Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin mengatakan pemerintah berkerjasama dengan Kepolisian memastikan kematian Mawartih Susanti diusut dengan transparan.
"Kami sampaikan ke keluarga, bahwa pemerintah dalam hal ini Kemenkes, akan bekerja sama dengan kepolisian untuk memastikan bahwa penyidikan kematian, dilakukan dengan transparan, terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi mengenai kasus ini," ujar Budi saat mendatangi rumah duka di Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (13/3).
Penyidikan kematian marwatih, kata Budi, butuh waktu. "Dan nanti, saya akan memberikan kesempatan pada Kepolisian Indonesia (Polri), karena mereka yang menjadi pemimpin penyelidikan ini, dan dibantu Kemenkes," jelasnya.
Baca juga: PB IDI Imbau Dokter Pakai Pita Hitam Selama Tiga Hari Lambang Duka untuk Mawartih
Marwatih, adalah dokter spesialis paru di RSUD Nabire, Papua Tengah. Ia diduga meninggal tidak wajar dalam kondisi mulut berbusa.
Kedatangan Menkes ke rumah duka untuk menyampaikan tali kasih dan surat penghargaan langsung dari Kemenkes kepada keluarga atas baktinya kepada negara. Marwatih, kata Budi, menginspirasi dan memberikan contoh, bagaimana dia berdedikasi melayani kesehatan masyarakat. Hanya saja meningkatkan keamanan sangat dibutuhkan.
Baca juga: Tampung Aspirasi Publik dalam RUU Kesehatan melalui Laman Khusus
"Jadi nanti kembali dari sini (melayat), saya harus ketemu juga dengan Kapolri dan Panglima, bagaimana kesehatan masyarakat harus kita jalankan dengan adil dan merata. Tentu harus disertai dengan jaminan keamanan yang baik bagi tenaga-tenaga kesehatan, demikian pula dokter-dokternya," tambah Budi Gunadi.
Terkait hasil autopsi, Menkes mengaku sidah mengambil dan tahu hasilnya. Namun masih menuggu beberapa hasil laboratorium. "Nanti saya rasa, itu wewenang kepolisian untuk bisa mengumumkan. Tapi jaminan dari saya, bahwa ini akan dibuka secara transparan, karena itu juga diminta keluarga," tegasnya.
Ketua Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) Cabang Papua, Hendra Sihombing mengaku prihatin dengan kejadian itu. "Dari laporan yang masuk, ada ketidakwajaran. Jadi kami masih menunggu hasil autopsi resmi dari pihak kepolisian. Kami berharap segera selesai. Sehingga bisa langkah-langkah selanjutnya bisa dilaksanakan, dan berjalan dengan baik. Lebih cepat lebih baik," tukas Hendra.
Informasi yang didapat PDPI, ada lebam di tubuh korban, termasuk informasi keluarga yang menyebutkan badan, bagian punggung belakang dan bagian leher biru, serta tulang rusuk patah.
"Kami sangat berharap kepada aparat penegak hukum, untuk segera menyelesaikan kasus ini, dengan titik terang penyelesaian terbaik dan pelaku segera ditangkap dan diproses sesuai dengan Undang-undang (UU) dan hukum yg berlaku di NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia)," pungkas Hendra.
Agar ada rasa aman, agar bisa kembali bekerja secara kondusif melayani masyarakat jika ada keamanan yang beri rasa nyaman dalam bertugas. (Z-3)
Penemuan kasus suspek campak pada tahun 2025 meningkat signifikan, yakni 147 persen dibandingkan tahun 2024, sehingga penguatan sistem kewaspadaan dini menjadi prioritas utama.
KEMENTERIAN Kesehatan (Kemenkes) mengimbau masyarakat untuk tetap memperhatikan prinsip gizi seimbang dalam memilih menu berbuka puasa selama bulan Ramadan 2026.
Dirjen Kesehatan Lanjutan Kemenkes Azhar Jaya menyebut Indonesia kekurangan 92 ribu dokter dan meluncurkan program pendidikan spesialis hospital based.
kemenkes merespons notifikasi dari otoritas kesehatan australia terkait temuan kasus campak wna dengan riwayat perjalanan dari Indonesia
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) akan mulai memberikan vaksin Human Papillomavirus (HPV) kepada anak laki-laki usia 11 tahun pada 2027.
MULAI 2027 atau tahun depan, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) akan memberikan vaksin human papillomavirus atau vaksin HPV untuk anak laki-laki usia 11 tahun.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan dr. Piprim Basarah Yanuarso diberhentikan dari PNS karena pelanggaran disiplin.
Sebagaimana diketahui, dua bulan sebelum saya dimutasi secara paksa oleh Dirjen Layanan Lanjutan, dr Azhar Jaya saya dipanggil oleh senior saya yang menyayangi saya
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan, teknologi genomik memungkinkan pemeriksaan kesehatan menjadi lebih personal.
MENTERI Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, mengatakan pihaknya sudah mengirimkan surat kepada seluruh rumah sakit agar pasien-pasien katastropik harus tetap dilayani.
Menkes Budi ungkap 1.824 orang terkaya (desil 10) masih terdaftar PBI BPJS. Pemerintah siapkan rekonsiliasi data 11 juta peserta dalam 3 bulan.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan pembangunan 66 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dalam Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved