Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
POSKO NasDem Peduli di Kantor DPD NasDem Kabupaten Cianjur terus menerima dan menyalurkan bantuan kepada masyarakat terdampak musibah gempa bumi Cianjur.
Bantuan juga terus berdatangan dari berbagai pihak salah satunya dari Anggota Bidang Pertanian, Peternakan, dan Kemandirian Desa DPP NasDem, H Ayep Zaki. Salah satu pendiri Forum Komunikasi Doa Bangsa (FKDB) bersama komunitasnya itu datang langsung untuk menyalurkan bantuan melalui Posko Darurat NasDem Peduli.
"Jadi FKDB Peduli mengirim bantuan untuk bencana alam Cianjur," kata Ayep Zaki, Minggu (27/11). Penyaluran bantuan dari FKDB tersebut diserahkan ke Posko NasDem karena pihaknya menilai DPW NasDem Jabar sangat rapi dan baik dalam mendistribusikan bantuan kepada seluruh yang terkena dampak bencana.
Pada kesempatan itu pihaknya membawa sejumlah logistik mulai dari sembako, beras, pakaian, hingga tempe dan cangkul. Pihaknya juga secara rutin mengirimkan ratusan potong tempe untuk dapur umum NasDem Peduli. (RO/O-2)
HOTEL Sangga Buana dengan bangga merayakan hari jadinya yang ke-72 dengan mengusung tema The Journey of Rising Stronger and Thriving Together.
Pembangunan rumah ini merupakan hasil kolaborasi dengan banyak pihak.
Pencairannya pun disesuaikan dengan pengajuan dari Pemkab Cianjur melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
Anggaran bantuan stimulan tahap keempat saat ini sudah berada di Kementerian Keuangan yang merupakan pengajuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Rumah ini dibangun dengan biaya dari donatur melalui Kitabisa.com dan dibantu YPP SCTV Indosiar.
Dari hasil pendataan, terdapat hampir 40 ribu kepala keluarga yang terdata sebagai penerima bantuan stimulan pada tahap 4
KETUA Komisi XIII DPR dari Fraksi Partai NasDem Willy Aditya optimistis Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Hukum Adat bisa disahkan di era pemerintahan Prabowo Subianto.
Ketua Fraksi NasDem MPR itu mengatakan semangat program itu bagus, tetapi perlu digodok matang.
PENGUATAN langkah koordinasi dan sinergi antarpara pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah serta masyarakat harus mampu melahirkan gerakan antikekerasan.
SEJUMLAH partai politik menyatakan penolakannya terhadap Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 soal pemisahan pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah atau lokal.
PUTUSAN Mahkamah Konstitusi No. 135/PUU-XXII/2024 tentang pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.
MAJELIS Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI) akan mengadakan Rakornas I & Silaknas 2025 di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta pada 10-11 Juli 2025.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved