Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
KETUA MPR RI, Dr. H. Bambang Soesatyo, S.E, M.B.A. merupakan dosen dan juga lulusan di Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan limu Politik Universitas Terbuka (UT) meluncurkan buku berjudul "PPHN Tanpa Amendemen".
Buku ini sebagai saripati dari disertasi pada saat Sidang Promosi Doktoral, di Bidang Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung.
Buku ini diperkuat dengan sub judul pada buku tersebut yakni 'Pemikiran Analitik Dasar Hukum Pokok- Pokok Haluan Negara (PPHN) dalam Menghadapi Industri 5.0 dan Indonesin Emas 2045.'
Baca juga: UT Kembali Peroleh Gelar Akreditasi A bagi Program Magister Pendidikan Dasar
Untuk membahas lebih dalam intisari dari buku tersebut, maka MPR RI dan UT menyelenggarakan Sosialisasi Empat Pilar MPR aligus peluncuran buku tersebut.
Peluncuran buku ini ditandai dengan membahas lebih mendalam tentang buku dari karya Bambang Soesatyo,. Dengan menghadirkan para pembahas: Prof. Dr. Hamdan Zoelva, SH. MH (Ketua Mahkamah Konstitusi Indonesia Periode 2013-2015), dan Dr. Andi Irmanputra Sidin, S.H., M.H.
Acara ini akan dipandu oleh Moderator kepada Prof. Dr. Gorky Sembiring,Msc.
Sosialisasi Empat Pilar dan Peluncuran buku yang diselenggarakan pada Selasa (21/3) di Universitas Terbuka Convention Center, Jakarta.
Penandatanganan MoU antara UT dan Perpusnas
Acara sosialisasi ini juga dibarengi dengan penyelenggaraan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara UT dengan Perpustakaan Nasional RI dalam rangka meningkatkan hubungan kelembagaan dalam melaksanakan kegiatan pelayanan, pengembangan, dan pembinaan perpustakaan di lingkungan UT.
Ruang lingkup MoU ini meliputi a. Pengembangan bahan pustaka dan jasa informasi. b. Pengembangan sumber daya perpustakaan. c. Pengembangan sumber daya manusia dan teknologi di bidang perpustakaan.
Baca juga: UT Serahkan Kontrak Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2023
Satu hal prestasi yang membanggakan buat UT, pada tanggal 2 Januari 2023, Perpustakaan UT mendapatkan Akreditasi dari Perpustakaan Nasional RI dengan nilai A.
Pada kesempatan ini secara seremonial diadakan penyerahan Sertifikat Akreditasi dari Perpustakaan Nasional RI kepada UT.
Baca juga: Catat Lebih dari 2 Juta Alumi, UT Makin Dipercaya Masyarakat
Kepala Perpustakaan Nasional RI diwakili oleh Sekertaris Utama Pepustakaan Nasional RI Ibu Ory Sofana, M.Hum, menyerahkan sertifikat akreditasi kepada Rektor Universitas Terbuka Prof Ojat Derojat M.Bus., Ph.D., didampingi Kepala Perpustakaan UT, Dr. Sri Sediyaningsih,Msi. (RO/S-4)
Topik ini sering kali dianggap tabu dan orang dewasa kesulitan menemukan “pintu masuk” saat memulai diskusi dengan anak.
Peluncuran buku Himpunan Peraturan Kepailitan dan PKPU menandai dimulainya Pendidikan Intensif Kurator dan Pengurus Angkatan ke-14.
Tiga tantangan terbesar dunia dalam 10 tahun ke depan ialah masalah lingkungan
KEMENTERIAN Komunikasi dan Informatika meluncurkan buku elektronik Mudik Aman & Sehat 2022.
KBRI Addis Ababa meluncurkan buku tentang potensi Afrika untuk meningkatkan pemahaman masyarakat Indonesia tentang kawasan yang semakin berkembang tersebut.
Buku Dr. (H.C.) Al Busyra Basnur, Inspiring Ambassador from Journalist and Writer to Diplomat ditulis oleh wartawan senior Ethiopia.
MPR merupakan lembaga khas Indonesia. Berdasarkan UUD 1945 sebelum amendemen, MPR sebagai pelaksana kedaulatan rakyat memiliki tiga tugas.
Muzani juga meminta kepada para calon pemimpin daerah untuk menenangkan para pendukungnya serta tetap menjaga kebersamaan, persatuan, kerukunan, dan kegotong-royongan.
"Tambah lagi dengan perang di Ukraina, sehingga ketidakpastian global yang merembet ketidakpastian negara-negara di mana pun di dunia ini menjadi semakin meningkat," kata Presiden
"Presiden Iran menceritakan Iran banyak mendapatkan tekanan dari negara-negara Barat. Namun, dari tekanan tersebut justru telah membuat Iran mengalami banyak kemajuan."
Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo, mengimbau masyarakat untuk menerima kepulangan WNI dari Provinsi Hubei, Tiongkok, ke daerah asal setelah menjalani proses karantina di Natuna.
Pemerintah juga diingatkan untuk menyiapkan infrastruktur, jaringan, sistem, dan IT-nya dengan baik.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved