih proses transisi dari pandedemi ke endemi, ".tukasnya. (Z-4)
KPK sebelumnya menerima lima laporan atas dugaan korupsi penentuan kuota haji. Salah satunya menyasarkan eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.
WACANApenyelenggaraan haji jalur laut tengah mengemuka. Wacana haji jalur laut disebut sebagai hal yang bukan tidak mungkin untuk dilaksanakan. Namun, membutuhkan persiapan matang,
Festival Kerukunan di Desa Pabuaran, Kerukunan bukan Proyek Elite
MAJELIS Masyayikh menyelenggarakan Uji Publik Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Eksternal (SPMI–SPME) untuk Pendidikan Pesantren Jalur Nonformal
Dalam masa transisi tersebut BPH RI juga terus berkoordinasi dengan Kementerian Agama yang juga mencakup tentang fasilitas dan infrastruktur penunjang penyelenggaraan ibadah haji.
MENTERI Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membenarkan adanya rencana agar penyelenggaraan haji dan umrah ke depan berada di bawah Badan Penyelenggara (BP) Haji.
Pembangunan fasilitas pendidikan merupakan salah satu prioritas pemerintah untuk mendorong peningkatan kualitas pendidikan tinggi keagamaan.
BWA menawarkan kerja sama kepada Kemenag untuk pelatihan yang diberi title "Memilih dan Menata Sound System Masjid Tersertifikasi".
KEMENTERIAN Agama RI dengan meluncurkan Kurikulum Berbasis Cinta (KBC) sebagai wajah baru pendidikan Islam yang lebih humanis, inklusif, dan spiritual.
Pelaku menjual tambahan kuota haji dari Pemerintah Arab Saudi, yang seharusnya dipakai untuk mempercepat antrean.
Nikah massal digelar sebagai salah satu upaya membantu masyarakat kurang mampu dan upaya menekan jumlah nikah siri yang tergolong banyak di Kalsel.
AMPHURI juga mendorong DPR dalam pembahasan RUU perubahan UU tersebut agar memperhatikan keberlangsungan usaha PPIU dan PIHK.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved