Headline
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
KEWAJIBAN sertifikasi halal untuk produk makanan, minuman, sembelihan, dan jasa sembelihan akan berlaku mulai 17 Oktober 2024. Hal itu sesuai amanat UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Muhammad Aqil Irham menjelaskan, diaturnya mandatori sertifikasi halal di dalam undang-undang merupakan bentuk hadirnya negara dalam memberikan jaminan kepastian hukum, keamanan, dan perlindungan terhadap konsumen.
“Negara hadir dalam memenuhi bentuk-bentuk pengamalan ajaran agama bagi pemeluknya yang dijamin oleh konstitusi,” ungkap Aqil saat diwawancarai Media Indonesia di Kantor BPJPH, Jakarta Timur, Jumat (31/3).
Baca juga: Perkuat Sihalal, BPJPH Gandeng BI dan BRAIN IPB
Dari sisi pelaku usaha, sertikat halal penting untuk menjaga kepercayaan konsumen. Terlebih, halal telah menjadi semacam branding image di pasar nasional maupun global.
Saat ini ada 106 lembaga halal luar negeri dari 44 negara yang ingin bekerja sama dengan BPJPH.
“Sebagian besar dari 44 negara ini justru negara minoritas muslim yang concern dengan halal,” jelasnya.
Karena itu, fasilitasi sertifikasi halal juga bertujuan memproteksi pelaku usaha lokal, khususnya usaha mikro kecil (UMK), supaya bisa bertahan saat bersaing dengan produk-produk halal dari luar negeri.
“Jadi kalau 2024 nanti dari luar masuk (produk halal), (sementara) yang di dalam belum banyak (yang bersertifikat halal), ya konsumen muslimnya mengonsumsi dari luar. Jadi maksud kita melakukan sosialisasi, edukasi, publikasi, literasi, bahkan fasilitasi gratis dalam rangka ‘proteksi’,” kata Kepala BPJPH.
Baca juga: UMKM Belum Punya NIB dan NPWP, Masalah Utama Sertifikasi Halal
Aqil menyebut pihaknya sudah melakukan sosialisasi mandatori halal kepada pelaku usaha, konsumen, dan stakeholder lain secara bertahap sejak Oktober 2019. Namun, BPJPH memandang perlu untuk mengampanyekan isu ini secara masif ke seluruh Indonesia.
Untuk itu pada pertengahan Maret lalu, BPJPH melakukan Kampanye Mandatori Halal 2024 secara masif dan serentak di 1.116 titik di 34 provinsi seluruh Indonesia. Pada kampanye tersebut, BPJPH membuka layanan pendaftaran sertifikasi halal dan konsultasi di pusat-pusat perbelanjaan, mal, pasar, dan tempat umum lain.
“Jadi kampanye serentak waktu itu bisa dikatakan kampanye ‘serangan darat’. Sementara ‘serangan udara’nya melalui media sosial, media tv, radio, koran, dan online,” ujar Aqil.
Untuk menjaring pelaku UMK agar mengurus sertifikat halalnya, BPJPH pun telah membuka program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) untuk usaha mikro kecil. Pada tahun ini, program Sehati menyediakan kuota 1 juta sertifikat. Hingga kini, pendaftar program Sehati masih kurang dari 150.000 pelaku usaha.
Baca juga: Ichiban Sushi Resmi Kantongi Sertifikat Halal dengan Predikat A dari MUI dan BPJPH
Salah satu tantangan yang dihadapi ialah bahwa sebagian besar pelaku UMK ini antara lain sebagian besar belum punya nomor induk berusaha (NIB).
Sementara, NIB adalah syarat mengurus halal. “Kita bantuin daftar NIB dan sebagainya, meskipun itu bukan tugas pendamping kita. Februari lalu kami sudah melatih tenaga pendamping baru sebanyak 25.000 lebih dari tiga unsur, yakni penyuluh agama Islam, dari madrasah, dan unsur mahasiswa dari perguruan tinggi keagaaam Islam negeri,” kata Aqil.
Kepala BPJPH juga mengingatkan akan ada sanksi bagi pelaku usaha yang tidak mendaftarkan produknya untuk sertifikasi halal setelah 17 Oktober 2024. Antara lain peringatan tertulis, sanksi denda, hingga penarikan produk. (Ifa/S-1)
Asep mengatakan, penetapan harga sejatinya menjadi hak para perusahaan biro jasa haji dan umroh, berdasarkan fasilitas yang ditawarkan kepada jamaah.
Kemenag akan menggelar Bincang Syariah Goes to Campus bertema Mawlid for Earth: Sharia & Eco Wisdom di Universitas Indonesia, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan UIN Alauddin Makassar.
Kemenag menggelar Seleksi Tilawatil Qur’an dan Musabaqah Al-Hadis (STQH) Nasional XXVIII. Pertama kali, Karya Tulis Ilmiah Hadis (KTIH) sebagai salah satu cabang lomba
Menag menekankan kerja sama lintas kementerian ini sangat penting untuk mendukung program prioritas Kemenag 2025–2029.
Truk dengan ornamen rumah ibadah berbagai agama seperti masjid, gereja, pura, stupa, dan klenteng, menjadi perhatian pada karnaval perayaan HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia
MENTERI Agama (Menag) Nasaruddin Umar menegaskan wakaf memiliki potensi besar untuk mendukung pengembangan pendidikan Islam.
Kewajiban sertifikasi halal menjadi peluang emas bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Bandar Lampung untuk meningkatkan daya saing produk.
SERTIFIKASI halal di Indonesia semakin menjadi hal yang bisa membantu meningkatkan daya saing dan layanan, serta meningkatkan tingkat kepercayaan pelanggan.
Sebanyak 70 UMKM dari seluruh penjuru Indonesia mengikuti program yang dilaksanakan secara langsung di Kantor Pusat BRI serta secara daring.
WALI Kota Respati Ardi memberikan tawaran kepada institusi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) agar bersedia membuka kantor perwakilan di Solo.
Banyak pelaku UMKM masih melihat sertifikasi halal sebagai sebuah beban administratif, bukan sebagai sebuah kesempatan.
Kuliner legendaris Solo, Ayam Goreng Widuran, umumkan status non-halal karena penggunaan minyak babi. Simak penjelasan lengkap dan reaksi masyarakat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved