Headline
Setnov telah mendapat remisi 28 bulan 15 hari.
ARAHAN Presiden Joko Widodo melalui surat Nomor: R 38 /Seskab/DKK/03/2023 menegaskan bahwa buka puasa bersama untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) ditiadakan di bulan Ramadan 1444 H kali ini. Arahan kepala negara tersebut berlaku dari tingkat menteri hingga pemerintah kabupaten/kota.
Namun, masyarakat masih bisa untuk melaksanakan buka bersama dengan kerabat. Hal tersebut dikarenakan tidak ada larangan untuk masyarakat dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sudah dicabut.
"Masyarakat tidak ada larangan kan PPKM sudah dicabut jadi boleh (buka bersama)," kata Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi, Kamis (23/3).
Baca juga : Jokowi Larang Pejabat Adakan Bukber, DKI : Ancaman Covid Masih Ada, Kita Ikuti Pusat
Arahan tersebut juga untuk meningkatkan kewaspadaan bersama agar mempercepat menuju endemi.
"Ini imbauan dari surat sekretariat kabinet untuk ASN dihimbau untuk tidak melakukan buka bersama. Lebih untuk kita bisa berbagi di tengah situasi ekonomi dan banyak dari kita saat pandemi tidak mudik maka sebaiknya saat mudik kita bisa lebih banyak berbagi dengan sanak saudara," ungkapnya.
Baca juga : Presiden Larang Pejabat Negara Gelar Buka Puasa Bersama
Meski situasi pandemi saat ini sudah terkendali dan PPKM sudah dicabut namun masyarakat diimbau tetap waspada.
"Kita juga perlu ingat cakupan vaksinasi booster dosis 1 dan dosis 2 belum optimal jadi ASN diminta tetap waspada agar upaya menuju endemi segera tercapai," pungkasnya. (Z-5)
Skema kepegawaian ini memberi fleksibilitas bagi instansi pemerintah dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja tanpa menambah beban anggaran secara signifikan.
Menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah impian banyak orang di Indonesia. Hal ini bukan tanpa alasan, karena pekerjaan sebagai ASN menawarkan kestabilan dan rasa aman dalam berkarir.
KEMENTERIAN Agama (Kemenag) menargetkan pencatatan pernikahan secara nasional mencapai dua juta pasangan pada 2025.
PRESIDEN Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi) Mirah Sumirat mengaku prihatin atas kejadian 35 anggota DPRD Purwakarta menerima bantuan subsidi upah (BSU).
Dia mengimbau kepada seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) agar lebih ketat dalam mengawasi kehadiran dan aktivitas para bawahannya selama jam dinas.
Pada Pelantikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap I Tahun 2024 di pelataran Kantor Gubernur Sulsel, Kamis, 31 Juli 2025, sosok Lalu Syafii menarik perhatian.
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
TIM Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan telah mendapat informasi bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto sudah ditarget agar masuk penjara
Hendri Satrio berpendapat, sudah saatnya semua misteri yang menyelimuti demokrasi bangsa ini dibuka agar tidak ada lagi penyanderaan dalam politik.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved