SEJUMLAH negara mengalami kekhawatiran terhadap kegagalan pencapaian usaha pengendalian krisis iklim. Hal itu mengemuka dalam World Economic Forum (WEF) 2023 yang tengah berlangsung di Davos, Swiss.
"WEF yang sedang berlangsung di Davos, kami ikuti perkembangannya. Memang menurut WEF, yang harus dijaga dan diantisipasi baik jangka pendek maupun jangka panjang, yaitu risiko global dari situasi dunia," ungkap Menteri Lingkungan Hidup Siti Nurbaya dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR, Rabu (18/1).
Dalam forum tersebut, lanjut Siti, ada beberapa hal yang harus diantisipasi dalam jangka pendek. Seperti, semakin tingginya biaya hidup, bencana alam dan cuaca ekstrem, konflik geoekonomi, kegagalan mitigasi perubahan iklim, hingga pola rehabilitasi sosial.
Baca juga: Laporan Risiko Global Dorong Seluruh Negara Hindari Persaingan Sumber Daya
"Pada jangka panjang, justru yang dikhawatirkan apabila terjadi kegagalan mitigasi iklim. Kegagalan adaptasi iklim dan kegagalan yang terkait dengan penanganan perubahan iklim," imbuhnya.
Untuk mengatasi kekhawatiran tersebut, Indonesia dikatakannya telah melakukan berbagai aksi nyata. Di antaranya, melalui upaya penahanan laju emisi gas rumah kaca dari sektor forest and other land use (FOLU) melalui program FOLU Net Sink 2030.
"Kalau kita lihat datanya, sumber emisi gas rumah kaca itu berasal dari energi, sampah, industri, pertanian dan FOLU Net Sink. Dari FOLU kira-kira 17,4% dan energi 12,5%. Ini selalu balap-balapan," jelas Siti.
Baca juga: Walhi: Banjir Semarang Akibat Minimnya Penanganan Krisis Iklim
Adapun upaya Indonesia untuk mengendalikan emisi gas rumah kaca sudah terlihat nyata hasilnya. Seperti, pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Pada 2019, karhutla menyebabkan emisi gas rumah kaca sebesar 600 juta CO2 ekuivalen.
Lalu pada 2021, angka emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari karhutla menurun jadi 28 juta CO2 ekuivalen. Adapun pada 2022 menurun lagi menjadi 22 juta ekuivalen.
"Artinya, beberapa langkah program kerja di sektor kehutanan oleh seluruh elemen pemerintah, masarakat, NGO, hingga aktivis, sebenarnya sudah bisa menahan dan menjaga, sambil kita mendorng yang di sektor energi," tutupnya.(OL-11)
