Headline
Serangan terhadap pasukan perdamaian melanggar hukum internasional.
Serangan terhadap pasukan perdamaian melanggar hukum internasional.
Kumpulan Berita DPR RI
PERLU aturan mekanisme ekosistem bisnis antara platform dan media guna meningkatkan kualitas jurnalisme. Ini karena pemerintah melihat ada dua permasalahan dalam dunia pers yang sebenarnya juga di seluruh dunia, yaitu model bisnis dan jurnalisme.
"Kalau ini bisa menciptakan yang sehat melalui regulasi, nanti kualitas jurnalisme juga otomatis kami berharap meningkat. Namun perlu intervensi variabel, apa itu, pelaksana, yaitu pengawas dari proses kerja sama ini," kata Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Usman Kansong dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (4/2).
Pemerintah melihat akar persoalannya dari model bisnis atau ekosistem bisnis yang tidak sehat antara platform dengan media. Menurut Usman, platform sudah menciptakan ekosistem bisnis yang dominatif tidak setara. Contohnya, mereka menciptakan ekosistem kalau semua berita mendapatkan clickbait banyak, akan mendapatkan remunerasi atau kompensasi.
"Kemudian media berlomba-lomba membuat berita clickbait dan berita clickbait menurunkan kualitas jurnalisme. Kira-kira begitu," tambahnya.
Banyak media mengekor terhadap kondisi tersebut. Begitu juga media sosial. Oleh karena itu, ekosistem bisnis yang diciptakan oleh platform tersebut yang mengakibatkan turunnya kualitas jurnalisme. "Oleh karena itu, kita harus atur mekanisme bisnisnya, ekosistem bisnisnya, dan perpres mengatur ekosistem bisnisnya, ingin menciptakan ekosistem bisnis yang sehat melalui kerja sama antara platform dengan media," ujarnya.
Usman menambahkan Kemenkominfo menyerahkan rancangan Perpres Publisher Right untuk mendapatkan izin prakarsa dari Presiden Jokowi. "Kalau nanti rancangan perpres ini diberikan izin prakarsa kepada Kemenkominfo untuk menyusunnya, drafnya sudah ada. Namun tentu ketika presiden memberikan izin prakarsa, harus dibahas lagi," ujarnya. (Ant/OL-14)
Di tengah pasar kripto fluktuatif 2025, platform ini memperkuat fondasi lewat fitur baru mendorong pertumbuhan pengguna, transaksi, dan ekosistem ke berkelanjutan.
Program tersebut melatih ribuan mahasiswa dari seluruh Indonesia, dengan lebih dari 75% peserta dari kota kecil dan menengah.
Disiplinku dilengkapi teknologi keamanan tingkat tinggi guna menjamin validitas data kehadiran karyawan.
Ilmu ini merupakan framework digital yang dirancang khusus untuk membantu UMKM bertumbuh, lebih adaptif, efisien, dan kompetitif.
Platform ini menggunakan teknologi AI untuk membantu pemilik usaha melindungi mereknya secara real-time.
PLATFORM kripto global OKX resmi meluncurkan CeDeFi, fitur inovatif terbaru di aplikasi OKX yang memungkinkan pengguna mengakses jutaan token di berbagai blockchain melalui satu aplikasi terpadu.
Pemerintah resmi terapkan PP TUNAS untuk lindungi anak di ruang digital. Menkomdigi Meutya Hafid beri peringatan keras pada 8 platform besar termasuk TikTok & Roblox agar segera patuh.
Penyedia teknologi seperti berperan membantu organisasi memperkuat monitoring, analitik, dan visibilitas operasional.
Dewan Pers menyoroti perjanjian dagang RI-AS yang berpotensi membuka kepemilikan asing 100% di sektor media dan melemahkan aturan platform digital bagi pers.
Direktur Festival Balinale, Deborah Gabinetti, ditunjuk sebagai juri kompetisi internasional kategori film panjang pada LeFIFA ke-44 pada 12–22 Maret 2026 di Montreal.
Menkomdigi tetapkan 8 platform (TikTok, Instagram, Roblox, dll) dilarang bagi anak di bawah 16 tahun per 2026. Simak alasan darurat digital selengkapnya.
Menkomdigi Meutya Hafid resmi melarang anak di bawah 16 tahun punya akun TikTok, Roblox, hingga YouTube mulai 28 Maret 2026. Simak aturan lengkap PP Tunas di sini!
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved