Headline
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
Komisi XI DPR RI mengingatkan LPDP bahwa terdapat potensi defisit di proyeksi anggaran pendapat dan belanja tahun 2023.
Besaran defisit tersebut, disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Amir Uskara, bahkan hingga mencapai Rp 2 triliun.
“Terkait dengan rencana anggaran pendapatan dan belanja di tahun 2023, karena kalau kita lihat dari DIPA (Daftar Isian Penggunaan Anggaran) yang direncanakan itu pendapatan sekitar Rp4,9 (triliun) dan belanja sekitar Rp3,8 (triliun)," jelasnya.
"Tapi, di proyeksi anggaran pendapatan Alhamdulillah naik menjadi Rp8 triliun lebih tapi di belanja malah Rp10 triliun lebih. Artinya antara pendapatan dan belanja terjadi minus sekitar 2 triliun,” ujar Amir dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) di Gedung Nusantara 1, Senayan, Jakarta, Rabu (1/2).
RDP tersebut membahas Evaluasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Rencana Kerja LPDP Tahun 2023.
Baca juga: Penyiapan Fasilitas Kesehatan, Komisi IX DPR Kunjungi Ibu Kota Nusantara
Berdasarkan paparan yang diterimanya dari Dirut LPDP Andin Hadiyanto, defisit di proyeksi anggaran itu muncul lantaran meningkatnya anggaran belanja hingga dua kali lipat yang berasal dari adanya kebutuhan Kemendikbudristek. Kementerian tersebut awalnya membutuhkan Rp 1,9 triliun pada 2022, namun naik menjadi Rp5 triliun di tahun 2023.
Karena itu, untuk menutupi celah pada anggaran maka akan digunakan dana yang ada pada saldo awal atau yang berasal dari kumpulan Sisa Anggaran Lebih (SAL) di tahun-tahun sebelumnya.
Adapun SAL pada 2022 memiliki besaran sejumlah Rp1,4 triliun. SAL 2022 inilah yang kemudian akan ditambahkan ke saldo awal tahun 2023 untuk menutup celah defisit anggaran tersebut.
Meskipun demikian, Amir Uskara ingatkan kembali bahwa sebaiknya SAL digunakan untuk menambah dana kelolaan atau dana abadi sehingga memiliki nilai manfaat yang lebih tinggi.
Menurut anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) tersebut, penggunaan SAL pada tahun berjalan dapat berpotensi mengurangi dana kelolaan.
“Kita tidak ingin dana-dana kelolaan apalagi kalau misalnya ada surplus sebaiknya itu diakumulasi dalam dana kelolaan, jangan dipakai untuk kegiatan pada tahun yang berjalan," ujar Amir.
"Kalau menambah dana abadi kan berarti makin banyak manfaat tapi kalau dia langsung terpakai dalam tahun berjalan tentu itu nilai manfaat untuk itu kemudian tidak ada karena untuk tahun berikutnya kemudian akan terus berkurang,” jelas politikus Fraksi PPP itu. (RO/OL-09)
Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pada lembaganya tidak akan menghambat kinerja anggota parlemen dalam melayani masyarakat.
BADAN Legislasi (Baleg) DPR RI merekomendasikan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) dijadikan lembaga ad hoc
Seharusnya Prabowo berkaca pada kabinet pemerintahan Joko Widodo yang porsinya sudah cukup besar dan sebenarnya bisa dilebur menjadi lembaga atau badan.
Hal itu menjadi potret dari ketidakpekaan Presiden Joko Widodo di akhir masa jabatannya.
Said Abullah akui pernah usulkan revisi UU MD3
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy,menjelaskan nilai Rp7.500 belum final dan masih menyaring masukan dari berbagai pihak.
Raperda Penyelenggaraan Pendidikan sebagai bentuk upaya pemerintah menjamin layanan pendidikan untuk semua anak usia sekolah.
TPPK yang dibentuk di setiap sekolah bertugas melakukan upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan.
THEFI 2025 berawal pada 9 Agustus di Jakarta, lalu berlanjut di 10 Agustus di Bandung, 12 Agustus di Makassar, 14 Agustus di Surabaya, dan 16 – 17 Agustus di Medan.
DORONG pemanfaatan hasil TKA untuk kebutuhan evaluasi dan peningkatan kualitas pendidikan nasional, sehingga mampu melahirkan generasi penerus bangsa yang berdaya saing.
Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2025 kembali menghadirkan program unggulan bertajuk GIIAS Education Day pada Rabu (30/7) di ICE BSD City, Tangerang.
PADA 124 tahun yang lalu, tepatnya pada 17 September 1901, Ratu Wilhelmina mengumumkan kebijakan politik etis Belanda untuk rakyat kolonialnya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved