Headline
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Kumpulan Berita DPR RI
OMBUDSMAN RI melihat problem pencemaran EG ke obat sirop penyebab gagal ginjal akut ke anak ini ada pada sistem pengawasan pemerintah. Pengawasan tersebut khususnya terhadap perusahaan farmasi dan distribusinya.
Anggota Ombudsma RI, Robert Na Andi Jaweng mengatakan bahwa pemeriksaan lapangan yang dilakukan Ombudsman RI terhadap pengawasan layanan publik 13 provinsi sudah selesai. Untuk itu Ombudsman RI akan memanggil Badan POM, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk dimintai keterangannya.
"Saat ini Ombudsman melakukan pemeriksaan lapangan di 13 provinsi diantaranya Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan dan beberapa daerah lainnya minggu ini sudah selesai semua," ucapnya saat dihubungi pada Sabtu (26/11).
Hasil dari pemeriksaan dari 13 provinsi tersebut akan disampaikan oleh Ombudsman RI pada pertengahan Desember mendatang. "Pertengahan Desember kami sampaikan hasil pemeriskaan finalnya," tambah Robert.
Setelah 13 provinsi tersebut, Ombudsman RI akan melakukan pemanggilan kepada Badan POM, Menteri Kesehatan, dan Menteri Perdagangan untuk menanyakan soal gagal ginjal. "Kami akan melakukan pemeriksaan investigasi level pusat terkait dengan Badan POM dan Kementerian Kesehatan, mungkin juga nanti Kementerian Perdagangan terkait dengan impor bahan baku," tegasnya.
Untuk diketahui kasus gagal ginjal pada anak di Indonesia ini mendapat perhatian serius dari masyarakat. Hingga saat ini ada 269 anak meninggal akibat cemaran kimia EG dan DEG yang ada pada obat sirop yang dikonsumsi korban.
Pihak kepolisian telah menetapkan telah menetapkan dua perusahaan, PT Afi Farma dan CV Samudra Chemical, sebagai tersangka dalam kasus ini. Kedua perusahaan itu diduga melakukan tindak pidana memproduksi dan mengedarkan obat yang tak sesuai dengan standar yang ditentukan.
Hal yang sama disampaikan Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia Noffendri Roestam yang meminta tim penyidik Bareskrim Polri untuk memeriksa pemasok bahan baku obat terkait kasus gagal ginjal akut pada anak. “Jadi, mestinya kita harus tahu tangan pertamanya siapa sih. Itu yang mesti dikejar, supplier (pemasok) bahan bakunya,” kata Noffendri kepada Antara.
Ia menilai perusahaan yang bergelut di industri farmasi merupakan korban dari peredaran barang palsu. “Kami sempat bertanya kepada teman-teman, dia terima bahan bakunya (pelarut propilen glikol) ya seperti perusahaan lain, ada sertifikat analisisnya. Kemudian, di sertifikat itu kan pasti tercantum kandungannya (etilon glikol/EG dan dietilen glikol/DEG) itu di bawah kadar yang batas toleransi. Artinya, secara sertifikat memenuhi syarat,” katanya.
Akan tetapi, tutur Noffendri melanjutkan, karena propilen glikol merupakan bahan baku tambahan, bukan bahan baku yang berkhasiat maka pemeriksaannya tidak begitu ketat.(H-1)
asus campak kembali menjadi perhatian setelah Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengingatkan bahwa bayi berusia di bawah 9 bulan sangat berisiko terinfeksi.
KEPALA Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Aji Muhawarman mengatakan tren mingguan kasus campak pada Maret 2026 mengalami penurunan.
WAKIL Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono mengimbau masyarakat untuk tetap mengatur makanan di masa lebaran agar tetap sehat.
Kementerian Kesehatan mengatakan bahwa sampai dengan minggu kesembilan 2026, kasus campak di Indonesia telah turun menjadi 511 kasus dari sebelumnya 531 kasus.
Pemerintah mempercepat pelaksanaan imunisasi campak-rubella (MR) di berbagai daerah menjelang periode mudik dan libur Lebaran.
Antisipasi lonjakan kasus, Kemenkes siapkan layanan vaksin campak (vaksin MR) di posko mudik Lebaran 2026, terutama di bandara dan pelabuhan. Cek detailnya!
Ia menegaskan jika tidak diawasi dengan baik peredaran obat ini berisiko memicu resistensi anti mikroba yang berdampak luas bagi kesehatan masyarakat.
BPOM melakukan pengawasan terhadap pangan takjil melalui pengujian cepat menggunakan rapid test kit, 108 sampel (2%) tidak memenuhi syarat.
Pengawasan ini merupakan upaya preventif pemerintah daerah dalam melindungi kesehatan publik selama bulan suci.
BPOM perketat pengawasan Program Makan Bergizi Gratis karena risiko keamanan pangan. Sepanjang 2024 tercatat 138 KLB keracunan.
BPOM mengajak masyarakat menjadi konsumen cerdas dan berdaya dengan selalu menerapkan Cek KLIK (Kemasan, Label, Izin edar, dan Kadaluarsa) sebelum membeli atau mengonsumsi produk pangan.
BPOM mencatat, suplemen ilegal dapat berasal dari pabrik-pabrik tersembunyi yang beroperasi di tengah permukiman padat dengan kondisi yang jauh dari standar Cara Pembuatan yang Baik (CPB).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved